POLITIK
1. Belakangan ini di publik ramai perbincangan soal pengangkatan komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Ada 2 sosok yang mendapat sorotan. Yakni, Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, sebagai komisaris PT Pertamina Retail, dan asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, yang tak lulus S1, sebagai komisaris PT Krakatau Posco.
Ketua DPR Puan Maharani pun turut berkomentar bahwa komisaris BUMN seharusnya diisi dengan orang-orang yang profesional dan kompeten. Sedangkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, pemilihan komisaris BUMN dengan latar belakang berbeda membawa perspektif baru dalam upaya mengawal agenda pemerintah. Menurut Qodari, modal dasar komisaris hanya dua yaitu akal sehat dan niat baik.
2. Berdasarkan catatan lembaga nonpemerintah Transparency International Indonesia (TII), sampai hari ini ada 30 wakil menteri (wamen) Kabinet Prabowo-Gibran yang merangkap jabatan komisaris di BUMN. Padahal berdasarkan putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 yang diketuk palu pada September 2025, larangan rangkap jabatan di BUMN juga mencakup wamen, selain menteri. TII sudah melapor ke KPK, tapi tidak ada tindak lanjut.
Dari 30 Wamen tersebut di antaranya adalah Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjabat Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Wamen Keuangan Suahasil Nazara menjabat Wakil Komisaris Utama atau Komisaris PT PLN (Persero), Wamen Kebudayaan Giring Ganesha menjabat Komisaris PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk, Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjabat Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
3. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku sudah mengembalikan amplop yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby, saat audiensi di Kantor Menteri Kehutanan (Menhut) pada 2 Juni 2026. Nama Raja Juli muncul dari hasil pemeriksaan KPK terhadap Suhardiman, yang sudah ditahan KPK atas dugaan korupsi.
Menurut Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein, seharusnya Menhut Raja Juli melaporkan ke KPK soal penerimaan amplop tersebut, bukan langsung mengembalikan.
EKONOMI
1. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak akan ada kenaikan tarif listrik pada kuartal III-2026. Kebijakan itu diputuskan untuk menjaga daya masyarakat, mendukung daya saing industri, sekaligus memberi kepastian bagi dunia usaha.
Tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7/2024. Aturan tersebut menetapkan evaluasi tarif dilakukan setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Selain untuk pelanggan nonsubsidi, Bahlil juga memastikan tak ada kenaikan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi, seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, hingga UMKM.
Sementara Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN berkomitmen untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan kualitas layanan untuk masyarakat luas.
2. Bank Indonesia (BI) merespons neraca perdagangan yang mencatatkan defisit USD 1,61 miliar pada Mei, setelah surplus 72 bulan beruntun. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, pelemahan neraca perdagangan itu disebabkan oleh meningkatnya defisit perdagangan migas, sementara nonmigas masih membukukan surplus.
Secara kumulatif, BI menilai kinerja perdagangan Indonesia masih berada di jalur positif. Sepanjang Januari-Mei 2026, neraca perdagangan masih mencatat surplus USD 4,03 miliar. Ke depan, BI memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai otoritas untuk menjaga stabilitas sektor eksternal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sementara Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, defisit neraca perdagangan Mei menjadi sinyal bantalan eksternal Indonesia mulai menipis, tetapi belum bisa disebut krisis. Ia juga menyebut sektor nonmigas masih mencatat surplus meski belum mampu menutup defisit migas. Secara kumulatif Januari-Mei, neraca perdagangan juga masih surplus USD 4,03 miliar, meski angkanya turun tajam dibanding surplus USD 15,38 miliar pada Mei 2025.
Impor Mei mencapai USD 24,81 miliar, naik 22,16% (yoy), sedangkan ekspor turun 5,73% menjadi USD 23,20 miliar. Defisit itu bukan semata karena pelemahan rupiah. Kurs memang membuat biaya impor lebih mahal, tapi kenaikan impor juga mencerminkan meningkatnya pembelian barang impor secara riil, terutama migas serta bahan baku dan penolong. Sementara melemahnya ekspor bukan karena daya saing runtuh, melainkan tekanan sektoral dan siklikal.
Josua menyarankan pemerintah tidak membatasi impor secara luas, karena sebagian besar merupakan bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri. Sebaiknya memilah impor produktif dan konsumtif, mengurangi ketergantungan impor BBM, menjaga stabilitas rupiah, mempercepat restitusi dan pembiayaan ekspor, serta mendorong industri substitusi impor dan produk bernilai tambah.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “dosen” trending di Google. Setelah seorang dosen tetap non-PNS Unair, Cenuk Widiyastrisna, bersaksi di sidang uji materi UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen di MK, kemarin, yang mengungkap gaji pokoknya Rp 2,8 juta.
Kemudian giliran dosen UPN Veteran Jakarta, Dinda Dinanti, bersaksi. Dalam kesaksiannya, Dinda menangis saat mengungkapkan gaji bersihnya Rp 3,1 juta. Karena kecilnya gaji, Dinda mengungkapkan banyak teman dosennya yang nyambi menarik ojek dan jualan kue.
2. Hingga hari ini, kata “Densu” dan “Purbaya” masih trending di X. Video podcast Denny Sumargo bersama Menkeu Purbaya masih dibagikan warganet di X dan menjadi perbincangan.
HIGHLIGHT
Dalam kabinet Prabowo-Gibran terdapat lebih dari 100 orang yang punya jabatan menteri, wakil menteri, dan setara menteri. Ini rekor personel kabinet terbanyak selama era Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi.
Meskipun jelas-jelas jumlah personel tersebut memakan ongkos operasional jauh lebih besar daripada kabinet-kabinet sebelumnya, dan di saat keuangan negara berdarah-darah, tapi gerbong kabinet jalan terus. Bahkan para wamen masih diberi kesempatan mengantongi dua sumber pendapatan: sebagai wamen dan sebagai komisaris BUMN.
Di sisi lain, Presiden Prabowo dalam pidato kerap menyuarakan efisiensi, pro-rakyat dan sebagainya, yang tak nyambung dengan kenyataan yang ada di kabinetnya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 4 Juli 2026
