Membangun Pemerintahan Digital Indonesia (Bagian 2): Dari Birokrasi Prosedural Menuju Negara Supercerdas dan Berpusat pada Warga

Bagian V. Satu Dekade Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Digital

Catatan Kritis atas Capaian, Paradoks Struktural, dan Kesiapan Ekosistem

Selama sepuluh tahun terakhir, pembangunan pemerintahan digital di Indonesia bergerak di bawah payung kebijakan e-government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilembagakan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Periode ini bukan sekadar fase pengenalan perangkat keras dan aplikasi, melainkan fase pembentukan fondasi kelembagaan, arsitektur, dan kesadaran aparatur.

Evaluasi satu dekade menjadi penting karena kita tidak bisa melangkah ke Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 dengan mengulang asumsi lama. Kita perlu melihat secara jernih: apakah peningkatan skor evaluasi dan peringkat global telah berbanding lurus dengan kemudahan nyata yang dirasakan warga dan pelaku usaha?

1. Capaian Kuantitatif dan Kemajuan Fondasi (Sisi Terang)

Secara formal dan kuantitatif, terdapat sejumlah kemajuan nyata selama satu dekade terakhir:

  • Kenaikan Indeks SPBE Nasional: Evaluasi penyelenggaraan SPBE menunjukkan tren kenaikan dari skor 2,18 pada tahun 2019 menjadi 3,12 pada tahun 2024, lalu mencapai 3,23 pada tahun 2025 dengan predikat “Baik” dari 652 instansi pusat dan pemerintah daerah (IPPD) yang dievaluasi.
  • Lonjakan Peringkat Global: Pada UN E-Government Development Index (EGDI), posisi Indonesia meningkat dari peringkat 107 ke peringkat 64.
  • Konsolidasi Data dan Kependudukan: Integrasi data prioritas Satu Data Indonesia berjalan bertahap (1.879 data prioritas dari 98 kementerian/lembaga hingga 2024, dengan target 3.291 data prioritas pada RPJMN 2025–2029). Perekaman biometrik NIK juga telah melampaui 97,5% atau sekitar 202 juta penduduk, diperkuat Kebijakan Satu Peta (158 tema geospasial) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
  • Infrastruktur dan Ekosistem Daerah: Konektivitas diperluas melalui Palapa Ring, BTS 4G/5G (termasuk di wilayah 3T), dan satelit SATRIA-1 (kapasitas 150 Gbps untuk target 150.000 titik layanan publik). Di daerah, Gerakan Menuju 100 Smart City telah melibatkan lebih dari 251 kabupaten/kota dengan sejumlah praktik baik seperti super app JAKI, War Room Makassar, dan Bandung Siaga 112.

2. Paradoks dan Persoalan Struktural (Catatan Kritis)

Di balik angka-angka kemajuan tersebut, evaluasi satu dekade terakhir menyingkap sejumlah paradoks struktural yang membatasi dampak transformasi:

  • Terjebak pada Digitisasi dan Digitalisasi: Banyak inisiatif masih berhenti pada pemindahan prosedur manual ke format digital tanpa merombak proses bisnis yang berbelit.
  • Fragmentasi Aplikasi dan Silo Instansional: Muncul banyak aplikasi sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, dan belum sepenuhnya interoperabel. Akibatnya, prinsip Once Only belum berjalan utuh dan masyarakat masih sering diminta mengisi data yang sama berulang kali.
  • Kesenjangan Adopsi Infrastruktur Kunci: Meski fondasi kependudukan kuat secara perekaman biometrik, adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada pertengahan 2025 baru sekitar 7,58% dari penduduk dewasa. Demikian pula, penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada semester I 2025 baru mencapai 59% (431 dari 730 instansi).
  • Kaku dalam Tata Kelola Anggaran dan Pengadaan: Fragmentasi perencanaan/penganggaran serta pola pengadaan yang memperlakukan pengembangan perangkat lunak layaknya proyek fisik kerap menghambat kesinambungan sistem.
  • Orientasi Kepatuhan vs. Dampak Pengguna: Evaluasi selama ini cenderung lebih kuat mengukur pemenuhan aspek administratif/prosedural ketimbang dampak layanan dan kepuasan pengguna sepanjang siklus hidup (life-journey).

3. Dimensi Manusia, Etika, dan Keamanan: Evaluasi Kultural

Dari sisi sumber daya manusia dan ekosistem sosial, satu dekade terakhir memperlihatkan ketimpangan antara akses dan kesiapan kultural:

  • Kecakapan Teknis vs. Kerentanan Etika & Keamanan: Penetrasi internet nasional telah melampaui 77% (lebih dari 210 juta pengguna menurut survei APJII), namun skor Indeks Literasi Digital Nasional masih berada di level “sedang” (3,46 pada 2020; 3,49 pada 2021; 3,54 pada 2022 dari skala 5). Pilar Etika Digital dan Keamanan Digital mencatat skor terendah dan mengalami fluktuasi penurunan.
  • Pergeseran Peran dan Resistensi Kultural: Digitalisasi layanan mengurangi interaksi tatap muka dan tanda tangan manual, yang pada sebagian aparatur memicu pergeseran rasa otoritas (“dari somebody menjadi nobody“) serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja kolaboratif.
  • Risiko Integritas Data dan Ruang Digital: Kelemahan validasi di titik awal (garbage in, garbage out), risiko pelanggaran netralitas aparatur di media sosial, serta ancaman keamanan siber dan disinformasi menuntut penguatan tata kelola keamanan sejak perancangan (secure by design dan data protection by design and by default).

4. Sintesis Evaluatif: Pelajaran Utama Menuju Fase Berikutnya

Satu dekade pembangunan SPBE/e-government membuktikan bahwa teknologi dan indeks bukanlah tujuan akhir. Keberhasilan fase berikutnya menuju Pemerintah Digital menuntut:

  1. Pergeseran dari proyek aplikasi yang terfragmentasi menjadi layanan terpadu berbasis Digital Public Infrastructure (identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital) serta portal layanan nasional yang berpusat pada warga.
  2. Penyempurnaan tata kelola data, regulasi, dan pembiayaan yang menjamin keberlanjutan serta interoperabilitas lintas instansi.
  3. Penguatan kapasitas, integritas, etika, dan keamanan digital aparatur agar transformasi sistem berjalan seiring dengan transformasi manusia di dalamnya.

5. kerangka analisis berbasis skor

Untuk menganalisis kinerja pembangunan pemerintahan digital di Indonesia dalam satu dekade terakhir secara tajam, kita perlu membaca angka-angka skor secara kritis: bukan sekadar melihat tren naik, melainkan menguji makna struktural di balik skor nasional, dinamika ketimpangan skor antar-Pemda, serta kesenjangan antara skor tata kelola sistem dan kualitas literasi digital manusia yang menjalankannya.

Berikut adalah kerangka analisis berbasis skor yang dapat dijadikan fondasi materi evaluatif tersebut.

a. Trayektori Skor Nasional: Kemajuan Prosedural vs. Tantangan Substantif

Pada tingkat nasional, evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperlihatkan peningkatan skor konsisten dari 2,18 pada tahun 2019, naik menjadi 3,12 pada tahun 2024, dan mencapai 3,23 pada tahun 2025 dengan predikat “Baik” dari 652 instansi pusat dan pemerintah daerah (IPPD) yang dievaluasi. Sejalan dengan itu, posisi Indonesia pada UN E-Government Development Index (EGDI) juga melonjak dari peringkat 107 ke peringkat 64.

Namun, secara analitis, skor agregat nasional ini perlu dibaca dengan kehati-hatian metodologis dan substantif:

  • Skor mencerminkan kesiapan arsitektur dan kepatuhan administrasi, tetapi belum sepenuhnya menjamin keterpaduan layanan lintas instansi (whole-of-government) dan pengalaman warga yang mulus sepanjang siklus hidup (life-journey).
  • Peningkatan skor pada level dokumen dan tata kelola internal masih berhadapan dengan persoalan fragmentasi aplikasi, proses bisnis yang belum direkayasa ulang, serta adopsi infrastruktur kunci yang belum merata—seperti adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang baru sekitar 7,58% penduduk dewasa pada pertengahan 2025 dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang baru mencapai 59% (431 dari 730 instansi) pada semester I 2025.
  • Perubahan nomenklatur dan paradigma menuju Pemerintah Digital (2025–2045) hadir justru karena skor e-government/SPBE yang membaik di atas kertas belum cukup untuk menjawab kebutuhan transformasi menyeluruh yang digerakkan oleh data dan berpusat pada pengguna.

b. Dinamika Skor Daerah (Pemda): Asimetri Kapasitas dan Ketimpangan Ekosistem

Dalam evaluasi IPPD yang mencakup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, skor rata-rata nasional berada di level “Baik” (3,23 pada 2025). Dalam praktik tata kelola desentralisasi di Indonesia, angka agregat ini sesungguhnya menyembunyikan asimetri kapasitas antar-Pemda yang cukup lebar:

  • Pemda dengan kapasitas fiskal, SDM TI, dan kepemimpinan digital yang kuat (termasuk yang tumbuh dalam ekosistem Gerakan Menuju 100 Smart City yang melibatkan lebih dari 251 kabupaten/kota, dengan praktik seperti super app JAKI di DKI Jakarta, War Room di Makassar, dan Bandung Siaga 112) mampu mengakselerasi integrasi layanan dan respons publik.
  • Pemda dengan keterbatasan anggaran, talenta digital, dan infrastruktur konektivitas cenderung tertinggal dalam pemenuhan standar tata kelola, interoperabilitas data, maupun kesinambungan sistem ketika proyek atau kepemimpinan berganti.
  • Jebakan “kejar skor” di daerah: ketika evaluasi dipersepsikan terutama sebagai pemenuhan dokumen dan indikator administratif, Pemda berisiko membangun aplikasi sektoral secara parsial demi memenuhi kelengkapan indikator tanpa mengintegrasikannya ke dalam layanan publik yang benar-benar memecahkan masalah warga setempat.

c. Membaca Skor Sistem Berdampingan dengan Skor Literasi Digital

Salah satu titik analisis paling kuat untuk materi baru ini adalah menyandingkan skor tata kelola SPBE dengan Indeks Literasi Digital Nasional:

  • Penetrasi internet di Indonesia sudah melampaui 77% (lebih dari 210 juta pengguna berdasarkan survei APJII), namun skor Indeks Literasi Digital Nasional berada pada kategori “sedang”: 3,46 (2020), 3,49 (2021), dan 3,54 (2022) pada skala 5.
  • Pada indeks literasi tersebut, pilar Etika Digital dan Keamanan Digital mencatat skor terendah sekaligus mengalami fluktuasi penurunan.

Implikasi analitisnya sangat jelas: skor pembangunan sistem pemerintah digital tidak dapat berdiri sendiri tanpa kesiapan etika, keamanan, dan budaya aparatur serta masyarakat. Sistem yang secara administratif mendapat skor baik tetap rentan terhadap kesalahan input awal (garbage in, garbage out), lemahnya perlindungan data, serta disfungsi perilaku di ruang digital apabila kapasitas manusia di dalamnya belum seimbang.

Matriks Kerangka Analisis Skor untuk Materi Baru

Dimensi AnalisisIndikator / Skor AcuanMakna Evaluatif Satu Dekade TerakhirImplikasi Kebijakan ke Depan
Kinerja NasionalIndeks SPBE: 2,18 (2019)  3,12 (2024)  3,23 (2025); UN EGDI: 107  64  Fondasi tata kelola dan posisi global meningkat, namun belum sepenuhnya menjamin layanan terpadu lintas sektor  Bergeser dari evaluasi kepatuhan aplikasi menuju dampak, keterpaduan, dan kepuasan pengguna  
Kinerja Daerah (Pemda)Bagian dari 652 IPPD terevaluasi (2025) & >251 kab/kota Smart City  Ada ketimpangan kapasitas fiskal, SDM, dan infrastruktur antar-Pemda serta risiko fragmentasi sistem  Memperkuat interoperabilitas, berbagi pakai infrastruktur/data, dan pendampingan asimetris bagi Pemda tertinggal  
Kesiapan Ekosistem & ManusiaPenetrasi internet >77% (>210 juta); Literasi Digital: 3,46 (2020), 3,49 (2021), 3,54 (2022)  Akses tinggi tidak otomatis diikuti etika dan keamanan digital yang kuat (dua pilar terendah & fluktuatif)  Mengintegrasikan secure by design, tata kelola data, serta pembinaan etika dan integritas aparatur  

6. Pengukuran Kinerja

A. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 mencatat kenaikan menjadi 44,53, meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan itu menjadi bukti nyata percepatan transformasi digital Indonesia dan semakin cakapnya masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital.

IMDI 2025 disebut melampaui fungsi dasarnya sebagai alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program. Pemerintah, melalui Menkomdigi menyatakan pemanfaatan indeks itu sebagai rujukan strategis sangat krusial untuk merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran, memastikan setiap program penguatan keterampilan digital nasional berbasis data yang akurat.

Pengukuran IMDI itu mencakup empat pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Literasi Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Indeks yang diukur berkala setiap tahun sejak 2022 tersebut mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil dari capaian penting dalam forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

Untuk 2025, pengukuran yang dilakukan pada Juli-Agustus dengan melibatkan lebih dari 18 ribu responden individu dan 11 ribu responden industri itu juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota.

Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2022, pengukuran IMDI telah dilaksanakan secara berkala setiap tahun, dengan cakupan pengukuran di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, IMDI dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi masyarakat digital berbasis kewilayahan di seluruh Indonesia

Pada 2022 skor nasional tercatat sebesar 37,80, IMDI terus menunjukkan tren positif. Di 2023, skor melonjak signifikan menjadi 43,18, menandai adanya dampak nyata dari perluasan program literasi digital di berbagai wilayah. Pada 2024 skor naik menjadi 43,34, sebuah sinyal bahwa literasi digital makin membaik.

Di tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih skor IMDI tertinggi secara nasional dengan angka 56,97, disusul oleh Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). Untuk kabupaten/kota, Pemkot Bandung memimpin di wilayah barat, diikuti oleh Malang dan Jakarta Barat. Wilayah tengah diisi oleh Bontang, Hulu Sungai Tengah, dan Tarakan. Sementara di timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong mencatatkan skor tertinggi.

Nilai nasional merupakan rata-rata dari nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota. Dari keempat pilar, infrastruktur dan ekosistem mencatat skor tertinggi (53,06), sementara pilar pemberdayaan masih menempati posisi terendah (34,42), mengisyaratkan area yang perlu mendapat perhatian lebih.

Kehadiran IMDI pada akhirnya menjadi fondasi kokoh bagi perumusan kebijakan berbasis bukti, memastikan setiap langkah transformasi digital Indonesia selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

B. Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI)

Universitas Gadjah Mada (UGM) mengumumkan pemerintah daerah dengan capaian terbaik dalam transformasi digital melalui Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026.

Pada kategori kota, Kota Semarang menempati posisi pertama; Kota Yogyakarta posisi kedua; Kota Surabaya posisi ketiga; Kota Bandung posisi keempat; Kota Depok posisi kelima; Kota Tegal posisi keenam; Kota Banjarmasin posisi ketujuh; Kota Cirebon posisi kedelapan; Kota Surakarta posisi kesembilan; dan Kota Pontianak posisi ke-10.

Sementara itu, pada kategori kabupaten, Kabupaten Banyuwangi menempati posisi pertama. Disusul Kabupaten Bantul posisi kedua; Kabupaten Bogor posisi ketiga; Kabupaten Sumedang posisi keempat; Kabupaten Sukoharjo posisi kelima; Kabupaten Sidoarjo posisi keenam; Kabupaten Pemalang posisi ketujuh; Kabupaten Sleman posisi kedelapan; Kabupaten Boyolali posisi kesembilan; dan Kabupaten Magelang posisi ke-10.

GM-DTGI dikembangkan untuk mengukur sejauh mana kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota. Indeks ini dikembangkan sebagai instrumen yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi transformasi digital pemerintah daerah secara lebih spesifik pada level kabupaten dan kota.

Menurutnya, kebutuhan terhadap instrumen tersebut tidak terlepas dari kondisi transformasi digital Indonesia yang masih menghadapi sejumlah tantangan. Ia mencontohkan posisi Indonesia dalam Network Readiness Index (NRI) 2025 yang masih berada di bawah beberapa negara ASEAN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas transformasi digital nasional juga perlu dimulai dari pemerintah daerah sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan nasional.

C. Kinerja Pemerintah Digital / Pemdi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai kinerja digital daerah tidak melalui satu skor tunggal, melainkan melalui beberapa indikator dan penghargaan nasional seperti Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) serta Penghargaan Kota Cerdas (Smart City) 2026.

Sementara itu, skor tata kelola birokrasi digital secara spesifik diukur oleh Kementerian PANRB melalui Indeks SPBE diubah menjadi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital / Pemdi pada 2026).  

Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah ukuran evaluasi kinerja transformasi digital instansi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia yang menggantikan Indeks SPBE mulai 2026 berdasarkan Permen PANRB No. 8 Tahun 2026. Evaluasi ini menilai pemanfaatan data, teknologi digital, keterpaduan layanan, dan kepuasan pengguna (citizen-centric).

Kebijakan ini ditetapkan pada 1 Juni 2026 dan berlaku mulai 5 Juni 2026, mencabut Permen PANRB No. 59 Tahun 2020, dengan skala penilaian (dari Rintisan hingga Optimum), dengan tahapan evaluasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interviu. Penilaian menempatkan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah sebagai bobot terbesar (25%), diikuti Keamanan (15%) dan Keterpaduan Layanan (15%). Aspek yang diukur mencakup tata kelola dan manajemen, penyelenggara (SDM dan kolaborasi), data, keamanan, teknologi, keterpaduan layanan, serta kepuasan pengguna.

Avatar photo

Riant Nugroho

Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia

Articles: 111

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *