EKONOMI
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, hari ini memastikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar tidak akan naik dalam waktu dekat meskipun harga minyak mentah dunia sudah menembus USD 100 per barel. Kenaikan harga minyak mentah terjadi setelah meletus perang AS-Israel vs Iran pada 28 Februari 2026. Sebelum terjadi perang harga di kisaran USD 72 per barel. APBN 2026 disusun dengan asumsi harga minyak mentah USD 70 per barel.
Senin pagi ini harga Brent tercatat USD 113,68/barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) USD 113,25/barel. Sejumlah produsen di Timur Tengah mulai menekan produksi. Kuwait mengumumkan pemangkasan produksi, Irak memangkas sekitar 70% produksinya dari 4,3 juta menjadi 1,3 juta barel per hari. Dalam analisis Reuters, jika krisis geopolitik berlanjut, harga Brent berpotensi ke USD 120-128/barel, sementara WTI bisa ke USD 130,50/barel.
2. Ekonom Bloomberg Tamara Henderson memperkirakan, jika biaya energi naik 10% secara berkelanjutan, inflasi Indonesia berpotensi mencapai 4,8% pada akhir tahun. Bahkan, jika naik 20%, inflasi 4,8% itu bisa terjadi pada April-Mei, dan akhir tahun mendekati 7,5%.
Namun, ia menilai tekanan inflasi belum tentu memicu pengetatan kebijakan moneter. BI diperkirakan tetap berhati-hati mengingat pertumbuhan ekonomi masih relatif rapuh, sementara kenaikan harga energi berpotensi menggerus daya beli.
3. Kurs rupiah sempat terjun 76 poin (0,45%) menjadi Rp 17.001/USD, bahkan di sejumlah bank tembus Rp 17.243/USD. Pada pukul 14.14, rupiah kembali ke level Rp 16.953/USD. Menkeu Purbaya menilai, pelemahan itu dipengaruhi sentimen pernyataan ekonom bahwa Indonesia mengalami resesi seperti 1997-1998.
Alih-alih resesi, kata dia, ekonomi masih ekspansi. Purbaya menegaskan, daya beli mulai membaik terlihat dari ramainya pusat grosir Pasar Tanah Abang. Itu, kata dia, juga membuktikan melambungnya harga minyak dunia belum berefek ke aktivitas ekonomi Indonesia.
4. Sejumlah ekonom menemui mantan Wapres Jusuf Kalla, membahas dampak ekonomi konflik Timur Tengah. Ekonom LPEM FEB UI, Vid Adrison mengungkapkan, salah satu yang disorot adalah ruang fiskal yang semakin menyempit. Pemerintah, kata dia, harus merespon 2 hal, yakni kenaikan harga energi yang memicu inflasi serta perlambatan ekonomi yang menyebabkan penurunan ekspor. Salah satu yang bisa dilakukan adalah berhemat dengan memfokuskan makan bergizi gratis (MBG) kepada 15% masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan BBM dengan melakukan diversifikasi suplai BBM secepatnya. Selain itu, juga harus memberikan informasi yang akurat untuk menenangkan keresahan masyarakat yang mulai timbul. Sementara itu, Jusuf Kalla menilai, ketika APBN mengalami defisit dalam jumlah besar, maka solusinya adalah memilih pembiayaan yang dapat memajukan negara, serta menaikkan penerimaan.
5. Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari berada di 125,2. Meski menunjukkan konsumen masih optimistis melihat ekonomi saat ini hingga 6 bulan ke depan, namun lebih rendah dibanding Januari dengan IKK di 127. Keyakinan konsumen ditopang Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 115,9, lebih tinggi dibanding Januari sebesar 115,1. Sementara, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 134,4, lebih rendah dari bulan sebelumnya 138,8.
POLITIK
1. Surat Perintah Siaga 1 TNI yang dikeluarkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menurut Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, berpotensi menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Purnawirawan mayor jenderal AD itu menilai, surat Panglima TNI tersebut seharusnya bersifat internal dan rahasia yang semestinya tidak boleh diketahui publik. Perintah Panglima itu tertuang dalam Telegram No. TR/83/2026. Siaga 1 untuk mengantisipasi kondisi dalam negeri akibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Hasanuddin, publik dibuat bertanya-tanya mengenai relevansi perintah Siaga 1 karena alasan keluarnya perintah tersebut terkait dengan perang AS-Israel vs Iran, terkesan “terlalu jauh”. Perang tersebut menggunakan peluru kendali, drone dan pesawat udara, lanjut Hasanuddin, sementara tentara Indonesia berpatroli di darat di dalam negeri, menjadi terkesan tidak relevan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mendesak supaya Presiden Prabowo mencabut surat perintah Siaga 1 dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Koalisi ini menghimpun sejumlah organisasi masyarakat sipil antara lain LBH Jakarta, Setara Institute, Amnesty International Indonesia, Human Right Working Group, WALHI, Centra Initiative, ICW, dan Kontras. Mereka menilai, jika Presiden Prabowo tidak mencabut perintah tersebut, berarti makin menguatkan kesan bahwa pemerintah menggunakan politics of fear terhadap masyarakat.
2. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bepergian ke luar negeri mulai 14-28 Maret 2026, dan tetap berada dan siaga di daerah masing-masing selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam surat edaran tertanggal 8 Maret 2026 tersebut, dijelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur Lebaran. Instruksi itu atas arahan Presiden Prabowo.
3. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengeluarkan surat instruksi kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD dari PDIP untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia akibat dari perang di Timur Tengah. Juru bicara PDIP Guntur Romli hari ini menjelaskan, PDIP menilai perang tersebut memicu kenaikan harga minyak mentah global, yang menambah beban subsidi energi negara Indonesia, serta berdampak pada harga barang dan kebutuhan pokok masyarakat.
SOSIAL
1. Hujan lebat pada Minggu (8/3/2026) di kawasan Jabodetabek memicu longsor di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Timbunan sampah setinggi puluhan meter mendadak longsor menimpa sejumlah truk sampah yang sedang menurunkan muatan, serta warung yang berada di dekat lokasi. Hingga hari ini, sudah ditemukan 5 orang meninggal dunia, dan beberapa orang masih dicari tim gabungan.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan, selama periode 2020-2025 menerima 3.264 aduan konflik agraria di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Tengah. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing hari ini menjelaskan, 3 provinsi tersebut dipilih karena memiliki konflik agraria tertinggi di tingkat nasional. Karakteristik konflik agraria di Sumatera Utara adalah tumpang tindih konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan kawasan hutan dengan lahan garapan warga.
TRENDING MEDSOS
1. “KPK Blunder” trending di X, terkait pernyataan resmi pakar hukum tata negara Mahfud MD mengenai praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Mahfud mengatakan, pimpinan KPK tak bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan berstatus penyidik.
2. #LindungiRuangDigital berisi pembicaraan mengenai keputusan pemerintah melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial dan platform digital berisiko tinggi mulai 28 Maret. Mayoritas warganet mendukung keputusan tersebut.
HIGHLIGHTS
1. Perang di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia jelas memicu keresahan semua negara di dunia. Karena implikasinya sangat beragam, tergantung kesiapan dan ketahanan masing-masing negara. Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak mentah itu jelas akan berimplikasi pada kenaikan biaya hidup. Kita berharap pemerintah tidak mengambil sikap panic mode. Perintah Siaga 1 TNI ini bisa menimbulkan kesan panik. Pernyataan Menkeu Purbaya bahwa ekonomi Indonesia masih belum terganggu oleh konflik di Timur Tengah boleh saja disampaikan untuk menenangkan masyarakat. Apalagi, konon mulai ada panic buying BBM di beberapa daerah. Namun, seperti dikatakan ekonom CSIS Yose Rizal Damuri, pemerintah perlu memberi informasi yang akurat, tak sekadar menenangkan tanpa dasar. Sebab, jika pernyataan pemerintah tak terjadi dalam kenyataan, keresahan yang lebih besar akan terpicu.
2. Sementara pernyataan Menteri Bahlil bahwa harga BBM tidak akan dinaikkan meskipun terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia, justru mengkhawatirkan. Pemerintah bisa jadi hanya akan bisa menahan harga dalam waktu singkat hingga lebaran berjalan aman. Padahal, jika kenaikan harga dilakukan setelah lebaran, justru guncangan yang dirasakan akan lebih terasa terutama di kalangan kelas bawah. Tradisi lebaran adalah periode pengeluaran terbesar dalam siklus ekonomi mayoritas rumah tangga di Indonesia. Kondisi keuangan rakyat yang rapuh seperti itu akan terpukul jika terbebani kenaikan BBM mendadak.
3. Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia hingga di atas USD 110/barel menelanjangi satu kenyataan pahit: fondasi fiskal Indonesia terlalu lemah menghadapi guncangan global. APBN disusun dengan asumsi USD 70/barel, sementara pemerintah bersikeras menahan harga BBM — sebuah keputusan politik yang mungkin populer dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menumpuk subsidi dan mempersempit ruang fiskal yang sudah tertekan oleh bunga utang ratusan triliun. Pelemahan rupiah mendekati, dan sudah melebihi, Rp 17.000/USD dan turunnya ekspektasi konsumen, menandakan pasar membaca risiko ini lebih cepat daripada pemerintah yang masih mengutip keramaian Pasar Tanah Abang sebagai bukti ekonomi “baik-baik saja”. Dalam situasi seperti ini, respons keamanan seperti status Siaga 1 TNI justru menambah kesan negara lebih sibuk mengelola kecemasan publik daripada menyelesaikan akar masalah ekonomi. Sementara itu, konflik agraria yang terus menumpuk dan tragedi lingkungan seperti longsor Bantargebang, mengingatkan bahwa biaya sosial dari kegagalan tata kelola jauh lebih mahal daripada sekadar angka APBN. Namun masih ada ruang rasional: jika pemerintah berani mengoreksi prioritas fiskal —termasuk menargetkan ulang program besar seperti MBG kepada kelompok paling rentan— serta menyampaikan informasi ekonomi secara jujur dan berbasis data, kepercayaan publik masih dapat dipulihkan sebelum tekanan eksternal berubah menjadi krisis domestik yang nyata.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 9 Maret 2026
