POLITIK
Terjadi bentrok fisik antara massa melawan aparat TNI dan Polri saat berlangsung kegiatan peringatan Hari Damai Aceh di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu pagi ini. Pangkal perkara bermula dari sejumlah orang akan memasang bendera bintang bulan pada salah satu tiang di kompleks masjid tersebut.
Upaya pemasangan bendera itu dicegah oleh personel TNI yang berjaga di sekitar masjid. Larangan itu menyebabkan massa marah. Mereka melempari aparat TNI dan Polri dengan batu dan aneka benda lainnya, yang dibalas dengan tembakan peringatan. Massa mengejar aparat. Sejumlah kendaraan rusak, sebuah sepeda motor dibakar.
BENCANA
Laporan sementara menyebut sebanyak 25 orang tewas akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu pagi ini pukul 04.58 WIB. Pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay-Nagekeo, NTT, dengan kedalaman 15 kilometer. Terjadi tsunami tapi tidak sampai 1 meter tingginya. Banyak bangunan rusak.
EKONOMI
1. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menyarankan pembatasan BBM subsidi Pertalite diatur berdasarkan kapasitas mesin dan jenis kendaraan sebagai filter pertama. Bukan berdasarkan kelompok desil. Baru setelah itu status sosial ekonomi (desil) digunakan sebagai filter berikutnya. Yusuf merespons rencana pemerintah yang akan memberlakukan pembatasan BBM subsidi untuk golongan ekonomi atas, atau desil 9-10.
Pembatasan berbasis desil lebih menghindari subsidi dinikmati kelompok mampu. Padahal, menurut Yusuf, kebocoran terbesar justru berasal dari penyalahgunaan oleh oknum masyarakat dan industri kecil.
Selain itu, kelompok desil melekat pada rumah tangga, sedangkan subsidi BBM melekat pada kendaraan dan transaksi di SPBU. Bisa saja yang mengisi kendaraan bukan pemilik mobil.
NEXT Indonesian Center dalam kajiannya menemukan sebagian besar Pertalite dinikmati masyarakat desil 5-10. Keluarga terkaya yang masuk desil 9-10 ikut menikmati 39,99% dari total konsumsi Pertalite, setara Rp 41 triliun. Kelompok masyarakat desil 9-10 merupakan rumah tangga terkaya dengan rata-rata pengeluaran lebih Rp 2 juta/bulan.
2. Presiden Prabowo menegaskan semua barang subsidi akan didistribusikan melalui Kopdes Merah Putih (KDMP). Tidak boleh diperdagangkan. Ekonom Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti menilai, KDMP sebaiknya difungsikan sebagai penambah jaringan distribusi barang subsidi, termasuk energi. Bukan menggantikan rantai pasok yang sudah berjalan selama ini.
Menurut dia, memaksakan KDMP untuk menggantikan penyalur resmi yang lama, berpotensi menimbulkan gejolak pada stabilitas pasokan energi masyarakat. Untuk itu, penguatan peran KDMP dalam bentuk perluasan wilayah jangkauan merupakan opsi yang lebih rasional dan efektif.
Selain itu, jika KDMP ditunjuk sebagai penyalur tunggal barang bersubsidi, pemerintah harus mengubah Perpres No. 43/2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga jual Eceran BBM dan Perpres No. 70/2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Perombakan regulasi ini perlu proses hukum dan tata kelola yang tidak sederhana.
3. Dalam Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2027, Presiden Prabowo menyebut pendapatan negara hingga akhir Juli 2026 tumbuh 21,3% (yoy), sementara belanja negara naik 18,2%. Meski belanja tumbuh kuat, menurut dia, defisit APBN tetap terjaga 0,91% terhadap PDB.
Ekonom Core Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai pemerintah cenderung memprioritaskan pertumbuhan melalui belanja yang agresif ketimbang kehati-hatian. Menurut dia, persoalan utama bukan besarnya belanja pemerintah, melainkan efektivitasnya.
Pemerintah, kata dia, perlu menunjukkan apakah belanja untuk program prioritas mampu menghasilkan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi. Ia mencontohkan MBG, yang seharusnya dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah jika melibatkan pelaku usaha lokal.
Untuk 2027 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% dengan belanja negara Rp 4.097,2 triliun. Defisit APBN ditargetkan 2,4%. Dengan ruang fiskal yang tetap ekspansif, efektivitas belanja penting untuk memastikan kebijakan fiskal tak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “waspada tsunami” paling banyak dicari di Google hari ini. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 terjadi di Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT. Peringatan dini BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), menunjukkan gempa bumi berpotensi tsunami.
3. Kata “kupas bawang 700 ribu” masuk daftar 20 pencarian terbanyak di Google Trends. Dalam pidato kenegaraan kemarin, Presiden Prabowo memperkenalkan Bu Susana dari Bogor yang bekerja sebagai pengupas bawang dengan gaji Rp 700.000/kg. Isu ini juga trending di X dengan kata “ngupas”, juga di Threads serta media sosial lain.
HIGHLIGHT
Ekonomi tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga kelembagaan yang masuk akal. Hari ini terlihat kecenderungan negara menumpukan semakin banyak fungsi pada Koperasi Desa Merah Putih, mulai dari penyalur barang subsidi, offtaker hasil pertanian, hingga penyalur bantuan sosial.
Ambisi itu dapat memperkuat rantai pasok dan memperluas akses masyarakat jika dijalankan bertahap dan ditopang tata kelola yang kuat. Namun tanpa kesiapan kelembagaan, kejelasan regulasi, dan akuntabilitas, sentralisasi fungsi justru berisiko menciptakan bottleneck baru, memperbesar beban fiskal, dan mengganggu layanan publik, terlebih ketika negara juga harus merespons bencana serta menjaga stabilitas sosial dan politik.
Pertumbuhan yang berkelanjutan lahir bukan dari banyaknya mandat yang diberikan kepada sebuah institusi, melainkan dari kemampuan setiap institusi menjalankan mandatnya secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 15 Agustus 2026
Pengumuman: Sehubungan libur nasional HUT ke-81 RI pada Senin, 17 Agustus 2026, Brief Update tidak terbit.
