Anggaran Makan Bergizi 1,2 T/Hari, Rencana DPR Bentuk Badan Aspirasi, dan Sindikat Judol Ditangkap

POLITIK

1. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan, jika Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran diimplementasikan penuh, maka akan membutuhkan anggaran Rp 400 triliun per tahun, atau sekitar Rp 1,2 triliun per hari. Anggaran sebesar itu untuk memberi makan bergizi kepada sekitar 82,9 juta penerima. Dia menyebut, program ini merupakan bagian dari investasi besar pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM).

2. Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, berharap Prabowo Subianto membentuk kabinet pemerintahan yang profesional, yang mampu mengatasi banyak permasalahan bangsa, salah satunya potensi resesi ekonomi yang terlihat dari menurunnya daya beli masyarakat. Yenny tidak ingin kabinet yang dibentuk sekadar untuk mengafirmasi kepentingan politik para pendukungnya pada Pilpres 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, hari ini mengaku dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Dia bilang, penggodokan sudah hampir selesai. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo menargetkan penyusunan kabinet rampung pada H-5 pelantikan presiden atau 15 Oktober 2024.

3. DPR akan menambah alat kelengkapan dewan (AKD) menjadi 13 komisi dari semula 11 komisi, termasuk membentuk badan baru bernama Badan Aspirasi. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, hari ini mengatakan, Badan Aspirasi ini bukan hanya untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR saja, tapi juga menampung semua bentuk aspirasi yang disampaikan rakyat kepada DPR.

4. Presiden Jokowi akan melanjutkan tradisi yang dimulai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, untuk melakukan pisah sambut di Istana. Pada 10 tahun lalu, Jokowi yang disambut SBY di Istana, kini giliran Jokowi yang akan menyambut Prabowo Subianto sebagai presiden baru. Mensesneg Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi juga pasti akan menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran di MPR pada 20 Oktober mendatang. Pernyataan Pratikno tersebut, mengoreksi pernyataan Jokowi yang bilang bahwa mungkin ia tidak menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran, dan memilih berada di Solo.

5. Relawan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menyambut presiden dan wapres baru itu di sepanjang Jalan Sudirman hingga Thamrin, Jakarta, pada hari pelantikan 20 Oktober 2024. Pengacara Prabowo, Hotman Paris, hari ini mengatakan, para relawan diharapkan sudah berkumpul pukul 09.00. Setelah pelantikan pukul 10.00, Prabowo-Gibran akan menuju Istana dari Gedung DPR melalui rute jalan tersebut. Hotman mengatakan, skema pengaturan iring-iringan sudah ia bicarakan langsung dengan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

6. Analis pada lembaga Laboratorium Indonesia Emas 2045 (LAB 45), Reine Prihandoko mengungkapkan, selama pemerintahan Jokowi, sebanyak 2.569 perwira TNI menduduki jabatan sipil di sejumlah kementerian dan lembaga. Ini menjadi jalan pintas dalam mengatasi penumpukan prajurit TNI berpangkat tinggi yang tak mendapatkan posisi strategis, atau terpaksa non-job. Kondisi yang dipicu oleh lemahnya proses regenerasi pejabat tinggi militer tersebut, justru akan diberi legitimasi dalam revisi UU TNI.

Ia merinci, sebanyak 1.518 perwira bertugas pada posisi sipil di Kemenhan; 342 perwira di BIN; 274 perwira di MA; dan 132 perwira di Lemhanas. Selain itu, ada 85 perwira di Bakamla; 64 perwira di Kemenko Polhukam; 52 perwira di Wantannas; 33 perwira di Kemensetneg; 26 perwira di Kejagung; 19 perwira di BNPT; 12 perwira di Basarnas; 8 perwira di BSSN; 2 perwira di BNPB; dan 2 perwira di BNN.

HUKUM

1. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkapkan, KPK mengamankan 17 orang dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalsel, termasuk Kadis PUPR, Ahmad Solhan; Kabid Cipta Karya, Yulianti Erlinah; dan Ahmad selaku pengepul fee untuk Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (SHB). Penyelidik juga memeriksa beberapa pihak lain yang terkait penerimaan fee 2,5% untuk Dinas PU Cipta Karya Kalsel, fee 5% untuk SHB, dan menyita sejumlah uang yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 20 miliar.

2. Jessica Kumala Wongso didampingi kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, hari ini mendatangi PN Jakarta Pusat untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terkait pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica sudah dinyatakan bebas bersyarat. Menurut Otto Hasibuan, Jessica tetap berkeras tidak membunuh Mirna dalam peristiwa yang dikenal sebagai “kopi sianida” tersebut. Sebelumnya, Jessica pernah mengajukan PK pada 2018, namun ditolak MA. Ia mengaku membawa bukti baru untuk PK ini.

3. Bareskrim Polri mengungkap sindikat judi online yang dikendalikan seorang WNA China berinisial QF. Ia merupakan satu dari 7 orang yang ditangkap Bareskrim. Enam lainnya adalah orang Indonesia. Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber), Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, QF berperan sebagai direktur salah satu penyedia jasa pembayaran (PJP). Ia bekerja sama dengan PJP Indonesia untuk mengadakan judi online. Modus yang digunakan QF adalah dengan memanfaatkan PJP serta rekening bank yang berada di Indonesia sebagai tempat deposit dan penarikan dana (withdraw).

EKONOMI

1. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengejar 300 pengusaha pengemplang pajak dengan potensi pendapatan negara yang hilang mencapai Rp 300 triliun. Menurut Hashim, data tersebut diperoleh dari Menko Marves Luhut Pandjaitan dan Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh. Pengusaha tersebut berasal dari sektor sawit. Sebelumnya, Luhut mengaku telah melapor ke Presiden Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak.Terpisah, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad H Wibowo mengatakan, jumlah kebocoran pajak bisa lebih besar dari yang diungkap Hashim.

2. Bank Dunia (BD) merevisi naik proyeksi pertumbuhan Indonesia sepanjang tahun ini menjadi 5%, dari prediksi April lalu yang memperkirakan hanya tumbuh 4,9%. Begitu juga untuk 2025, Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan RI menjadi 5,1% dari sebelumnya 5%. Wakil Presiden BD untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Manuela V Ferro menjelaskan, di antara negara-negara besar, pada tahun 2024 dan 2025 hanya Indonesia yang diperkirakan tumbuh setara atau di atas tingkat pertumbuhan sebelum pandemi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam diperkirakan masih berada di bawah tingkat pertumbuhan sebelum pandemi.

TRENDING MEDSOS

1. Dalam beberapa hari ini, beredar kabar di berbagai platform medsos tentang seorang ketua umum parpol diduga menganiaya istri muda atau istri sirinya. Pengacara perempuan itu, Sunan Kalijaga, mengaku sudah melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polda Metro Jaya. Sunan enggan menyebut nama ketum parpol itu. Sementara, loyalis Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ahmad Nurahmad, menuding kabar yang beredar di medsos tersebut merupakan fitnah terhadap Bahlil.

2. Kata “hakim” trending di X, setelah presiden terpilih Prabowo Subianto ditelepon oleh Dasco ketika rapat dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Prabowo mengatakan, gaji hakim akan naik setelah ia resmi dilantik menjadi presiden. Netizen merespons positif pernyataan Prabowo ini.

HIGHLIGHTS

Rencana DPR menambah alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk membentuk badan baru bernama Badan Aspirasi, tentulah dimaksudkan demi DPR dapat bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai wakil rakyat. Badan Aspirasi dimaksudkan bukan hanya untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR saja, tapi juga menampung semua bentuk aspirasi yang disampaikan rakyat kepada DPR. Jika itu tujuannya, rasanya keberadaan Badan Aspirasi hanya akan menambah rantai birokrasi di dalam mekanisme kerja DPR, pun mubazir, tapi menambah anggaran DPR untuk membayar tunjangan pimpinan badan tersebut. Pada setiap anggota DPR sudah dengan sendirinya melekat fungsi atau kewajiban menyerap aspirasi rakyat, dan kemudian merumuskan solusinya. Aspirasi itu bisa diserap langsung melalui temu konstituen, maupun melalui media massa/media sosial. Jika kewajiban itu dilakukan setiap hari, tentu rakyat tak perlu berdemo. Maka kalau DPR menganggap masih perlu ada Dewan Aspirasi, sudah tentu mereka belum sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 9 Oktober 2024

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 463