BENCANA
Bareskrim Polri kemarin menetapkan 72 orang sebagai tersangka pembakaran lahan dan hutan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Sejauh hasil penyelidikan, mereka melakukan pembakaran untuk kepentingan pribadi, dan belum ditemukan keterlibatan korporasi.
Presiden Prabowo mengancam akan mencabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia juga memerintahkan seluruh aparat mencegah pembakaran hutan dan lahan untuk alasan apapun. Jika masyarakat butuh membuka lahan, kata dia, harus melapor ke perangkat desa, dan pemerintah akan memberi bantuan.
Kanal investigasi data independen, Counterpoint, merilis hasil analisis data karhutla di Kalimantan. Dengan menggabungkan sebaran titik panas dari NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) dan peta spasial konsesi kehutanan Auriga Nusantara, ditemukan 10 korporasi penyumbang titik api terbanyak sepanjang 5-21 Agustus 2026.
Korporasi-korporasi tersebut dimiliki konglomerat, politisi, purnawirawan, hingga BUMN. Ke-10 korporasi itu adalah PT Hutan Ketapang Industri (1.796 hotspot), PT Inhutani I Unit Labanan (1.025), PT Kiani Lestari (938), dan PT Grace Putri Perdana (933).
Selain itu, PT Finnantara Intiga (877 hotspot), PT Wanakerta Eka Lestari (830), PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (750), PT Prima Bumi Sentosa (676), PT Inhutani III Unit Nanga Pinoh (672), PT Inhutani I Unit Sambarata (621).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, sebanyak 3 juta orang terpapar langsung oleh kabut asap hasil dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan salah satu kendala mengatasi karhutla di 6 provinsi prioritas, adalah sumber air menyusut.
POLITIK
1. Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah melakukan pelarangan penggunaan hijab bagi mahasiswi Universitas Pertahanan (Unhan). Bantahan yang disampaikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tersebut sebagai respons atas unggahan di media sosial akun @wafaahdina yang mengaku mundur sebagai kadet Unhan setelah diminta melepas hijab.
Wafa mengaku sudah lolos dari berbagai tes dan diterima sebagai Kadet Mahasiswa Cohort 7 Unhan, Fakultas Kedokteran Militer. Namun, beberapa jam setelah dinyatakan diterima, Wafa harus mengambil pilihan: melepas hijab atau mundur sebagai mahasiswi Unhan. Dia pilih mengundurkan diri.
2. Rekening milik seorang aktivis Pati, Jawa Tengah, diblokir oleh Bank Mandiri. Rekening bank milik Supriyono itu digunakan untuk menghimpun donasi untuk aksi demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ke DPR hari ini. Ketika rekening itu diblokir, terdapat saldo sekitar Rp 80 juta.
Manajemen Bank Mandiri meminta maaf, dan mengaku pemblokiran itu atas permintaan aparat penegak hukum (APH) tanpa mau menyebut lembaga APH yang dimaksud. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, bank memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan APH, Bea Cukai, PPATK, dan Ditjen Pajak.
EKONOMI
1. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 43.805 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Juli 2026. Mereka adalah pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai data itu belum sepenuhnya menggambarkan tekanan PHK di Indonesia. Sebab, masih ada pekerja terdampak PHK tetapi belum tercatat dalam data JKP.
Yusuf menyebut, PHK terkonsentrasi di sejumlah kawasan industri padat karya, seperti Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ia menilai persoalan PHK tidak hanya dari sisi ketenagakerjaan, tetapi juga dari tekanan yang dihadapi industri di sisi hulu. Perusahaan mengurangi jumlah pekerja karena biaya produksi meningkat, sementara pesanan dan margin usaha turun.
Yusuf menyarankan pemerintah fokus menghilangkan bottleneck, mulai dari kepastian pasokan dan harga gas, ketersediaan bahan baku, hingga pengawasan impor, agar industri dalam negeri tidak kalah di pasar sendiri. Biaya energi, logistik, dan aturan yang tumpang tindih, juga perlu ditekan karena semuanya mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mempertahankan pekerja.
Pengamat perburuhan Timboel Siregar juga menilai isu PHK tidak terlepas dari berbagai masalah di hulu. Selain masalah yang diungkap Yusuf, Timboel menyoroti perizinan sebagai salah satu faktor yang membuat biaya usaha tidak efisien. Online Single Submission (OSS) yang dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perizinan, di lapangan tak sepenuhnya berjalan sesuai tujuan sistem itu.
2. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menyampaikan, banyak pekerja mengalami kenaikan kelas desil secara mendadak, sementara kondisi finansial mereka tak mengalami perbaikan. Hal itu berdampak terhadap hilangnya hak buruh dalam mengakses jaminan sosial. Bantuan diputus sepihak, padahal beban riil pekerja justru makin berat akibat lonjakan biaya hidup.
Atas hal itu, Aspirasi mendesak pemerintah segera menyediakan mekanisme usul-sanggah, koreksi, dan verifikasi lapangan yang cepat, transparan, serta mudah diakses pekerja.
Sabtu pekan lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibanding keluarga lain berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga. Ia juga menjelaskan, keluarga yang masuk dalam desil tertentu tidak otomatis memiliki tingkat pendapatan atau kekayaan yang sama.
TRENDING MEDSOS
1. “Bank Mandiri” trending di Google Trends dan di X. Seruan aksi tarik dana dari Bank Mandiri meluas, menyusul pemblokiran rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok. Mandiri secara resmi menjelaskan, bahwa pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum. Warganet mengecam tindakan tersebut yang menyalahi peraturan dan undang-undang.
2. “Demo 27 Agustus” masuk dalam daftar kata kunci pencarian terbanyak di Google. Berita terkait kata itu, hari ini pimpinan DPR menerima Forum Rakyat Pati. Sementara polisi menyiapkan pengawalan dan mengantisipasi penyusupan dalam aksi menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut.
HIGHLIGHTS
1. Sikap Presiden Prabowo yang akan menindak tegas korporasi pembakar hutan dan lahan harus didukung. Apalagi, ia bilang, pemerintah tak pandang bulu dalam menindak korporasi penyebab karhutla. Ketegasan itu perlu karena selama ini mayoritas tersangka pembakar lahan adalah perorangan dengan kepemilikan lahan kecil.
Jika pun terkait korporasi, yang ditangkap kebanyakan adalah pegawai atau orang suruhan. Ini terlihat dari laporan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni yang menyebut polisi menangkap 72 orang tersangka karhutla. Semuanya adalah tersangka perorangan.
2. Pemblokiran rekening atas permintaan penegak hukum, semestinya diikuti oleh keterbukaan informasi yang terukur. Mengumumkan status perkara secara resmi –jika memang ada– bukan berarti melanggar kerahasiaan penyidikan, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik agar tindakan hukum tidak diartikan sebagai pembungkaman hak berpendapat. Keterbatasan komunikasi ini berpotensi merusak reputasi dan tingkat kepercayaan (trust) nasabah terhadap independensi lembaga perbankan. Trending-nya seruan rush money atau aksi tarik dana di media sosial, menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika instrumen finansial dianggap rentan diintervensi tanpa kejelasan tindak pidana.
Selain itu, tindakan represif finansial yang dilakukan aparat negara terhadap aktivis tanpa disertai transparansi hukum yang sah, justru sering kali berbalik memperluas dorongan solidaritas masyarakat, memperkuat posisi penggalang dana di mata publik, dan memicu eskalasi protes yang lebih besar.
3. Data ekonomi hari ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap dunia usaha dan masyarakat tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berakar pada persoalan tata kelola. Meningkatnya PHK bukan semata akibat pelemahan permintaan, tetapi juga tingginya biaya produksi, perizinan yang belum efisien, dan berbagai hambatan di hulu. Di sisi lain, kekeliruan klasifikasi desil membuat sebagian pekerja kehilangan akses perlindungan sosial, sementara polemik pemblokiran rekening aktivis kembali mengingatkan bahwa kepastian institusi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Bahkan karhutla yang terus berulang membawa biaya ekonomi dan kesehatan yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya.
Kabar baiknya, berbagai persoalan tersebut bukan tidak dapat diperbaiki. Dengan pembenahan tata kelola, kepastian regulasi, dan keberanian menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, ruang bagi pertumbuhan yang lebih produktif dan berkeadilan masih sangat terbuka.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 24 Agustus 2026
Pengumuman: sehubungan Selasa, 25 Agustus 2026, libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW, Brief Update tidak terbit.
