Pengumuman: Sehubungan dengan libur nasional Isra Mi’raj dan Tahun Baru Imlek 2025, Brief Update tidak terbit pada 27 – 29 Januari 2025. Terima kasih atas perhatiannya.
POLITIK
1. Hasil survei Litbang Kompas terbaru menyimpulkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran sangat tinggi, sebesar 80,9%. Menurut penilaian peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, tingginya kepuasan publik tersebut karena Prabowo mampu merangkul elite-elite politik dan mengonsolidasikannya dalam satu pemerintahan yang besar. Dengan demikian mampu mewujudkan pemerintahan dan dukungan politik di parlemen yang stabil. Di sisi lain, kata Nicky, dengan kondisi semua elite dirangkul maka kemampuan untuk mengkritisi pemerintah menjadi lemah.
2. Dari hasil survei Litbang Kompas yang dirilis kemarin, juga didapat potret bahwa mayoritas pemilih PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud dalam pilpres lalu menunjukkan rasa puas terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo. Pendukung PDIP yang menyatakan puas mencapai 74,3%, dan tidak puas 25,7%. Menurut Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, fenomena ini terjadi karena pendukung PDIP tidak fanatik. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli mengatakan, pemilih PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud sudah move on dari kekalahan di Pilpres 2024. Kata Guntur, pemilih PDIP adalah tipikal orang yang cerdas dan bukan fanatik buta.
3. KPK menilai hampir seluruh provinsi memiliki tingkat kerentanan praktik korupsi. Dari 38 provinsi di Indonesia hanya satu provinsi yang memiliki skor hijau atau terjaga, yakni Jawa Tengah. Penilaian ini didasarkan pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan KPK, dan dirilis kemarin. KPK menggunakan 6 indikator untuk mengukur kerentanan praktik korupsi, antara lain: integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan anggaran; manajemen pengadaan barang dan jasa; dan manajemen SDM. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan memaparkan, dari 508 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 6% yang ada di zona hijau, sisanya sebanyak 67% di zona merah alias rentan praktik korupsi; dan 27% di zona kuning.
EKONOMI
1. Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Supari, menyebut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi kontributor utama perekonomian nasional hingga 10 tahun ke depan. Ia memproyeksikan penduduk Indonesia 10 tahun ke depan diperkirakan 360 juta orang, di dalamnya kurang lebih ada 84 juta pengusaha UMKM. Dari 84 juta pelaku UMKM, sebanyak 98% adalah UMKM level mikro dan ultramikro. Saat ini, kata dia, UMKM mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia dan berkontribusi terhadap PDB nasional hingga 60,51%, serta menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.
2. Menkeu Sri Mulyani mengeklaim, Instruksi Presiden No. 1/2025 untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp 306,69 triliun akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Presiden, kata dia, ingin fokus pada belanja yang menciptakan pertumbuhan, produktivitas, kesempatan kerja, dan manfaat langsung ke masyarakat. Contohnya, hasil penghematan anggaran bisa dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang berdampak langsung ke masyarakat karena digunakan membeli bahan makanan dari produsen lokal. Ini jadi pertumbuhan ekonomi baru yang local based.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira tak sependapat. Meski digunakan untuk MBG, tetap tak bisa menggantikan perlambatan banyak sektor padat karya yang terdampak penghematan itu. Sementara Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai kebijakan penghematan sudah tepat. Namun, itu tidak cukup. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memangkas jumlah kementerian dan turunannya, termasuk para pembantu, juru bicara, dan utusan khusus. Anggaran untuk mereka lebih baik diarahkan untuk bansos, MBG, dan semacamnya.
HUKUM
1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, buron KPK kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, ditangkap oleh otoritas Singapura, bukan oleh KPK. Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia langsung mengupayakan ekstradisi Paulus Tannos. Tannos ditangkap oleh otoritas Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), KPK-nya Singapura, pada 17 Januari 2025 atas permintaan Divisi Hubungan Internasional Polri. Menurut CPIB, Tannos menggunakan paspor diplomatik Guinea-Bissau, sebuah negara di Benua Afrika. Tannos ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Agustus 2019, karena perusahaannya, PT Sandipala Arthaputra, menerima aliran uang Rp 145,8 miliar dari proyek e-KTP, yang menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.
2. Menko Polkam, Budi Gunawan mengatakan, sejak pemerintahan Presiden Prabowo pada Oktober 2024, pemerintah telah menggagalkan penyelundupan barang ilegal senilai Rp 3,7 triliun. Barang yang disita mencakup rokok ilegal, barang elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman keras, dan sejumlah komoditas lain. Selain mengamankan barang, aparat juga mengamankan 552 orang yang terlibat dalam jaringan internasional.
TRENDING MEDSOS
Terdapat lebih dari 20 ribu pencarian di Google mengenai Rumah Pendidikan, setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan aplikasi digital terintegrasi bernama Rumah Pendidikan, pada Selasa (21/1/2025). Rumah Pendidikan menggabungkan 986 aplikasi pendidikan menjadi satu sistem terpadu, yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan di Indonesia.
HIGHLIGHT
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan KPK, menunjukkan mayoritas pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dalam posisi rentan praktik korupsi. Kondisi tersebut tidak beda jauh dengan hasil SPI 2023. Tentu saja hasil tersebut merupakan potret yang sangat memprihatinkan. Padahal sudah jelas berdasarkan data dan pendapat pakar bahwa korupsi adalah biang kerok dari aneka masalah bangsa ini: kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Publik sudah tentu berharap hasil survei SPI KPK tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk berbenah diri, jika memang berkomitmen bekerja untuk rakyat.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 25 Januari 2025