POLITIK
1. Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, lembaga di bawah presiden, menggandeng sekitar 40 homeless media yang mendapat wadah bernama Indonesia New Media Forum (INMF). Menurut Kepala Bakom Muhammad Qodari, kemarin, kerja sama dengan media-media tersebut penting dilakukan agar Bakom dapat menjangkau publik secara luas. Ia merilis nama-nama media tersebut, antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Narasi, Bapak-Bapak ID, Muslim Folks, CXO Media dan Nalar TV.
Istilah homeless media digunakan untuk menggambarkan media yang beroperasi tanpa situs web resmi dan lebih mengandalkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter/X, sebagai sarana utama penyebaran konten. Mekanisme kerja mereka berbeda dengan lembaga pers konvensional, dan tidak menerapkan etika jurnalistik dalam setiap konten.
Setelah Qodari merilis daftar nama homeless media sebagai mitra, beberapa pengelola media itu mengeluarkan bantahan. Pengelola Narasi mengaku tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers Bakom pada 6 Mei 2026. Pengasuh Bapak2ID mengaku tidak terafiliasi dengan siapa pun. Pengelola Ngomongin Uang juga menyatakan tidak pernah menerima undangan, menghadiri pertemuan, maupun melakukan komunikasi, baik secara digital maupun tatap muka dengan Bakom.
2. Letjen TNI Robi Herbawan ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), menggantikan Letjen TNI Yudi Abrimantyo yang mundur pada Maret 2026 setelah anak buahnya terlibat dalam penyerangan dengan air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Lulusan Akmil 1994 itu pernah berdinas selama 12 tahun di Satuan Penanggulangan Teror (Sat Gultor)-81 Kopassus.
Robi pernah menjadi ajudan Prabowo saat menjabat sebagai Danjen Kopassus pada Desember 1995 hingga Maret 1998. Posisi terakhir Letjen Robi adalah Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan RI.
EKONOMI
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, puluhan pemerintah daerah (pemda) kesulitan menanggung gaji guru Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Status ‘Paruh Waktu’ itu diberlakukan bagi tenaga honorer yang tidak lulus ujian PPPK tahun lalu, dan gajinya ditanggung pemda melalui APBD.
Namun, sudah ada 78 pemda kesulitan menanggung gaji guru non-ASN itu. Saat ini semakin banyak daerah yang mengajukan keringanan agar gaji mereka ditanggung Kemendikdasmen lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Guru-guru non-ASN tersebut cemas karena nasibnya tidak pasti. Menurut UU No. 20/2023 tentang ASN, gaji guru PPPK Paruh Waktu hanya dijamin negara hingga 31 Desember 2026. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai hal itu. Saat ditanya, Mu’ti minta agar hal itu ditanyakan ke Menpan RB Rini Widyantini.
2. Menkeu Purbaya akan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi (Bond Stabilization Fund – BSF) untuk menjaga stabilitas pasar obligasi. BSF merupakan dana yang disiagakan pemerintah untuk buyback obligasi guna menekan yield yang sudah terlalu tinggi. Purbaya mengatakan, BSF ini merupakan instrumen internal Kemenkeu dan bukan bagian dari skema stabilisasi yang selama ini berada dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Wamenkeu Juda Agung mengatakan, sumber dana buyback akan berasal dari cadangan fiskal pemerintah, seperti Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan dana-dana cadangan fiskal yang bisa digunakan dalam kondisi tertekan. Namun, BSF belum akan diaktivasi karena kondisi saat ini masih normal, mekanisme pasar masih berjalan baik.
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,9%-7,5%. Target 7,5% dipatok untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Rachmat mengatakan, pembangunan ke depan tak bisa hanya mengandalkan APBN. Pemerintah juga bakal mendorong pembiayaan non-APBN termasuk investasi lewat Danantara untuk mempercepat pembangunan di daerah. Target tersebut, menurut dia, tak akan tercapai jika hanya mengandalkan pusat ekonomi di Pulau Jawa atau Jakarta.
Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah menyiapkan strategi pembangunan berbasis potensi kawasan. Kawasan Barat diproyeksikan tumbuh 5,8%-7,3% dengan kontribusi terhadap PDB nasional 78,7%. Kawasan Timur ditargetkan tumbuh 6,5%-8,3% dengan kontribusi PDB 21,3%. Jawa masih menjadi penopang utama dengan kontribusi PDRB 56,5% dan target pertumbuhan 5,9%-7,5%. Pemerintah mengarahkan Jawa sebagai megapolitan yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
TRENDING MEDSOS
1. Kata-kata “Bakom”, “INMF”, dan nama Qodari trending di X. Dalam konferensi pers, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI M Qodari menyambut kehadiran homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF). Ia juga menyebut nama 40 homeless media. Belakangan, sejumlah nama yang disebut, membantah bekerja sama dengan Bakom RI, termasuk INMF sendiri. Topik ini juga menjadi diskusi panas di grup-grup WA jurnalis.
2. Kota Pati jadi pembicaraan di X terkait pemerkosaan terhadap puluhan santriwati di salah satu pesantren. Tersangka pelaku yang sempat melarikan diri, AS, berhasil ditangkap di Wonogiri.
3. “PSI Grace Natalie” masuk dalam daftar kata kunci paling dicari di Google. Wakil Ketua Dewan Pembina itu bersama-sama Ade Armando dilaporkan 40 ormas Islam atas dugaan fitnah dan ujaran kebencian terhadap Jusuf Kalla. PSI menyatakan tak akan memberi bantuan hukum kepada keduanya.
4. Nama Djaka Budi Utama masuk daftar Google Trends hari ini. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu itu muncul dalam dakwaan kasus suap importasi barang yang menyeret bos Blueray Cargo, John Field. Menkeu Purbaya menyatakan tidak akan menonaktifkan Djaka sebelum ada putusan bersalah dari pengadilan.
HIGHLIGHTS
1. Pemerintah melalui Bakom merasa perlu menggandeng puluhan homeless media untuk menyebarluaskan informasi pemerintah, setelah “sukses” melakukan hal yang sama kepada sejumlah media konvensional. Wajar saja pemerintah melakukan hal tersebut, mengingat pemerintah merasa perlu rakyat tahu apa saja yang dilakukan pemerintah. Namun, Bakom juga perlu memahami bahwa dalam era digital dan serba terkoneksi, informasi dapat bergulir tanpa melalui media-media tersebut. Jika tujuan Bakom “mengarahkan” isi berita melalui media-media yang sudah “bekerja sama”, maka akan sulit dapat mencapai tujuan itu.
2. Pemerintah Pusat seharusnya segera mengambil keputusan, mana kebijakan yang lebih diprioritaskan. Saat ini banyak Pemda yang telah secara terbuka mengakui kesulitan melaksanakan kewajiban pelayanan publik maupun kewajiban penggajian pegawai yang dibebankan kepada Pemda di saat keuangan daerah terus ditekan dengan dalih efisiensi anggaran. Selain soal penggajian pegawai-pegawai daerah yang sudah ada, Pemkab/Pemkot saat ini juga banyak yang mengeluhkan rekrutmen pegawai PPPK untuk Koperasi Merah Putih yang penggajiannya juga dibebankan kepada daerah.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 7 Mei 2026
