Pasal Makar untuk Penyadap Presiden, Pengusaha Wajib Setor DCP, dan Dasco Digadang Jadi Cawapres

HUKUM

1. Bareskrim Polri mulai melakukan penyidikan dengan pasal makar dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan ribuan orang lainnya. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kata Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, sudah disampaikan kepada kejaksaan.

Dalam kasus penyadapan yang menghebohkan itu, Polri sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Menurut Kapolri Jenderal Suyudi hari ini, meski sudah melakukan penyidikan untuk kasus makar belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan masih dalam tahap pengumpulan barang bukti hingga pemeriksaan sejumlah saksi.

2. Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sudah ditahan atas dugaan melakukan penyadapan, akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pekan depan. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir hari ini mengungkapkan, jadwal persis sidang tersebut akan diumumkan segera.

Dari 4 tersangka, Irjen Ahrie Sonta yang pertama disidangkan pekan lalu. Putusan KKEP adalah sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Irjen Eko Hadi Santoso menjadi tersangka kedua yang menjalani sidang KKEP hari ini, yang keputusannya belum diketahui.

POLITIK

Setelah ramai disebut sebagai salah satu calon wakil presiden, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad diajak foto bersama oleh sejumlah anggota DPR usai ia memimpin rapat di DPR hari ini. Perihal kesediaan dia menjadi calon wapres, Dasco tidak menjawab tegas. Ia justru meminta semua pihak menghormati hak Presiden Prabowo memilih 2 calon wapres untuk diajukan dan dipilih oleh MPR.

Parpol koalisi kompak mengusulkan calon wapres dari partainya Prabowo, Gerindra. Ada 3 kader Gerindra yang disebut potensial sebagai wapres, yakni Sekretaris Dewan Pembina Ahmad Muzani, yang menjabat ketua MPR; Sekjen Sugiono yang menjabat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK); dan Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, yang menjabat wakil ketua DPR.

EKONOMI

1. Pemerintah akan mewajibkan pengusaha untuk menyetor dana cadangan pesangon (DCP) buruh ke lembaga pengelola yang dibentuk pemerintah. Menaker Yassierli mengatakan, besaran iuran DCP masih dikaji. Namun, ia menjamin tidak akan membebani pengusaha. Pemerintah ingin memastikan pekerja beroleh kepastian pesangon ketika kena PHK, tanpa memberi beban berlebihan kepada perusahaan.

Ketentuan mengenai DCP diatur dalam UU No 27/2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan diberi waktu hingga 27 Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan, penerapan DCP perlu diharmonisasi dengan program-program perlindungan pekerja yang sudah ada. Saat ini perusahaan menanggung sejumlah kewajiban seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga dana pensiun. Shinta minta DCP tidak menciptakan tumpang tindih kewajiban bagi perusahaan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai kewajiban menyetor DCP sejak awal hubungan kerja berpotensi menambah tekanan arus kas perusahaan. Menurut dia, perusahaan sudah memiliki berbagai kewajiban ketenagakerjaan, mulai dari pembayaran upah, THR, iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hingga pesangon atau kompensasi.

Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, APSyFI hingga kini belum dilibatkan dalam pembahasan kebijakan tersebut. Menurut dia, persoalan industri perlu dilihat secara menyeluruh agar kebijakan perlindungan pekerja tidak justru memperbesar tekanan terhadap dunia usaha.

2. Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, dana cadangan pesangon (DCP) akan dititipkan kepada lembaga pemerintah yang segera ditunjuk. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai opsi terbaik pengelola DCP adalah Danantara.

Menurut Said, pengelolaan oleh lembaga yang sudah ada akan lebih cepat dibanding membentuk lembaga baru. Pembentukan lembaga baru butuh anggaran awal dan sumber daya manusia hingga tingkat kabupaten/kota. Masyarakat tak perlu khawatir jika DCP dikelola Danantara. Presiden, kata dia, yang akan bertanggung jawab.

Indah Anggoro Putri menampik kabar tersebut. Menurut dia, hingga kini belum ada lembaga yang ditetapkan. Pelaksanaan DCP pun masih menunggu aturan turunan yang akan menjadi dasar teknis kebijakan tersebut. Sementara, tim komunikasi Danantara Indonesia juga membantah informasi yang menyebut lembaga tersebut telah ditunjuk mengelola DCP.

3. Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu mencatat lonjakan signifikan penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berdasarkan data APBN per 31 Oktober 2026, DJBC melakukan 131 penindakan ekspor ilegal dengan barang bukti 405,1 kg. Jumlah penindakan itu naik 3.175% (yoy), sementara jumlah barang bukti meningkat 2.159,2% (yoy).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut peningkatan pengawasan terhadap ekspor emas berkaitan dengan kebijakan pengenaan bea keluar yang mulai berlaku pada akhir 2025.

Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan, sepanjang Januari-November, total emas yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 435 kg. Pengungkapan terbaru di Bandara Syamsudin Noor, Kalsel. Dalam dua penindakan pada 5 dan 12 November, Bea Cukai menggagalkan ekspor ilegal ke Kuala Lumpur, dengan total berat 21,8 kg senilai Rp 52,5 miliar.

TRENDING MEDSOS

1. “Badak Jawa Ujung Kulon” masuk daftar Google Trends. Isu pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon ke Alas Purwo, Banyuwangi, menjadi sorotan DPR. Anggota Komisi IV Rina Saadah minta Badak Jawa dipertahankan di habitat aslinya. Isu ini juga trending di sejumlah media sosial. Warganet membahas hubungan pemindahan badak dengan perluasan tambang emas PT Cibaliung Sumber Daya.

2. “Dasco” trending di X, dan “Wakil Presiden pengganti Gibran” masuk daftar Google Trends. Dalam perbincangan di media sosial, calon wapres pengganti Gibran mengerucut ke calon dari Partai Gerindra. Dan, dari ketiga calon dari Gerindra, nama mengerucut pada Sufmi Dasco Ahmad.

HIGHLIGHT

Tujuan kebijakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang diamanatkan UU No 27/2026 sangat baik. Kebijakan ini dirancang untuk mengantisipasi perusahaan jika tidak mampu membayar pesangon karena bangkrut. Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah risiko. Mulai dari risiko birokrasi yang berbelit hingga risiko moral hazard. Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan. ()

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Selasa, 17 November 2026

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 1111

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *