Polri akan Public Expose Kasus LSP, RUU Perampasan Aset Disahkan, dan Belanja Masyarakat Geser ke Nilai Kecil

HUKUM

1. Bareskrim Polri akan melakukan public expose atau pemaparan secara terbuka perihal hasil penyidikan kasus dugaan makar yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk besok di Kejaksaan Agung. Penjelasan kepada publik tersebut dilakukan setelah Bareskrim hari ini melakukan gelar perkara di internal, setelah ditemukan bukti-bukti baru.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan, dalam kasus dugaan makar ini pihaknya sudah memeriksa 59 orang, termasuk Jenderal LSP. Juga menggeledah posko yang diduga sebagai tempat LSP dkk.

Ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal LSP, eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, eks Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi dan eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Semula mereka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pidana penyadapan ilegal. Sasaran penyadapan adalah Presiden Prabowo dan ribuan orang lainnya dari kalangan politisi, pengusaha, LSM, dan lainnya.

Namun, dalam perkembangan penyidikan, dan desakan dari banyak pihak, termasuk dari Istana, penyidikan kasus dikembangkan ke arah pidana makar, atau tindakan untuk melumpuhkan/mengambil alih kekuasaan yang sah.

Arah pengusutan ke pidana makar tersebut antara lain disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Ia menyatakan pemerintah mendorong pengusutan dugaan makar secara menyeluruh, termasuk keterlibat aktor lain di luar Polri.

2. Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme. Juru Bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana kemarin mengungkapkan, penangkapan dilakukan di sejumlah tempat di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat pada 13–18 November 2026.

Sejumlah terduga yang ditangkap diketahui mantan narapidana terorisme. Mereka diduga terlibat dalam jaringan Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang berafiliasi dengan ISIS. Mereka melakukan propaganda ideologi ekstrem, merekrut anggota, hingga melakukan penggalangan dana.

POLITIK

1. DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU hari ini. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, dalam UU tersebut diatur pembentukan 2 lembaga baru untuk menjalankan fungsi perampasan aset, yaitu Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan tersebut perlu dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk menghindarkan konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan.

2. Dua orang yang diketahui publik sebagai orang dekat Prabowo yang saling bersaing, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, melakukan pertemuan di DPR hari ini. Sjafrie membantah pertemuan mereka membahas calon wakil presiden pengganti Gibran. Dua orang ini juga disebut-sebut sebagai kandidat cawapres. Sjafrie mengaku mereka membahas soal rencana revisi UU Pertahanan.

3. Setelah 3 tokoh teras Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berada di dalam jajaran kabinet Prabowo melepas baju PSI, kata mantan Presiden Jokowi yang kini berkiprah membesarkan PSI, tidak ada lagi wakil PSI di pemerintahan. Namun ia tidak secara tegas menyatakan apakah PSI masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau tidak.

Tiga petinggi PSI yang menyatakan mundur dari partai adalah Giring Ganesha (eks ketua umum/anggota dewan pembina), Isyana Bagoes Oka (wakil ketua umum), dan Raja Juli Antoni (sekjen). Mereka menyatakan mundur dari PSI dengan alasan ingin fokus di pemerintahan Presiden Prabowo.

Mengingat sudah tidak ada wakil PSI di kabinet maka wajar muncul pertanyaan tentang status PSI dalam koalisi. Menurut penilaian Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, PSI sudah tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap wajar jika ada pandangan bahwa PSI bukan lagi koalisi pemerintah. Namun, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan partainya masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

EKONOMI

1. Bank Indonesia (BI) melihat indikasi pergeseran pola belanja masyarakat ke transaksi dengan nilai lebih kecil. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, itu terlihat dari pertumbuhan volume transaksi e-commerce yang lebih tinggi dibanding kenaikan nilai.

Volume transaksi e-commerce pada Oktober 2026 tumbuh 17% (yoy) menjadi 552 juta transaksi, tapi nilainya hanya tumbuh 11,97% (yoy) jadi Rp 50,4 triliun. Meski mengindikasikan penurunan rata-rata nilai belanja, peningkatan volume transaksi mencerminkan makin luasnya penggunaan platform e-commerce.

2. Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan, fasilitas kredit perbankan yang belum dicairkan atau undisbursed loan mencapai Rp 2.526 triliun, atau 21,35% dari total plafon. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa sebagian fasilitas kredit yang belum dicairkan tersebut telah memiliki komitmen penyaluran. Sehingga, masih tersedia ruang bagi pertumbuhan kredit perbankan.

Kredit perbankan pada Oktober tumbuh 13,21% (yoy), ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 21,31%, kredit modal kerja 12,99%, dan kredit konsumsi 4,73%. Tingginya pertumbuhan kredit ini ditopang oleh kredit terkait program pemerintah yang tumbuh 20,8% (yoy) dan kredit korporasi swasta non-IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) yang tumbuh 20,4% (yoy).

Faktor lainnya, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) longgar yang dimanfaatkan perbankan untuk sektor prioritas. Hingga minggu pertama November 2026 insentif KLM yang diperoleh bank sebesar Rp 466,2 triliun dengan alokasi pada KLM Financing Channel sebesar Rp 345,2 triliun serta alokasi pada KLM Pendalaman Pasar Uang sebesar Rp 121 triliun.

3. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah bertindak tegas terhadap aksi penggerudukan pabrik BYD di Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat oleh ormas. Menurut Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana, aksi ormas tersebut memengaruhi kepastian berusaha dan kenyamanan investor. Apalagi gangguan serupa sudah berulang kali terjadi.

Sebelumnya, Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan meminta jaminan iklim yang kondusif. Permintaan itu disampaikan setelah pabrik berulang kali digeruduk ormas. BYD didemo ormas pada akhir Oktober lalu. Pendemo menuntut pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal.

LINGKUNGAN

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat minta agar perairan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) jangan dijadikan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Menurut Jumhur, penetapan perairan TNUK sebagai WUP oleh Menteri ESDM harus ditinjau lagi, mengingat TNUK adalah kawasan bernilai konservasi tinggi dan habitat alami terakhir Badak Jawa yang berstatus kritis dengan populasi kurang dari 50 individu.

Ia mengaku sudah menyurati Menteri ESDM untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Kepmen ESDM No 65.K/MB.01/MEM.B/2026, serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar TNUK. Jumhur juga menegaskan, jika PT Aneka Tambang mendapat izin menambang di perairan TNUK, ia tidak akan memberi persetujuan lingkungannya.

Polemik TNUK pecah setelah Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana pemindahan Badak Jawa dari TNUK ke Alas Purwo di Banyuwangi karena ancaman tsunami. Rencana itu menuai protes karena ditengarai bermotif kepentingan pertambangan PT Cibaliung Sumber Daya, anak usaha Antam. Ternyata, sejak Februari 2026 Menteri ESDM telah menetapkan TNUK sebagai WUP.

TRENDING MEDSOS

UU Perampasan Aset trending di media sosial, dan masuk daftar pencarian terbanyak Google. Hari ini, DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Namun, Indonesia Corruption Watch mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena proses penyusunan UU tersebut mengabaikan prinsip partisipasi bermakna. Draf RUU tidak bisa diakses publik sebelum disahkan.

HIGHLIGHT

BI melihat indikasi pergeseran pola belanja masyarakat ke transaksi bernilai kecil dengan frekuensi lebih sering. Itu tercermin dari volume belanja masyarakat pada transaksi e-commerce per Oktober 2026 yang tumbuh 17% (yoy), namun nilai transaksinya hanya tumbuh 11,97%.

Fenomena ini bisa mengindikasikan adanya penyesuaian pola belanja (downgrade), atau kecenderungan konsumen lebih mengetatkan pengeluaran dan beralih ke produk yang lebih murah. Biasanya karena pendapatan riil stagnan sementara harga barang meningkat, sehingga masyarakat beradaptasi dengan menyesuaikan pengeluarannya.

Fenomena menahan belanja ini juga sesuai hasil survei BI Oktober 2026 yang menunjukkan, proporsi pendapatan untuk konsumsi turun dari 74,9% menjadi 73,6%. Sementara untuk tabungan dan cicilan utang meningkat, masing-masing dari 15,4% menjadi 16,4%, dan dari 9,7% menjadi 10,1%. ()

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Kamis, 19 November 2026

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 1113

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *