Jakarta, 2 Juni 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia menghadapi tantangan yang semakin mengkhawatirkan: maraknya praktik jual-beli sertifikasi palsu atau yang lebih dikenal dengan istilah “paper mill”. Fenomena ini bukan sekadar masalah etika profesional, tetapi telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi keamanan siber dan ketahanan nasional kita.
Bayangkan sebuah skenario di mana seorang profesional TI yang bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur kritis sebuah bank atau instalasi pemerintah ternyata memperoleh sertifikasinya melalui jalur tidak resmi. Tanpa pemahaman dan kompetensi yang seharusnya, mereka menjadi titik lemah dalam sistem pertahanan siber organisasi tersebut.
Paper mill dalam industri sertifikasi TIK beroperasi seperti pabrik yang memproduksi dokumen palsu secara massal. Mereka menawarkan “jalan pintas” bagi para profesional yang ingin mendapatkan sertifikasi bergengsi seperti CISSP, CompTIA, atau CEH tanpa harus melalui proses pembelajaran dan pengujian yang seharusnya. Praktik ini biasanya melibatkan pembocoran soal ujian, pemalsuan dokumen pengalaman kerja, hingga penggunaan joki dalam ujian daring.
Dampak dari fenomena ini jauh lebih berbahaya dari yang terlihat di permukaan. Pertama, organisasi yang mempekerjakan profesional dengan sertifikasi palsu berisiko mengalami kebocoran data atau serangan siber karena ketidakmampuan tim keamanan mereka mendeteksi dan menangani ancaman yang sebenarnya. Kedua, reputasi industri TIK Indonesia di mata internasional bisa tercoreng, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi investasi asing di sektor digital.
Yang lebih mengkhawatirkan, ketika praktik ini merambah ke sektor-sektor strategis seperti pertahanan, energi, atau infrastruktur pemerintahan, dampaknya bisa sangat fatal bagi ketahanan nasional. Bayangkan jika sistem pertahanan siber kita dikelola oleh profesional yang tidak benar-benar memahami kompleksitas ancaman yang mereka hadapi.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lembaga sertifikasi perlu meningkatkan keamanan proses ujian mereka dan menerapkan teknologi anti-kecurangan yang lebih canggih. Pemerintah harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pelatihan dan sertifikasi. Perusahaan juga harus lebih teliti dalam memverifikasi keaslian sertifikasi kandidat mereka.
Para profesional TIK sendiri perlu memahami bahwa tidak ada jalan pintas menuju keahlian yang sesungguhnya. Sertifikasi seharusnya menjadi pengakuan atas kompetensi riil, bukan sekadar dokumen untuk memenuhi persyaratan kerja. Integritas profesional harus ditempatkan di atas godaan untuk mengambil jalan pintas.
Fenomena paper mill dalam industri sertifikasi TIK bukan hanya masalah individual atau organisasional, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi keamanan siber dan ketahanan nasional. Diperlukan kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk memberantas praktik berbahaya ini. Masa depan keamanan digital Indonesia bergantung pada kompetensi dan integritas para profesional TIK yang mengelolanya.
Kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah ini atau berpura-pura bahwa ini hanya urusan internal industri TIK. Setiap sertifikasi palsu yang beredar adalah bom waktu yang mengancam keamanan digital kita. Sudah saatnya kita bertindak tegas dan bersama-sama membangun ekosistem profesional TIK yang berintegritas demi keamanan siber dan ketahanan nasional Indonesia.
