Nusron Wahid Mundur Dari Pengurus Golkar, MK Hapus Ambang Batas 20%, dan Hasyim Kelola Blok Natuna

Pembaca: Brief Update kembali hadir setelah “istirahat” seminggu, yang kami manfaatkan untuk evaluasi, dan rehat sejenak. Maklum, selama hampir 5 tahun, BU hadir setiap hari tanpa jeda kecuali tanggal merah. Terima kasih atas dukungan Anda.

HUKUM

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid hari ini mengaku sudah lama mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar sejak tahun lalu. Dalam kepengurusan DPP Golkar di bawah pimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Nusron menduduki posisi Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian.

Nusron sedang dalam pusaran perkara yang ditangani KPK. Hari ini ia sempat sewot ketika mendapat pertanyaan dari wartawan menyangkut perkara suap dari perusahaan pengembang properti PT Summarecon Agung Tbk. KPK sudah membekuk 8 orang terkait kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Sejak 15 September lalu KPK sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dan ditahan. Mereka ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitoyo Adhi.

Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. KPK mengaku sudah menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 106,3 miliar.

POLITIK

1. Dalam pidato HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) Jumat lalu, Presiden Prabowo menyatakan setuju dengan usulan Ketum PAN Zulkifli Hasan untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi. Ia berjanji akan membahasnya dalam rapat kabinet terbatas. Perihal duitnya dari mana, Prabowo bilang dari uang yang dikorupsi.

Merespons niat Presiden tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani minta rencana tersebut dipikirkan secara matang. Jangan sampai, kata Hardian, kebijakan tersebut justru mematikan perguruan tinggi swasta.

2. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah atau awal puasa 2027 jatuh pada Senin, 8 Februari 2027. Sementara itu, Idul Fitri 1448 Hijriah ditetapkan pada Selasa, 9 Maret 2027.

Penetapan tersebut tercantum dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah yang dimuat di laman resmi KHGT Muhammadiyah. Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) belum menetapkan secara resmi awal Ramadan dan Idul Fitri 1448 Hijriah.

3. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang diumumkan pada 2 Januari 2025, MK menghapus ambang batas pencalonan presiden/wapres atau presidential threshold yang sebelumnya sebesar 20% jumlah suara parpol pengusung dari hasil pemilu. Alasan MK karena pembatasan tersebut menghilangkan hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai atas pasangan capres-cawapres.

Putusan MK tersebut harus diimplementasikan dalam UU Pemilu 2029, yang akan mengubah UU yang lama. Kini berkembang wacana di kalangan parpol bahwa meski tidak ada presidential threshold, capres/cawapres yang akan berlaga harus didukung minimal 2 parpol. Ketum Nasdem Surya Paloh mengusulkan minimal didukung 2 fraksi parpol.

Ketua DPP DPP PDIP Said Abdullah bilang perlu ada batas jumlah parpol yang dapat mengusung pasangan capres dan cawapres, supaya bisa terjadi kompetisi. Partainya ingin, minimal 2 maksimal 4 parpol.

EKONOMI

1. Kementerian ESDM menetapkan perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, PT Nations Petroleum, sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Natuna D-Alpha melalui penawaran langsung. Dalam lelang tersebut, Nations Petroleum menyatakan komitmen pasti untuk 3 tahun pertama sebesar USD 103,3 juta serta bonus tanda tangan sebesar USD 200 ribu.

Blok Natuna D-Alpha disebut memiliki potensi cadangan gas 222 triliun kaki kubik (TCF). Namun , lapangan kaya gas itu memiliki kandungan karbon dioksida sangat tinggi, 72%, sehingga kandungan gas yang dapat dieksploitasi diperkirakan hanya sekitar 46 TCF. Sementara potensi kandungan minyak Natuna D-Alpha mencapai sekitar 2.865 juta barel.

Praktisi senior migas, Hadi Ismoyo, menilai Nations Petroleum perlu berkolaborasi dengan perusahaan migas raksasa dunia untuk menggarap Blok Natuna D-Alpha. Menurut dia, Nations Petroleum bukan pemain besar dan belum berpengalaman lama di industri migas. Kekuatannya ada di bisnis secara umum dan koneksi politik kuat. Sementara blok ini punya tantangan teknis luar biasa akibat tingginya kandungan karbon dioksida. Sehingga, kepakaran dari korporasi global sangat dibutuhkan.

2. Menkeu Suahasil Nazara menegaskan, pejabat Kemenkeu yang sebelumnya dilantik Purbaya pada 10 September lalu tetap sah. Menurut dia, para pejabat tersebut sudah menjalankan tugas masing-masing. Sebelum dicopot, Purbaya merombak ratusan pejabat, mayoritas dari Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC). Perombakan tersebut di-rumor-kan sebagai salah satu penyebab Purbaya dicopot.

Hari ini, Suahasil melantik 14 orang pejabat Kemenkeu, di antaranya dari DJP dan DJBC. Suahasil mengatakan, pelantikan hari ini hanya melanjutkan tahapan yang sebelumnya dilakukan Purbaya. Dan, prosesnya sudah mengikuti mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kemenkeu.

3. Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu membantah adanya kebocoran data wajib pajak di Coretax. Info kebocoran beredar di X. Akun @DailyDarkWeb mengklaim sejumlah data dari DJP telah bocor, antara lain NPWP, nama dan alamat email, nomor telepon dan alamat fisik, password, user ID, alamat IP, serta informasi login terakhir.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati menegaskan, klaim tersebut tidak benar. Kesimpulan itu didasarkan pada struktur data yang beredar terdapat atribut atau field tertentu yang tidak pernah disimpan ataupun dikelola di sistem basis data DJP. Ia memastikan perlindungan dan kerahasiaan data wajib pajak merupakan prioritas DJP.

4. Kementerian ESDM telah menyetujui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk target produksi batu bara 3 anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN), yakni PT Tiva Abadi, PT Tanur Jaya, dan PT Fajar Sakti Prima. Hal itu terjadi tak lama setelah Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat pengalihan saham pengendali PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

Pendiri Bayan, Low Tuck Kwong bersama anaknya Elaine Low menjual 10.000.000.500 saham biasa BYAN atau setara 30% kepemilikan saham kepada PT Jhonlin Baratama milik H Isam pada 16 September lalu. Sebelumnya, Bayan Resources mengumumkan keadaan force majeure terhadap kewajiban pasokan batu bara dengan pelanggan karena belum diterbitkannya RKAB.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno membenarkan dokumen revisi RKAB untuk anak usaha Bayan telah dinyatakan rampung. Tiga anak usaha Bayan memperoleh tambahan kuota produksi batu bara sekitar 15-20 juta ton. Tri menegaskan persetujuan dokumen tersebut murni berdasarkan pemenuhan matriks persyaratan teknis dan tidak berhubungan dengan isu pengalihan saham.

TRENDING MEDSOS

1. Heboh di TikTok seorang pria warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, bernama Abdullah Arrosy mengaku bisa bertemu Allah dan Nabi. Pengakuan Abdullah itu mengundang reaksi dari ormas Dekeng Nasional Tobat (Denato), yang melapor ke Polsek Sumberbaru, Jember.

Polisi lantas melakukan mediasi antara Abdullah dengan Denato, yang didukung Front Pembela Islam (FPI) Jember. Ormas itu menuntut Abdullah menghapus kontennya, dan melakukan klarifikasi. Tapi, Abdullah menolak.

2. Viral di medsos seorang pemuda berinisial A yang membawa golok membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di sebuah rumah di Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemuda itu akhirnya meminta maaf secara terbuka kemarin malam, setelah dilakukan mediasi antara dia dengan pengelola rumah ibadah, dan berbagai unsur pemerintah lainnya, termasuk Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.

3. “ASN Digital” banyak dicari di Google. Badan Kepegawaian Negara (BKN) meluncurkan ekosistem Single Sign-On (SSO) portal ASN Digital yang mengintegrasikan seluruh layanan kepegawaian PNS maupun PPPK dalam satu akses.

4. Platform Threads hari ini dibanjiri laporan kebobolan kartu kredit/debit BCA dan Mandiri lewat DANA, QRIS yang terjadi antara 18-20 September 2026. Puluhan orang menceritakan adanya transaksi tanpa OTP muncul di kartu kredit/debit mereka. Merchant-nya “DANA QR” dengan nominal ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.

HIGHLIGHT

Gerak KPK menyasar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) patut diapresiasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kementerian atau badan ini sejak dahulu tergolong “lahan basah”, yang untuk berurusan dengan lembaga ini butuh waktu bertele-tele, rumit, tapi juga menyediakan “jalan pintas” yang mensyaratkan duit besar.

Dengan penangkapan sejumlah orang yang diduga kuat sebagai kaki tangan Menteri Nusron Wahid, disertai bukti suap yang dilakukan Summarecon Agung Tbk, publik berharap KPK tak hanya berhenti pada kaki tangan itu, tapi juga membongkar suap yang dilakukan selain perusahaan tersebut. Jangan sampai KPK bekerja setengah-setengah.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 21 September 2026

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 1068

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *