SOSIAL
Kasus keracunan menu MBG yang menimpa ratusan santri Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jatim, menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, merupakan kelalaian yang disengaja. Sebanyak 431 orang santri mengalami keracunan dilarikan ke rumah sakit pada Selasa malam lalu setelah menyantap MBG yang diramu sebuah dapur Kalitengah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
Menurut Sudaryono, kelalaian yang disengaja oleh pengelola dapur MBG atau SPPG itu berupa tidak menaati petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh BGN. Sebagai contoh, berdasarkan juknis, makanan yang matang pukul 05.00 WIB, seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 09.00 WIB. Namun, pada label di wadah makanan ditulis pukul 08.00 dan dimakan maksimal pukul 10.00. Dapur itu sudah “di-suspend” oleh BGN.
POLITIK
1. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan Putin tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Vladivostok, Rusia, hari ini. Ia menyatakan pula bahwa volume perdagangan Indonesia dan Rusia mengalami kenaikan 12%, dan masih besar peluangnya untuk ditingkatkan dalam berbagai sektor seperti energi nuklir. Prabowo mengatakan, Danantara dapat menjadi jembatan bagi pertemuan kepentingan pasar modal dan tujuan investasi strategis Indonesia dengan Rusia.
2. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengadakan pertemuan dengan Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, di Lembur Pakuan, Subang, Jabar, Selasa lalu. Pertemuan itu menggema di media sosial, terutama yang dipicu dari akun Dedi Mulyadi.
Nama Botok “melambung” setelah rekeningnya di Bank Mandiri diblokir, dan memimpin wakil AMPB bertemu dengan pimpinan DPR, yang menelurkan janji DPR akan mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember mendatang. Menurut keterangan Botok, pertemuan itu atas undangan Dedi Mulyadi.
EKONOMI
1. Harga beras terus mengalami kenaikan selama 8 bulan terakhir, meski pemerintah mengklaim stok beras kini tertinggi sepanjang sejarah. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, sejak awal tahun beras selalu jadi penyumbang inflasi. Padahal stok di Bulog mencapai 5,2 juta ton, dan pemerintah mengklaim produksi beras sangat melimpah dan telah mencapai swasembada.
Khudori menyoroti efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Per 31 Agustus, penyaluran beras SPHP dilaporkan mencapai 731,23 ribu ton, mendekati target 828 ribu ton. Kalau harga beras di pasar tetap naik, kata Khudori, ada 4 kemungkinan: jumlah aliran kurang besar, salah jenis beras yang disalurkan, salah tempat jualan, atau ada isu kualitas.
Selasa lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran mengalami peningkatan. Di tingkat penggilingan naik 1,32% secara bulanan (mtm) dan 5,52% secara tahunan (yoy). Begitu pula di tingkat grosir dan eceran, masing-masing naik 0,80% (mtm) dan 0,42% (mtm).
2. Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan posisi cadangan devisa (cadev) pada akhir Agustus 2026 sebesar USD 146 miliar, meningkat dibandingkan Juli yang sebesar USD 145,3 miliar. Menurut dia, salah satunya ditopang arus modal masuk dari investasi portofolio, terutama Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Destry menyebut arus dana asing yang masuk ke kedua instrumen tersebut masih cukup besar, sekitar USD 10-11 miliar sepanjang tahun berjalan (ytd). Namun ia menilai pemerintah dan BI tak bisa hanya mengandalkan intervensi untuk menjaga nilai tukar rupiah. Penguatan arus modal masuk menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas eksternal dan nilai tukar.
3. Center for Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2026 bisa mencapai sekitar Rp 123,1 triliun. Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda mengatakan, angka taksiran itu belum menghitung skenario kebakaran yang meluas hingga akhir tahun.
Estimasi kerugian ekonomi dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi sekitar Rp 29,54 triliun. Selain itu, biaya kesehatan. Ada 2 skenario perhitungan biaya. Pertama, untuk masyarakat yang benar-benar terdiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan. Diperkirakan jumlahnya 1,78 juta jiwa, dengan total biaya Rp 9,75 triliun.
Skenario kedua, warga terdiagnosis ISPA ditambah 17,4 juta warga bergejala ISPA, tapi tak memeriksakan diri karena kendala biaya dan jarak dengan fasilitas kesehatan. Diperkirakan jumlahnya 17,4 juta orang, dengan biaya mencapai Rp 93,56 triliun.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “Kemnaker” masuk daftar Google Trends. Berita terkait Kemnaker adalah Menaker Yassierli memproyeksikan green jobs bisa menciptakan 9 juta lapangan kerja dalam 10 tahun.
2. Kata “pemulihan daerah terdampak” trending di X. Sejumlah akun Polres-polres di Indonesia menggunakan kata-kata itu untuk memberitakan aksi Polri melalui Satbrimobda Sumatera Utara dalam penanganan dampak letusan Gunung Sinabung.
HIGHLIGHTS
1. Dari hasil survei sejumlah lembaga survei, popularitas bahkan elektabilitas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau Demul mengalahkan Presiden Prabowo. Tingkat kepopuleran Demul tersebut berkat kemampuan dia dan tim medianya dalam menggunakan media sosial.
Supaya setiap action-nya mengundang perhatian di medsos, Demul pintar dalam memanfaatkan momentum. Maka pertemuan dengan Botok jelas dalam kaitan momentum Botok sedang “naik daun”. Publik yang kritis tentu tak mudah terpengaruh dengan tampilan di medsos. Hanya saja lebih banyak rakyat di negeri ini yang mudah terpesona dengan tampilan yang dipoles.
2. Angka taksiran kerugian Rp 123,1 triliun hingga Agustus 2026 yang dirilis Celios, menegaskan bahwa Karhutla bukan sekadar bencana ekologi harian atau mingguan, melainkan krisis ekonomi dan sosial sistemik. Angka kerugian yang membengkak ini menunjukkan kelemahan mitigasi reaktif berupa penanganan karhutla berorientasi pada pemadaman.
Pemerintah perlu mempertimbangkan pengalihan anggaran pemadaman darurat menjadi insentif langsung bagi desa/masyarakat adat yang berhasil menjaga wilayahnya dari kebakaran. Selain itu, moratorium hak guna usaha (HGU) perlu dilakukan dengan pertimbangan darurat bencana lingkungan. Penegakan hukum juga harus benar-benar dijalankan. Perusahaan yang membiarkan jalurnya terbakar mesti dikenakan denda langsung yang disalurkan ke dana pemulihan ekonomi warga terdampak.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 3 September 2026
