Pengantar
Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian publik. Di tengah situasi itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang “orang desa tidak pakai dolar” memicu perdebatan luas.
Sebagian pihak menilai pernyataan itu terlalu sederhana. Sebagian lain melihatnya sebagai pesan politik untuk menenangkan masyarakat desa agar tidak panik berlebihan.
Dalam komunikasi politik, satu kalimat pemimpin tidak bisa dibaca hanya dari potongan bunyi. Kalimat itu harus ditempatkan dalam konteks forum, audiens, tujuan komunikasi, dan situasi sosial saat pernyataan disampaikan.
Pernyataan Presiden tersebut muncul saat peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur. Program ini ditempatkan pemerintah sebagai bagian dari agenda membangun ekonomi rakyat dari desa. (Presiden RI)
Konteks Pernyataan Presiden
Pernyataan “di desa tidak pakai dolar” perlu dipahami sebagai komunikasi langsung kepada masyarakat desa. Presiden sedang berbicara dalam forum koperasi desa, bukan dalam forum teknis pasar uang internasional.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa memang bertransaksi menggunakan rupiah. Petani menjual hasil panen dengan rupiah. Pedagang warung menerima pembayaran rupiah. Buruh tani menerima upah rupiah. Koperasi desa juga beroperasi dalam ekonomi rupiah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menjelaskan bahwa pernyataan Presiden harus dibaca dalam konteks koperasi desa dan aktivitas ekonomi desa, bukan dalam konteks transaksi internasional. (CNBC Indonesia)
Dengan demikian, pesan utama Presiden bukan menafikan dampak dolar. Pesan utamanya adalah menjaga ketenangan rakyat desa agar tidak ikut panik oleh gejolak kurs yang sering dibingkai secara berlebihan.
Dampak Dolar Tetap Ada, Tetapi Tidak Langsung
Kritik bahwa kenaikan dolar bisa berdampak pada desa tetap perlu didengar. Pakan ayam, pakan lele, pupuk, BBM, kedelai untuk tahu-tempe, alat produksi, obat pertanian, dan suku cadang tertentu memang dapat terhubung dengan harga impor atau harga global.
Namun, hubungan itu bersifat tidak langsung. Rakyat desa tidak membayar pakan dengan dolar. Mereka tetap membayar dengan rupiah. Yang berubah adalah biaya dalam rantai pasok sebelum barang itu sampai ke desa.
Di sinilah pentingnya membedakan dua hal: transaksi langsung dan dampak tidak langsung.
Kalau bicara transaksi langsung, pernyataan Presiden benar. Masyarakat desa tidak memakai dolar dalam transaksi harian.
Kalau bicara dampak tidak langsung, kenaikan dolar memang harus diantisipasi. Pemerintah wajib menjaga harga pupuk, pakan, BBM, pangan, dan kebutuhan pokok agar tekanan kurs tidak membebani rakyat kecil.
Framing Media dan Polemik Publik
Polemik muncul ketika pernyataan Presiden dipotong dari konteksnya. Kalimat yang awalnya ditujukan untuk menenangkan masyarakat desa dapat berubah menjadi bahan kritik jika hanya dibaca sebagai pernyataan ekonomi makro.
Dalam ruang digital, framing bekerja sangat cepat. Satu kalimat bisa dipotong, diberi judul provokatif, lalu disebarkan ulang tanpa konteks lengkap. Akibatnya, publik tidak lagi membahas kebijakan, tetapi sibuk memperdebatkan gaya bicara.
Padahal substansi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menjaga stabilitas harga, memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, dan memastikan program koperasi berjalan efektif.
Kritik terhadap pemerintah tetap sah. Namun kritik yang sehat harus membedakan antara koreksi kebijakan dan serangan personal. Menyebut Presiden tidak paham ekonomi hanya karena memakai bahasa sederhana kepada masyarakat desa adalah kesimpulan yang terlalu jauh.
Komunikasi Politik untuk Menenangkan Publik
Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, pemimpin tidak hanya bertugas menjelaskan angka. Pemimpin juga harus menjaga psikologi publik.
Kepanikan bisa memperburuk keadaan. Jika publik kehilangan kepercayaan, tekanan ekonomi dapat membesar. Karena itu, komunikasi Presiden perlu dibaca sebagai bagian dari upaya menjaga keyakinan rakyat bahwa ekonomi nasional masih bisa dikendalikan.
Bahasa yang digunakan Presiden memang sederhana. Namun kesederhanaan bahasa tidak selalu berarti penyederhanaan masalah. Dalam forum masyarakat desa, bahasa yang terlalu teknis justru bisa membuat pesan tidak sampai.
Yang perlu diperkuat adalah penjelasan lanjutan dari jajaran teknis pemerintah. Presiden memberi pesan ketenangan. Menteri dan lembaga teknis menjelaskan langkah konkret. Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter. Pemerintah menjaga harga, daya beli, dan pasokan kebutuhan pokok.
Pemerintah Tetap Harus Bekerja Terukur
Membela konteks pernyataan Presiden bukan berarti menutup ruang kritik. Pemerintah tetap harus membuktikan bahwa pesan ketenangan itu diikuti langkah nyata.
Ada beberapa hal yang perlu dikawal.
Pertama, stabilisasi harga pangan dan kebutuhan pokok.
Kedua, ketersediaan pupuk dan pakan dengan harga terjangkau.
Ketiga, efisiensi distribusi dari produsen ke konsumen.
Keempat, penguatan koperasi desa agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi alat ekonomi rakyat.
Kelima, koordinasi fiskal dan moneter agar tekanan rupiah tidak berubah menjadi tekanan daya beli.
Dengan cara itu, pesan Presiden tidak berhenti sebagai retorika. Pesan itu menjadi arah kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penutup
Pernyataan “orang desa tidak pakai dolar” sebaiknya tidak dibaca secara sempit. Pernyataan itu bukan penyangkalan bahwa dolar memiliki dampak terhadap ekonomi desa. Pernyataan itu adalah pesan komunikasi politik agar masyarakat desa tidak panik berlebihan.
Benar, kenaikan dolar bisa berdampak tidak langsung melalui pakan, pupuk, BBM, kedelai, dan biaya produksi. Tetapi benar juga bahwa transaksi harian masyarakat desa tetap menggunakan rupiah.
Dua hal itu tidak perlu dipertentangkan.
Yang perlu dilakukan adalah membaca konteks secara utuh. Presiden memberi ketenangan. Pemerintah bekerja mengendalikan dampak. Publik mengawasi kebijakan secara sehat.
Kritik boleh. Pengawasan wajib. Tetapi framing yang memotong konteks hanya akan membuat ruang publik gaduh tanpa menyelesaikan masalah.
Dalam situasi rupiah tertekan, yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar polemik atas satu kalimat. Yang dibutuhkan adalah kepercayaan publik, kerja pemerintah yang terukur, dan perlindungan nyata bagi ekonomi rakyat kecil.
Jakarta, 22 Mei 2026
Rino Ermawan
