POLITIK
1. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, berharap pertemuan Presiden Prabowo yang juga Ketum Gerindra dengan Ketum PDIP Megawati, dapat terlaksana bulan ini. Muzani mengaku sudah bertemu dengan Megawati. Dalam pertemuan itu Megawati menyampaikan beberapa pesan kepada Prabowo, dan sudah disampaikan oleh Muzani kepada Prabowo. Sejak jelang Pilpres 2024 hingga pelantikan Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, kabar tentang pertemuan Megawati dengan Prabowo kerap mengemuka, tapi tak kunjung terealisasi.
Rencana pertemuan itu mengemuka lagi belakangan ini. Kedua pihak sudah memilih mediatornya. Dari pihak Megawati mediatornya adalah tokoh senior PDIP yang mantan ajudan Bung Karno, yakni Sidarto Danusubroto, sedangkan Muzani menjadi mediator Prabowo. Menurut Muzani, pertemuan Prabowo dan Megawati bisa memberi dampak positif, mulai dari pembangunan, investasi, hingga situasi politik.
2. Untuk mengurangi harga rumah supaya semakin banyak rakyat kecil mampu membeli rumah, sebanyak 185 daerah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dua pungutan dari pemerintah daerah tersebut, selama ini menjadi komponen biaya yang harus ditanggung konsumen. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemarin mengatakan, pembebasan BPHTB dan retribusi PBG ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa segera memiliki hunian. Tito memberi tenggat waktu hingga 31 Januari 2025, agar daerah-daerah lain ikut menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.
3. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, keresahan masyarakat terhadap Virus Human Metapneumovirus (HMPV), akibat dari pemberitaan yang berlebihan. Budi menjelaskan, HMPV bukan virus baru, sama seperti virus influenza biasa, dan sudah sejak lama ada di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, pada Januari ini ditemukan 4 kasus HMPV, dan semuanya dinyatakan sudah sembuh.
4. Keponakan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, yakni Gugum Ridho Putra, terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), melalui Muktamar VI yang berlangsung di Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025). Dengan demikian, dia mengikuti jejak Yusril yang pernah menjabat sebagai ketum PBB. Menurut Yusril, Gugum masih muda, 36 tahun, dan pendidikannya S2, serta reputasinya bagus sebagai advokat. Hasil pada Pemilu 2024, perolehan suara PBB di urutan ke-13 dari 18 parpol peserta. Karena hanya mendapat suara 484.486 (0,32%), PBB tidak lolos parliamentary threshold 4%, sehingga tidak punya wakil di DPR.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) melaporkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir November 2024 sebesar USD 424,1 miliar, atau setara Rp 6.917,49 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.311/USD. ULN November bertambah sekitar USD 700 juta dari posisi Oktober. Dari total ULN Indonesia tersebut, posisi ULN pemerintah sebesar USD 203 miliar, tumbuh 5,4% yoy. ULN pemerintah paling banyak dipakai untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,4%), Jasa Pendidikan (16,8%), Konstruksi (13,5%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,0%). Sementara ULN swasta tercatat USD 194,6 miliar, turun 1,6% yoy. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.
2. Pemerintah menyambut baik kebijakan BI memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan, kebijakan ini sinergis dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Penurunan BI Rate, menurut dia, dapat menurunkan beban biaya (cost of fund) sehingga mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi sektor swasta. Di sisi lain, kata Deni, pemerintah dan BI juga akan memantau potensi dampak terhadap inflasi agar tetap terkendali dalam target 2,5% ± 1%.
Ekonom Indef, Rizal Taufikurahman mengatakan, penurunan BI Rate ke 5,75% harus diikuti kebijakan fiskal agar berdampak optimal bagi target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025. Kebijakan itu bisa melalui percepatan belanja pemerintah dan insentif untuk sektor usaha. Sementara Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto mengatakan, penurunan BI Rate menggambarkan kebijakan BI ke depan akan cenderung ekspansif, yakni pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini, kata dia, harus diimbangi dunia usaha untuk mulai meningkatkan ekspansinya secara terukur.
3. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut B Pandjaitan, mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar Family Office bisa berjalan pada Februari 2025. Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, mengkritik keras rencana tersebut. Kebijakan itu akan berdampak negatif bagi perekonomian, keadilan sosial, dan kredibilitas pemerintah. Menurut dia, Family Office yang umumnya digunakan oleh keluarga super kaya, berpotensi menjadi sarana penghindaran pajak, dan berpotensi menjadi sarana untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, misalnya praktik pencucian uang lintas negara, baik yang bersumber dari aktivitas legal maupun aktivitas ilegal.
4. Jawa Tengah menjadi wilayah zona merah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, yang sudah mencapai 4.082 kasus yang tersebar di 759 desa/kelurahan dan 264 kecamatan di 28 kabupaten/kota. Hal itu menyebabkan diberlakukannya pengawasan ketat lalu lintas hewan ternak di Jateng. Ketua Tim Karantina Hewan Badan Karantina Jateng, Pratiwi AW, mengatakan pengawasan ketat dilakukan di 5 titik strategis, antaranya di Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Adi Sumarmo.
HUKUM
1. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyebut, pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang menyebabkan nelayan rugi Rp 9 miliar. Kerugian itu dihitung dalam rentang 5 bulan terakhir, sebelum pagar 30 km itu disegel. Ia mengatakan, akses ribuan nelayan untuk mencari nafkah terganggu. Ombudsman mendesak KKP untuk segera membongkar pagar tersebut karena merugikan nelayan. Ia juga mengatakan, kalau pagar itu disebut ilegal, otomatis ada potensi pidana sehingga perlu peran aparat penegak hukum. Sementara Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polri, Irjen Mohammad Yassin, menyatakan belum ada unsur pidana dalam kasus pemasangan pagar laut tersebut.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “Maling” trending di X, setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut pengamat dan masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah khususnya makan bergizi gratis, bila jadi pejabat pasti maling juga. Ucapan Luhut tersebut membuat warganet geram, karena dinilai menormalisasi pejabat untuk “maling” alias korupsi di Indonesia.
2. Terdapat lebih dari 50 ribu pencarian di Google mengenai Glodok, setelah kebakaran hebat melanda Plaza Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, pada Rabu malam (15/1/2025). Kasi Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Syarifuddin mengatakan, masih ada sejumlah korban yang dilaporkan belum kembali usai kebakaran. Per hari ini, Kamis (16/01/2025) pukul 11.09 WIB, setidaknya lima orang masih dalam pencarian.
3. Kata “Hamas” trending di X dibarengi dengan lebih dari 20 ribu pencarian di Google mengenai gencatan senjata. Hamas dan Israel telah menyepakati gencatan senjata yang akan dimulai 19 Januari 2025. Gencatan senjata akan dilakukan menyusul pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza.
HIGHLIGHTS
1. Berulang kali rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo dirancang, yang kemudian tidak ada kabar beritanya lagi. Belakangan, rencana itu dihidupkan kembali. Sekjen Gerindra, Muzani, selaku mediator Prabowo berharap, pertemuan itu bisa terlaksana bulan ini. Publik tentu juga berharap pertemuan dua tokoh penting tersebut benar terwujud, sebagaimana harapan Muzani bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati bisa memberi dampak positif, mulai dari pembangunan, investasi, hingga situasi politik.
2. Patut disayangkan seorang pejabat senior yang juga purnawirawan jenderal, Luhut Binsar Pandjaitan tidak bisa mengendalikan pernyataan merespons kritik publik terhadap kinerja pemerintahan. Dalam negara berasas demokrasi, kritik justru wajib dilakukan warga negara terhadap pemerintah. Tanpa itu, justru dikhawatirkan negara akan terjerumus dalam totalitarian. Jika memang Luhut sudah menjadi alergi terhadap kritik, sebaiknya mempertimbangkan untuk menikmati masa tua yang tenang di luar pemerintahan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 16 Januari 2025
