POLITIK
1. Hasil survei dari Tempo Data Science menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 37%. General Manager Tempo Data Science, Khairul Anam kemarin menjelaskan, angka tersebut menunjukkan kemerosotan drastis dibandingkan hasil survei sebelumnya.
Pada Desember 2025 tingkat kepuasan atau approval rating di 75%, kemudian turun menjadi 58% pada Maret 2026, dan Agustus 2026 tinggal 37%.
Survei dilakukan pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2026 dengan sampel sebanyak 1.260 orang yang berusia di atas 17 tahun atau yang sudah menikah dari seluruh Indonesia, dengan sampling error di angka 2,9% dan tingkat kepercayaan di 95%.
Di sisi lain, dari hasil survei yang sama menyebut 52% responden menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar di era sekarang ini, sedangkan 41% responden menilai Indonesia bergerak ke arah yang salah.
Daerah-daerah yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan, seperti Banten dan Jakarta, kata Anam, tingkat optimismenya lebih rendah. Deputi I Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Fahd Pahdepie, mengatakan hasil survei tersebut menjadi masukan yang berharga.
2. Tiga wakil ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, menerima perwakilan kelompok pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR hari ini. Dalam pertemuan tersebut perwakilan AMPB menyampaikan aspirasi, salah satunya adalah pengesahan RUU Perampasan Aset. Pimpinan DPR itu menjanjikan bahwa RUU tersebut akan disahkan DPR paling lambat 15 Desember 2026.
Terkait unjuk rasa hari ini, Polda Metro Jaya memeriksa 63 orang yang diduga terlibat dalam persiapan aksi. Dari jumlah itu, 10 orang masuk klaster pembiayaan dan perekrutan, sementara 53 lainnya merupakan klaster pelaksana.
Selain itu aparat kepolisian melakukan pencegatan di sejumlah akses menuju Jakarta seperti di Tol Merak-Tangerang dan sejumlah stasiun kereta api untuk mencegah pengerahan massa ke Jakarta. Pencegatan juga dilakukan di sejumlah akses di sekitar kawasan DPR Senayan.
3. Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jatim, mulai hari ini hingga hingga 31 Agustus 2026. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pembukaan muktamar. Agenda utama muktamar adalah memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.
4. Menteri Agama Nasaruddin Umar membantah kabar dirinya mengundurkan diri dari jabatan. Ia menegaskan, tak pernah menulis surat pengunduran diri dan mengirimkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
Rumor pengunduran diri beredar menjelang pembukaan Muktamar ke-35 NU. Nama Nasaruddin masuk bursa calon Ketua Umum PBNU. Selain dia, ada nama KH Abdul Hakim Mahfudz, KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Shohib, KH Muhammad Yusuf Chudlori, KH Abdul Ghaffar Rozin, KH Imam Jazuli, dan KH Yahya Cholil Staquf.
EKONOMI
1. Kementerian ESDM berencana memperketat penyaluran LPG 3 kg dengan membatasi kelompok masyarakat yang dapat membeli LPG bersubsidi berdasarkan desil kesejahteraan. Dirjen ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya akan membahas rencana itu bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina.
Laode juga mengungkapkan, pemerintah dan Pertamina memprediksi kuota LPG 3 kg dan juga Pertalite akan jebol pada akhir 2026. Kuota LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton (MT) dalam APBN 2026. Namun, sampai akhir tahun diprediksi akan mencapai 8,6 juta MT, melebihi kuota 600 ribu MT atau lebih tinggi 7,5% dari kuota.
2. BPH Migas mencatat lonjakan konsumsi Pertalite sebesar 12,9% pada Juli 2026. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, lonjakan itu terjadi sejak Juni, dipicu kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Turbo pada 10 Juni 2026.
Rata-rata konsumsi harian Pertalite mencapai 82.760 kiloliter (KL) pada Juni, melonjak 9,19% dibanding rata-rata konsumsi harian pada hari normal sebanyak 75.795 KL. Pada Juli konsumsi rata-rata harian Pertalite mencapai 85.589 KL, naik 12,92% dibanding rata-rata konsumsi harian pada hari normal sebesar 75.795 KL.
Sementara, pada Agustus kenaikannya agak melambat. Rata-rata konsumsi harian Pertalite sebesar 84.368 KL, naik 11,31% dibanding rata-rata konsumsi Pertalite pada hari normal atau sebelum harga Pertamax naik. Itu terjadi karena harga Pertamax juga turun dari Rp 16.250 menjadi Rp 15.950.
Sementara Direktur Keuangan PT Pertamina Mega Satria memproyeksikan penyaluran BBM subsidi berpotensi melampaui kuota pada 2026. Hingga akhir Juli, realisasi penyaluran solar mencapai 11,18 juta KL dari kuota tahun ini 18,36 juta KL. Sementara Pertalite 16,54 juta KL dari kuota 28,69 juta kl. Pada akhir tahun kelebihan kuota solar diperkirakan 9,4%, dan 1,7% untuk Pertalite.
3. Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, otoritas moneter dan pemerintah harus bekerja sama dalam menghadapi situasi kompleks saat ini. Meski begitu, kerjasama tersebut tidak otomatis menggugurkan independensi bank sentral. Penegasan tersebut disampaikan Destry dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, kemarin.
Dalam fit and proper test, Destry menyampaikan visinya. Pertama, BI akan memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan. Lalu, mengoptimalkan pengelolaan data dan menjaga kedaulatan ekonomi dengan mengatur lalu lintas devisa.
Ketiga, menciptakan keuangan inklusif, berkelanjutan, dan syariah. Keempat, memperkuat kredibilitas dan mengakselerasi inovasi digital terhadap tata kelola kelembagaan. Kelima, mempererat koordinasi untuk menuju Indonesia maju dan lebih berkualitas.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, Destry masih mengedepankan prinsip independensi BI meski mengusung tema sinergi Merah-Putih. Sinergi, kata dia, tidak berarti ada subordinasi antarlembaga. Sinergi berarti antara BI dan pemerintah tetap sejajar.
Menurut Josua, BI memiliki bauran kebijakan yang memungkinkan menjaga stabilitas sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. BI dapat menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat melalui suku bunga, sementara kebijakan makroprudensial dan instrumen lainnya tetap dapat diarahkan lebih longgar untuk mendukung perekonomian.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Nasaruddin Umar” banyak dicari di Google. Sehari menjelang Muktamar NU, Nasaruddin dirumorkan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Agama. Namun, ia membantah kabar itu. Nasaruddin memang masuk bursa calon Ketua Umum PBNU.
2. “RUU Perampasan Aset” masuk daftar kata kunci terbanyak di Google Trends. Hari ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi demonstrasi di depan DPR, menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Menjawab tuntutan AMPB, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan siap mundur jika RUU tersebut tak disahkan pada 15 Desember 2026.
3. Nama “Puan” trending di X hari ini. Warganet membicarakan ketidakmunculan Ketua DPR Puan Maharani menemui para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). AMPB ditemui Dasco, sementara Puan melanjutkan memimpin Sidang Paripurna DPR.
HIGHLIGHTS
1. Hasil survei dari Tempo Data Science menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan jauh di bawah 50%, merupakan sinyal peringatan serius atas efektivitas eksekusi kebijakan, komunikasi politik pemerintah di ranah publik, dan kondisi riil ekonomi harian masyarakat.
Angka tersebut semakin diperkuat dengan munculnya gap sangat lebar yang unik antara kepuasan terhadap pemerintah (37%) dan optimisme arah bangsa (52% responden menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian publik masih meyakini fondasi atau visi jangka panjang negara Indonesia sudah tepat, namun mereka kecewa dengan cara pemerintah mengelola atau mengeksekusi visi tersebut. Publik memisahkan antara harapan pada prospek masa depan bangsa dengan penilaian teknis atas kinerja kabinet.
2. Setelah pemerintah mengabarkan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi dengan menggunakan acuan desil, kini rencana yang sama akan digunakan untuk distribusi elpiji 3 kg. Inti tujuan pembatasan itu adalah supaya barang subsidi jatuh di tangan orang yang berhak mendapat subsidi, bukan ke tangan orang kaya.
Mengingat rencana pembatasan BBM subsidi dan elpiji 3 kg dengan acuan desil, maka sudah wajib bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pengelompokan desil itu benar-benar sesuai dengan kenyataan rakyat. Sampai kini masih banyak kalangan meragukan kevalidan desil. Jangan sampai masalah ini justru menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya nanti.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI denga BDS Alliance
Kamis, 27 Agustus 2026
