HUKUM
Berdasarkan bukti persidangan, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama menerima setoran suap setiap bulan sebesar sekitar Rp 2,9 miliar. Bukti tersebut ditampilkan jaksa KPK dalam persidangan kasus penyelundupan barang melalui pelabuhan di PN Jakpus pada 20 Mei 2026, yang mengadili 3 terdakwa petinggi perusahaan kargo Blueray. Jaksa menunjukkan bukti berupa foto sejumlah amplop dengan kode tertentu, serta catatan penyetoran suap perusahaan tersebut kepada beberapa petinggi Bea Cukai.
Sejumlah saksi dari pihak perusahaan mengakui bukti-bukti yang ditampilkan jaksa. Berdasarkan catatan perusahaan itu, setoran rutin ke sejumlah petinggi Bea Cukai berlangsung sejak Juli 2025 sampai Januari 2026, dengan total sebesar Rp 61 miliar. Jatah setoran bulanan selama periode itu untuk Dirjen Djaka Budi Utama sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara sekitar Rp 2,9 miliar.
Apakah Djaka akan dicopot? Atasan Djaka yakni Menkeu Purbaya kemarin cuma bilang “ikut perintah presiden”. Penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai memang dilakukan presiden, dan yang melantik Menkeu Sri Mulyani pada 23 Mei 2025. Djaka mengajukan pensiun dini dari TNI pada 14 Mei 2025, dengan pangkat letnan jenderal atau jenderal bintang 3.
Sebelumnya Djaka menempati berbagai posisi strategis di TNI. Djaka tercatat sebagai anggota Tim Mawar Kopassus bentukan Prabowo yang bertugas menculik para aktivis tahun 1998. Dalam putusan pengadilan bertanggal 6 April 1999, Djaka dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan.
POLITIK
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan dan santap malam bersama Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Yogyakarta, kemarin malam. Tidak ada penjelasan resmi tentang isi pertemuan selama sekitar 3,5 jam itu.
EKONOMI
1. Hasil riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan, dalam rentang 2021-2025 pertumbuhan tenaga kerja informal jauh melampaui pertumbuhan pekerja formal. Pertumbuhan pekerja formal hanya 0,8%. Sementara sektor informal tumbuh 3,2%, empat kali lipat pertumbuhan sektor formal.
Data itu menunjukkan sektor formal belum cukup kuat menampung tambahan angkatan kerja nasional. Jika diakumulasikan sepanjang 2022-2026, tambahan serapan tenaga kerja formal hanya mencapai 73% dari total tambahan serapan tenaga kerja informal.
Core Indonesia juga memperkirakan potensi tambahan PHK 15.300-20.300 pekerja dalam waktu dekat. Sektor manufaktur diperkirakan menjadi penyumbang terbesar dengan potensi PHK mencapai 8.700-12.100 pekerja. Sementara, sektor jasa diperkirakan menyumbang PHK 3.300-4.500 pekerja, dan sektor pertanian 3.300-6.000 orang. Hal ini tak terlepas dari guncangan geopolitik global dan ketergantungan terhadap impor bahan baku. Potensi tambahan PHK ini berisiko memperbesar jumlah pengangguran atau pekerja sektor informal.
2. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengingatkan pemerintah supaya tidak terus menyalahkan faktor global atas pelemahan rupiah. Tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi masalah domestik yang bahkan sudah ada sebelum perang di Timur Tengah pecah.
Josua mengungkapkan, alarm sebenarnya sudah menyala sebelum konflik Timur Tengah pecah. Ia mencontohkan peringatan MSCI sejak awal tahun terkait transparansi pasar modal. Selain itu, Moody’s dan Fitch telah lebih dulu merevisi outlook Indonesia menjadi negatif.
Kondisi itu, menurut Josua, menunjukkan investor global mulai mencermati persoalan fiskal domestik Indonesia. Salah satu perhatian utama investor adalah rendahnya rasio pajak terhadap PDB Indonesia. Tax ratio hanya sekitar 13,3%, jauh di bawah median negara peers berperingkat BBB yang mencapai 25,5%. Selain itu beban bunga utang pemerintah yang terus meningkat, diperkirakan mencapai Rp 599,4 triliun atau sekitar 19% dari pendapatan negara.
3. Presiden Prabowo mengklaim, dalam 19 bulan pemerintahannya sudah berhasil mencapai beberapa target, termasuk swasembada pangan. Di acara Panen Raya Udang di Kebumen hari ini, ia mengatakan, saat ini sudah swasembada beras dan jagung. Sementara untuk protein, seperti telur, ayam, dan daging, akan tercapai 5 tahun lagi. Pertengahan Mei, Mentan Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional saat ini mencapai rekor tertinggi 5,3 juta ton, dan akan mencapai 5,5 juta ton akhir Mei.
4. Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menemukan dana Rp 12 triliun yang mengendap di rekening virtual (VA) pengelola SPPG. Uang itu merupakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak terserap. Menurut Koordinator Harian Stranas PK Sari Anggraeni, seharusnya dana itu dikembalikan ke kas negara, tapi tak terjadi akibat mekanisme program yang berjalan sangat cepat.
Ia menilai kecepatan pelaksanaan MBG belum diikuti pengawasan memadai, sehingga rawan korupsi. Ia juga mengungkap, supplier lokal baru memasok 1,54% kebutuhan MBG. Artinya, supplier berasal dari luar daerah.
5. Pertamina membantah kabar yang beredar melalui media sosial perihal pembatasan pembelian bensin pertalite mulai 1 Juni 2026. Pada selebaran yang beredar luas ditulis sejumlah jenis mobil berbagai merek dilarang mengonsumsi pertalite mulai 1 Juni mendatang. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyatakan, isi selebaran itu tidak benar, dan tidak ada arahan dari perusahaan maupun pemerintah perihal pembatasan tersebut.
TRENDING MEDSOS
1. Sumatera trending di X hari ini. Sebanyak 5 provinsi di Sumatera, yakni Sumbar, Riau, Sumut, Aceh, dan Jambi, mengalami pemadaman listrik sejak Jumat kemarin. Pemadaman terjadi karena gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai di Jambi.
2. Kata “Mati lampu” juga masuk daftar Google Trends hari ini. Masih terkait pemadaman di 5 provinsi Sumatera selama 17 jam sejak kemarin.
HIGHLIGHTS
1. Dalam persidangan kasus penyelundupan, jaksa membeberkan bukti perusahaan kargo Blueray rutin menyuap beberapa petinggi Bea Cukai. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama menerima setoran suap setiap bulan sebesar sekitar Rp 2,9 miliar, dalam bentuk dolar Singapura. Menkeu Purbaya menunggu arahan Presiden Prabowo untuk merespons bukti yang muncul di pengadilan tersebut. Meskipun sebagai atasan Dirjen Bea Cukai, Purbaya tak leluasa bertindak sendiri. Djaka ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai Dirjen Bea Cukai. Dia termasuk salah satu bawahan Prabowo sewaktu di Kopassus, yang terus menanjak karier militernya meskipun pernah dihukum penjara karena terbukti melakukan penculikan aktivis 1998. Jika bukti tersebut benar adanya, maka 2 bulan sejak dilantik sebagai Dirjen Bea Cukai, Djaka sudah menerima setoran suap rutin.
2. Di tengah pelemahan rupiah, ancaman PHK, dan makin dominannya sektor informal, persoalan ekonomi Indonesia tampak semakin struktural: pertumbuhan tetap berjalan, tetapi kualitasnya rapuh dan makin tidak mampu memberi rasa aman bagi kelas pekerja. Data CORE memperlihatkan sektor formal, praktis gagal menyerap tambahan angkatan kerja secara memadai, sementara tekanan global hanya memperbesar kerentanan yang sebenarnya sudah lama ada di dalam negeri, mulai dari ketergantungan impor bahan baku, tax ratio yang rendah, hingga beban bunga utang yang terus membengkak. Dalam konteks itu, peringatan ekonom agar pemerintah berhenti semata menyalahkan faktor eksternal, patut dicermati. Pasar tidak hanya membaca perang Timur Tengah, tetapi juga membaca konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan kualitas tata kelola. Karena itu, temuan dana Rp 12 triliun MBG yang mengendap tanpa pengawasan memadai, serta dugaan suap rutin di Bea Cukai yang menyeret pejabat tinggi, bukan sekadar kasus hukum: ia memperdalam persepsi bahwa kebocoran institusional masih menjadi masalah serius ketika negara justru membutuhkan kepercayaan publik dan investor. Bahkan klaim swasembada pangan pun pada akhirnya akan diuji bukan hanya oleh stok beras, tetapi oleh kemampuan rakyat membeli kebutuhan pokok di tengah daya beli yang melemah. Namun di tengah situasi ini, masih ada ruang harapan: produksi pangan mulai menunjukkan hasil, kesadaran atas perlunya reformasi fiskal dan tata kelola makin terbuka dibicarakan, dan tekanan publik terhadap akuntabilitas semakin kuat. Persoalannya kini, bukan lagi apakah masalahnya ada, melainkan apakah negara cukup berani membenahi akar persoalan sebelum ketidakpercayaan berubah menjadi krisis yang lebih dalam.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 23 Mei 2026
