Oleh: Dr.Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, M.AP
JAKARTA — Sebuah artikel opini yang beredar luas pekan ini mengklaim menyajikan “kajian ilmiah dan pembuktian autentik” atas kinerja pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menyerukan agar publik menghentikan kritik yang dianggap “merongrong persatuan”. Namun penelusuran terhadap data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Transparency International, dan sejumlah lembaga riset independen menunjukkan gambaran yang jauh lebih berimbang — bahkan pada sejumlah isu kunci, bertentangan langsung dengan narasi keberhasilan yang digaungkan.
Indeks Korupsi Anjlok di Tahun Pertama
Klaim paling mencolok yang tidak sejalan dengan data adalah soal pemberantasan korupsi. Pemerintahan Prabowo-Gibran kerap disebut konsisten “memberikan peringatan keras” terhadap praktik korupsi. Namun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 yang dirilis Transparency International justru mencatat penurunan tajam: skor Indonesia anjlok dari 37 menjadi 34 poin, sementara peringkat global merosot 10 tingkat, dari posisi 99 ke posisi 109 dari 180 negara yang disurvei.
Manajer Program Transparency International Indonesia, Ferdian Yazid, menyebut skor tersebut kini setara dengan negara-negara yang menghadapi ketidakstabilan politik seperti Aljazair, Nepal, dan Sierra Leone — berada di bawah rata-rata global sebesar 42 poin. Laporan resmi lembaga itu bahkan secara eksplisit mengaitkan kemunduran ini dengan tahun pertama masa jabatan Prabowo-Gibran, menyoroti menyempitnya ruang sipil dan melemahnya independensi peradilan sebagai faktor pendorong utama.
Swasembada Pangan: Angka Naik, tapi Ongkosnya Tak Disebut
Di sektor pangan, klaim keberhasilan memang memiliki dasar data yang riil. Produksi beras nasional melonjak dari 30,62 juta ton pada 2024 menjadi 34,71 juta ton pada 2025 — kenaikan 13,36 persen menurut Kerangka Sampel Area BPS — diiringi penurunan impor pangan dari 31,32 juta ton menjadi 25,29 juta ton pada periode yang sama.
Namun narasi keberhasilan itu jarang disandingkan dengan dua temuan penting. Pertama, produktivitas lahan food estate justru tercatat di bawah rata-rata nasional sejak program itu dimulai tahun 1995, menurut kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Kedua, ekspansi lahan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Papua memicu kekhawatiran organisasi lingkungan seperti WALHI soal konflik agraria dan alih fungsi lahan gambut yang berfungsi ekologis vital — risiko yang jarang muncul dalam narasi keberhasilan resmi.
Hilirisasi Nikel: Dominasi Produksi, Ongkos Lingkungan Membesar
Indonesia memang menguasai sekitar 42–44 persen cadangan nikel dunia dan menyumbang sekitar 67 persen produksi nikel global pada 2025 — pencapaian industri yang nyata dan kerap dijadikan simbol keberhasilan hilirisasi. Tetapi di baliknya, riset dan investigasi lapangan mencatat ongkos yang besar: deforestasi lebih dari 723 ribu hektare di Sulawesi Tengah, pencemaran sedimen nikel di Konawe Utara yang melampaui ambang batas Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (US EPA), serta ketergantungan smelter pada pembangkit listrik tenaga uap batu bara captive yang memasok sekitar 70 persen kebutuhan energi industri ini — kontras tajam dengan klaim hilirisasi sebagai bagian dari transisi energi bersih.
Harga nikel dunia pun terus melemah, dari rata-rata 25.834 dolar AS per ton pada 2022 menjadi sekitar 15.490 dolar AS per ton pada pertengahan 2025, akibat kelebihan pasokan global — mengindikasikan keuntungan ekonomi dari hilirisasi tidak sebesar yang sering digambarkan.
IKN: Target Meleset, Investasi Swasta Tertinggal
Ibu Kota Nusantara (IKN) kerap disebut sebagai fondasi pemerataan ekonomi dari Jawa ke luar Jawa. Namun data lapangan menunjukkan sejumlah target penting belum tercapai. Dari rencana total anggaran Rp466 triliun, porsi investasi swasta yang ditargetkan mencapai 55 persen justru menjadi sumber pendanaan paling tak pasti realisasinya. Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tercatat molor delapan bulan dari jadwal, jaringan jalan internal baru rampung 55 persen, dan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru terealisasi 3.200 dari target 10.000 unit pada fase pertama. Pemindahan ASN pun jauh dari target: baru sekitar 7.000 pegawai yang menempati Nusantara, dari target akhir 50.000 orang pada 2027.
Program Makan Bergizi Gratis: Ribuan Kasus Keracunan Belum Terselesaikan
Pada program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), data dari lembaga independen menunjukkan persoalan yang jauh lebih serius dari yang biasa diberitakan. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat lebih dari 4.000 kasus keracunan terkait program ini hingga Agustus 2025, sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan menjadi 5.360 kasus per September 2025 — dengan indikasi angka riil lebih tinggi karena sejumlah sekolah dan pemerintah daerah menutupi kasus. Kedua lembaga tersebut merekomendasikan evaluasi menyeluruh, bahkan penghentian sementara program ini.
Kritik Berbasis Data, Diterapkan Konsisten
Seruan agar kritik terhadap pemerintah disampaikan secara ilmiah dan berbasis data adalah prinsip yang sehat dalam demokrasi mana pun, dan sejalan dengan jaminan konstitusional kebebasan berpendapat di Indonesia. Namun ketika prinsip itu diterapkan secara konsisten — tidak hanya untuk menyerang kritik, tetapi juga untuk menguji klaim keberhasilan pemerintah — hasilnya jauh dari sekadar “prestasi yang harus diakui secara adil”. Pada isu korupsi dan keamanan pangan program MBG, data resmi justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan narasi keberhasilan yang selama ini digaungkan.
Dr.Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, M.AP, penulis lepas, menyusun laporan ini berdasarkan data resmi BPS, Transparency International, INDEF, JPPI, dan sejumlah kajian akademik yang dapat diverifikasi publik.
