POLITIK
1. Sudah terbentuk sebanyak 80.133 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut sedikit di atas target 80.000 Kopdes. Angka itu disampaikan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, dalam rapat kabinet terbatas di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Jabar, kemarin malam. Menurut Menkop, dari 3 tahap sudah dilalui satu tahap yakni pembentukan, selanjutnya tahap kedua yaitu pembangunan dan pengoperasian, dan tahap ketiga, monitoring evaluasi. Direncanakan peluncuran resmi Kopdes Merah Putih akan dilakukan pada Hari Koperasi Nasional 12 Juli mendatang oleh Presiden Prabowo.
Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program strategis Presiden untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Untuk implementasi program Kopdes berjalan secara efektif dan terintegrasi, kata Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, dengan para wakil dari unsur menteri serta pelaksana harian. Modal kerja koperasi tersebut direncanakan berasal antara lain dari pinjaman bank-bank pemerintah.
2. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kemarin mengatakan, surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibahas dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah (Bamus) DPR RI. Usulan tersebut disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan DPR beberapa waktu lalu. Dasco menekankan bahwa tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran itu harus dilakukan secara hati-hati oleh pimpinan DPR.
3. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, masih bersikukuh dengan pernyataannya bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dia memasalahkan istilah “massal” karena tidak ada bukti kejadiannya, tidak ada bukti akademiknya. Pernyataan Fadli Zon yang disampaikan dalam sebuah perbincangan dengan wartawan Uni Lubis tersebut menuai kecaman dari banyak pihak, termasuk dari anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang mendapat tugas dari pemerintah untuk menyelidiki kasus kerusuhan itu. Fadli Zon kembali mengulang sikapnya tersebut hari ini di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
EKONOMI
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku khawatir tentang kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz di tengah perang dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Selat itu menjadi jalur utama minyak mentah dari beberapa negara Teluk ke pasar internasional, yang jumlahnya mencapai sekitar 20% dari pasokan dunia. Bahlil mengaku, besok akan melakukan rapat dengan PT Pertamina untuk membahas masalah tersebut. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memitigasi dampak perang tersebut terhadap kurs rupiah dan subsidi BBM.
2. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah terus memantau eskalasi perang di Timur Tengah. Salah satu dampak yang diantisipasi adalah pergerakan harga minyak mentah yang akan menekan APBN, meski saat ini harganya masih di bawah asumsi makro 2025. Hari ini, harga minyak jatuh menyusul pernyataan Presiden AS Trump mengenai gencatan senjata Israel-Iran. Minyak mentah Brent berjangka turun USD 2,69 (3,76%) menjadi USD 68,79 per barel, sementara harga minyak mentah WTI jatuh USD 2,7 (3,94%) menjadi USD 65,46 per barel.
Sementara Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menilai konflik Timur Tengah belum memberikan dampak signifikan, baik terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan dalam negeri, termasuk kinerja fiskal. Berdasarkan asesmen Kemenkeu, tekanan yang dialami pasar keuangan belum mengindikasikan situasi yang genting. Level pelemahan masih sejalan dengan mekanisme pasar normal di mana terjadi penurunan risk appetite, dan diperkirakan dampaknya bersifat sementara.
3. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pekan pertama Juni tahun ini telah mencapai lebih dari 30 ribu orang. Angka ini melonjak dari laporan sebelumnya yang mencatat lebih dari 26 ribu orang per 20 Mei lalu. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengatakan, saat ini masih dilakukan proses pendataan dari sektor mana saja PHK terjadi. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia mengungkapkan, 40.683 orang orang mengalami PHK sepanjang Januari-Maret. Data tersebut berasal dari jumlah klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.
4. Kementerian Pertanian merilis laporan badan pertanian dan pangan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO). FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia bisa mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026. Kementan mengatakan, jika proyeksi tersebut terwujud, itu melampaui target pemerintah sebesar 32 juta ton. FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat dunia, setelah China, India, dan Bangladesh. Menurut Kementan, lonjakan produksi Indonesia hanya kalah dari Brasil yang mencatat peningkatan 14,7%.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X masih ramai menyoroti konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran, yang kini melibatkan Amerika Serikat (AS). Terbaru, Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan Udara Al Udeid yang merupakan basis pasukan Amerika Serikat di Qatar pada Senin, 23 Juni 2025. Serangan Iran tersebut menyebabkan penutupan sementara Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar. Parlemen Iran bahkan berencana untuk menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur pengiriman minyak bumi dunia. Bila Selat Hormuz ditutup, dipastikan pengiriman dan stok minyak di sejumlah negara Asia pengimpor minyak, termasuk Indonesia akan terganggu.
HIGHLIGHTS
1. Presiden Prabowo benar-benar serius dengan program Kopdes Merah Putih, yang dicitakan sebagai sarana memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Target jumlah koperasi sebanyak 80.000 sudah dipenuhi oleh Menkop Budi Arie, bahkan lebih sedikit. Artinya, Menkop sudah bekerja melampaui target. Dari alur pembentukan koperasi ini jelas berupa instruksi top-down. Sudah banyak kalangan yang mewanti-wanti, pola top-down untuk pembentukan entitas koperasi yang bersifat bisnis, sangat berpotensi gagal. Apalagi Indonesia sudah punya pengalaman yang sama dalam pembentukan koperasi model top-down, yakni KUD di era Orde Baru. Bisa jadi pemerintahan sekarang sudah punya resep yang bisa membalikkan kegagalan masa lalu itu menjadi sukses yang gilang gemilang.
2. Pengingkaran terhadap fakta sejarah bisa berpotensi merusak proses rekonsiliasi nasional yang telah diupayakan secara sungguh-sungguh selama puluhan tahun. Potensi yang jauh lebih menyakitkan dari pengingkaran dan penggelapan sejarah adalah terjadinya l’histoire se repete, atau sejarah mengulang dirinya sendiri karena pelaku sejarah berjalan tanpa panduan dan referensi riil ketika menjalaninya. Seorang ahli sejarah asal Prancis, Alain Decaux, jauh-jauh hari telah memberikan peringatan keras bahwa bangsa yang tidak memiliki kesadaran sejarah adalah bangsa yatim piatu.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 24 Juni 2025
