2 Prajurit TNI Tertembak Israel, Menteri Jangan Cari Uang dari APBN, dan Kabinet Gemuk Prabowo

POLITIK

1. Dua orang prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Lebanon (UNIFIL), kemarin, terluka akibat serangan dari prajurit Israel yang tengah berperang dengan Hizbullah di Lebanon. Terkait insiden tersebut, Menlu Retno Marsudi memperingatkan militer Israel untuk memastikan keselamatan pasukan dan hak PBB. Wakil Kepala Perwakilan Tetap RI di New York, Hari Prabowo, mengatakan serangan Israel terhadap markas UNIFIL di Naqoura, Lebanon Selatan, yang melukai 2 prajurit TNI, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi DK PBB 1701.

2. Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpesan kepada para ketua umum parpol pendukungnya, supaya jangan menugaskan kader yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinetnya untuk cari uang dari APBN/APBD. Pernyataan itu disampaikan Prabowo kemarin, dalam acara internal PKB. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pernyataan Prabowo tersebut dalam rangka komitmen Prabowo pada penghematan dan pemberantasan korupsi, juga saling mengingatkan agar kasus menteri tersangkut kasus korupsi tidak terjadi lagi.

3. Tinggal kurang dari 2 pekan lagi, Indonesia akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabinet pun sedang dalam tahap penggodokan menuju finalisasi. Postur kabinet yang “gemuk” sudah berulang kali disampaikan oleh orang-orang dekat Prabowo. Terbaru, Ketum PAN yang Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Rabu lalu menyebut, jumlah kementerian mungkin akan mencapai 44, lebih banyak dari sekarang 34. Penambahan jumlah kementerian itu dimungkinkan setelah revisi UU Kementerian Negara disahkan. Jumlah kementerian sebanyak itu dihasilkan dari pemisahan dan penggabungan kementerian yang sekarang.

4. Berdasarkan bocoran dari tim Prabowo, berikut ini komposisi postur kabinet mendatang. Ada 6 Kementerian Koordinator: Politik dan Keamanan, Hukum dan HAM, Infrastruktur, Perekonomian, Investasi dan Hilirisasi, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya ada 34 Kementerian Bidang yakni: Pertahanan; Hukum dan Hak Asasi Manusia; Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Luar Negeri; Dalam Negeri; Sekretaris Negara; Keuangan; Perindustrian; Energi dan Sumber Daya Mineral; Investasi; Perdagangan; Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah; Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat; Perhubungan; Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Sosial; Kesehatan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pemuda dan Olahraga; Ketenagakerjaan; Kehutanan dan Agraria Tata Ruang; Lingkungan Hidup; Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; Agama; Kebudayaan; Wakaf, Haji, dan Umrah; Pariwisata; Ekonomi Kreatif; Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, ada 8 Badan yang setara kementerian: Intelijen Negara; Imigrasi; Pemasyarakatan; Gizi Nasional; Usaha Milik Negara; Penerimaan Negara (berisi Direktorat Jenderal Bea-Cukai, Pajak, dan Anggaran); Badan Nasional Karbon dan Emisi; Kantor Komunikasi Kepresidenan.

HUKUM

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, terdapat perusahaan pertambangan yang melakukan penyimpangan dan terindikasi pidana, yang menyebabkan kerugian negara Rp 488,94 miliar. Temuan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN), yang telah diserahkan kepada Kejati Sumatera Selatan. Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto menjelaskan, laporan tersebut merupakan LHP PKN atas penambangan batubara oleh PT Andalas Bara Sejahtera (ABS) di area IUP milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA), serta di wilayah koridor antara IUP operasi produksi ABS dan PTBA.

2. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, mengaku sudah berkoordinasi dengan Dewas KPK terkait kasus pertemuan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Menurut dia, kasus ini adalah kasus etik yang menjadi pidana. Hasil koordinasi dengan Dewas akan menjadi materi saat memeriksa Alex dan pihak lainnya. Seharusnya, Alex diperiksa hari ini, namun absen dengan alasan dinas. Pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Selasa, 15 Oktober 2024. Alex Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pertemuan dengan Eko Darmanto, yang statusnya sebagai pihak berperkara di KPK.

3. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi warga Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, dalam perkara gugatan pembatalan dan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) pada 7 Oktober 2024. PT GKP merupakan perusahaan nikel Harita Group milik Lim Hariyanto. Dengan demikian, Majelis Hakim MA membatalkan putusan judex facti PT TUN Jakarta No. 367/B/2023/PT.TUN.JKT dan menguatkan putusan PTUN Jakarta No. 167/G/TF/2023/PTUN.JKT. Tayci, warga Wawonii, mengatakan, kemenangan itu merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat pesisir. Selanjutnya, ia meminta penegak hukum segera menindak tegas PT GKP yang sampai sekarang masih berani melakukan penambangan.

EKONOMI

1. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana penghapusan sejumlah pajak pembelian rumah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Penghapusan pajak yang diusulkan dihapus antara lain, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5%, serta pajak pertambahan nilai (PPN) 11%. Dengan demikian, BPHTB dan PPN dengan total 16% akan dihapus sementara waktu, mungkin 1-3 tahun. Salah satu tujuan penghapusan pajak, menurut Hashim, adalah agar sektor industri properti dapat kembali bangkit dan dalam jangka panjang dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada PDB.

2. Kemenkop UKM telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi bermasalah, sehingga kini tinggal 130.119 unit. Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi menyatakan, pembubaran tersebut merupakan bagian dari reformasi dan pembenahan kualitas koperasi yang dijalankan pada periode 2014-2019. Meski dari segi jumlah turun, Ahmad mengklaim, permodalan koperasi justru meningkat dari semula Rp 200,66 triliun, menjadi Rp 254,17 triliun.

3. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi bantuan sosial sembilan bahan pokok (sembako) hingga 7 Oktober 2024 telah mencapai Rp 34,2 triliun. Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Kemenkeu menjelaskan, bansos sembako tersebut telah diberikan kepada 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos sembako merupakan bansos pangan yang dikembangkan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Semula disalurkan dalam bentuk beras, kemudian diubah dalam bentuk tunai yang dikirim ke rekening KPM.

TRENDING MEDSOS

Hasil seri dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Bahrain vs Indonesia pada Kamis (10/10/2024) malam, trending di berbagai platform media. Wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf, mendapat sorotan netizen dan media asing, karena tidak menghentikan pertandingan meski masa injury time selesai. Akibatnya, Bahrain kembali mencetak gol sehingga kedudukan berakhir imbang 2-2. Atas kontroversi tersebut, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan mengajukan protes kepada AFC dan FIFA.

HIGHLIGHTS

1. Pesan Prabowo kepada para ketum parpol pendukungnya supaya tidak menugaskan kadernya yang jadi menteri di kabinetnya untuk mencuri duit APBN, patut diapresiasi. Karena, duit APBN diambil dari rakyat untuk kepentingan rakyat. Publik tentu mencatat pernyataan Prabowo tersebut untuk pembuktian nanti, apakah benar-benar diimplementasikan. Publik juga berharap, Prabowo nanti menunjukkan komitmen tersebut dalam bentuk sanksi yang keras dan tegas bila terjadi kasus menteri melakukan korupsi, misalnya selain si menteri dipecat dan diproses hukum, juga parpolnya disingkirkan dari koalisi. Bukan malah disandera untuk kepentingan politiknya.

2. Kabinet baru dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal berpostur gemuk, kemungkinan dengan 44 kementerian. Rakyat amat berharap postur gemuk bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, namun mereka bekerja dan menghasilkan kemajuan serta kesejahteraan bangsa. Juga mereka dapat merealisasikan janji-janji kampanye yang sudah banyak disampaikan, termasuk program “makan bergizi gratis”.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 11 Oktober 2024

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 463