POLITIK
1. Dua lembaga survei merilis hasil survei mereka tentang kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Media Survei Nasional (Median) menyampaikan, 56,2% publik puas dengan kinerja pemerintah. Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun hari ini mengumumkan, angka kepuasan tersebut turun dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut survei Median Oktober 2025, kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran 78%, lantas pada Mei 2026 turun sedikit di 70%, dan kini pada angka 56,2%. Survei terbaru ini dilakukan secara tatap muka di 38 provinsi, pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026, melibatkan 1.212 warga yang memiliki hak pilih, dengan margin of error sebesar 2,76% dan tingkat kepercayaan 95%.
Sedangkan hasil dari Poltracking Indonesia menunjukkan, sebanyak 47% publik puas dengan kinerja para menteri dan jajaran pejabat di pemerintahan. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda hari ini menyebut, dari angka tersebut 5,5% menyatakan sangat puas, dan 41,5% menyatakan cukup puas. Publik yang menilai kurang puas dan sangat tidak puas sebanyak 41,8%.
Survei nasional Poltracking itu dilakukan pada 14-20 Agustus 2026, menggunakan sampel 1.220 responden dengan margin of error +/-2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Tren kepuasan publik yang menurun terhadap kinerja Prabowo-Gibran yang didapat Median sejalan dengan hasil dari 3 lembaga survei yang sudah dirilis sebelumnya yakni Tempo Data Science, Indikator Politik Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
2. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dini hari ini berakhir sesuai jadwal yang ditentukan. Sebanyak 9 kiai sepuh yang menjadi tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memilih KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.
Dibandingkan kepengurusan sebelumnya, Miftachul Akhyar tetap pada posisinya, sedangkan Ketum lama Yahya Staquf tersingkir, digantikan Gus Kikin. Ketum baru PBNU ini adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang juga dikenal sebagai pengusaha migas.
Hal yang istimewa dari muktamar kali ini, Presiden Prabowo membuka dan menutup muktamar, yang tidak pernah terjadi pada seluruh muktamar NU sebelumnya. Biasanya presiden hanya membuka atau menutup saja.
3. Suku Dayak pedalaman Kalimantan mendapat perlakuan khusus untuk menjadi prajurit TNI. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hari ini mengungkapkan, untuk Suku Dayak TNI akan membuat penyesuaian persyaratan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Presiden Prabowo dengan Menhan dan sejumlah pejabat lainnya di Hambalang, Bogor, Sabtu (29/8/2026).
EKONOMI
1. Presiden Prabowo mengaku, sejak menjabat ia telah menutup 290 BUMN yang merugi. Dari penutupan tersebut pemerintah menghemat Rp 50 triliun. Selanjutnya ia menargetkan penutupan 700-an BUMN lagi hingga akhir 2026. Rencananya, BUMN yang tetap eksis tersisa 250 perusahaan. Langkah ini, kata dia, diharapkan menghemat anggaran hingga Rp 100 triliun.
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan telah menutup 290 BUMN lewat divestasi, merger, likuidasi, hingga konsolidasi vertikal. Proses streamlining ini terus dilakukan. Targetnya, hingga akhir tahun jumlah BUMN bisa ditekan, dari 1.074 perusahaan tersisa hanya sekitar 300 perusahaan.
2. Presiden Prabowo menegaskan, Indonesia berupaya tak tergantung pada pinjaman luar negeri. Bahkan sempat menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Pemerintah, kata dia, memang butuh modal. Namun, ia lebih pilih menarik investasi ketimbang berutang. Kalaupun terpaksa berutang, harus selektif, sebisa mungkin harus berbunga rendah.
Berpidato di penutupan Muktamar ke-35 NU, Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan penghematan hampir Rp 300 triliun per tahun yang disalurkan kepada rakyat lewat berbagai program. Prabowo memastikan rakyat bisa hidup layak, sehingga tak perlu berutang kepada rentenir. Ia berkomitmen menyediakan pinjaman yang tidak mengikat bagi rakyat.
3. Indonesia tercatat memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) lainnya. Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026 dari Bank Dunia, 64,2% penduduk Indonesia pada 2026 diproyeksikan hidup di bawah garis kemiskinan USD 8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.
Indonesia berada di posisi ke-4 dari 11 negara di Asean dan negara peers berkembang yang menjadi pembanding. Tingkat kemiskinan Indonesia berada di bawah Timor-Leste sebesar 71,7%, India 70,7%, dan Laos 68,6% pada 2026. Meski begitu, Bank Dunia memproyeksikan tingkat kemiskinan Indonesia terus menurun dalam 3 tahun ke depan, dari 64,2% pada 2026 menjadi 63,1% pada 2027, dan 62% pada 2028.
TRENDING MEDSOS
1. “Abdul Hakim Mahfudz” dan “Ketua Umum PBNU” bertengger di Google Trends hari ini. Muktamar ke-35 NU telah memilih kepemimpinan yang baru. KH Abdul Hakim Mahfudz terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031, sementara KH Miftachul Achyar terpilih sebagai Rais Aam.
2. “Gunung Sinabung” masuk daftar Google Trends. Gunung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, hari ini meletus sekitar pukul 12.00 WIB. Kolom erupsi mencapai 3.500 meter di atas puncak (5.960 mdpl). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menetapkan peningkatan status Gunung Sinabung menjadi Level III (siaga) mulai pukul 12.30 WIB.
3. Kata “GRIB” masih trending di X hari ini. Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, membantah tudingan keterlibatan anggotanya dalam insiden yang menewaskan Bambang Setiawan di Pejompongan. Ia mengaku kelompoknya hanya mengamankan wilayah Jakarta Barat dan tidak pernah mencapai lokasi kejadian di Jakarta Pusat. Warganet tetap menuntut pengusutan tuntas insiden berdarah pada 27 Agustus tersebut.
HIGHLIGHT
Kematian Bambang Setiawan, warga Pejompongan, Jakpus, akibat dikeroyok sekelompok orang dalam rusuh unjuk rasa 27 Agustus lalu, harus diusut tuntas. Polda Metro Jaya harus sigap menyelidiki dan menangkap siapa pelakunya, sebagaimana sigapnya polisi dalam menangkap orang-orang yang dituduh sebagai provokator.
Polisi harus berani menyelidiki motif keterlibatan ormas GRIB Jaya dalam kegiatan unjuk rasa tersebut. Apakah mereka memang berada di area unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi mereka, ataukah untuk tujuan lain. Jangan sampai publik punya persepsi bahwa polisi membiarkan rakyat dibenturkan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 31 Agustus 2026
