POLITIK
1. Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, kemarin mengaku bahwa Ketum Megawati Soekarnoputri sudah memberikan instruksi untuk mendukung pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dukungan itu, kata Olly, tercermin dari terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai ketua DPR, yang menunjukkan sudah ada kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Menurut rencana, pertemuan Megawati dengan Prabowo akan digelar sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Olly mengatakan, pertemuan Megawati dan Prabowo akan membahas masa depan republik.
Olly yang merupakan mantan gubernur Sulawesi Utara, disebut-sebut menjadi penghubung komunikasi PDIP dengan kubu Prabowo. Ia dikenal punya hubungan dekat dengan keluarga Prabowo yang juga berasal dari Sulawesi Utara. Nama Olly tercantum sebagai menteri dalam “selebaran” kabinet Prabowo-Gibran yang belakangan ini beredar di media sosial. Mengenai rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo, Sekjen Hasto Kristiyanto memastikan akan terwujud, karena keduanya sudah lama bersahabat serta menjalin kerja sama demi kepentingan bangsa dan negara.
2. Hakim di sejumlah kota mulai hari ini melakukan cuti massal alias mogok kerja, yang direncanakan akan berlangsung hingga Jumat mendatang. Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) itu, menuntut kenaikan gaji dan tunjangan yang tidak pernah naik sejak 2012. Koordinator SHI, Jusran Ipandi, hari ini mengungkapkan, agenda hari pertama mogok adalah menemui pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), serta Menteri Hukum dan HAM.
SHI menuntut 3 hal, yaitu pengesahan RUU Jabatan Hakim untuk menjamin kedudukan dan wibawa profesi hakim di mata hukum; pengesahan RUU Contempt of Court untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi, ancaman, atau tekanan dari pihak mana pun; dan PP tentang Jaminan Keamanan Hakim untuk menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya. Terpisah, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengungkapkan, usulan kenaikan gaji hakim sudah dibahas bersama MA dan Kemen-PAN RB. Hasilnya pun sudah disampaikan kepada Presiden dalam bentuk Rancangan Perpres.
3. Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara yang buruk, memengaruhi pandangan investor terhadap Indonesia. Peneliti TII, Alvin Nicola, kemarin mengatakan, persoalan yang mengemuka dalam IPK di Indonesia selama 10 tahun terakhir adalah ketidakpastian hukum, yang membuat berbagai proyek pemerintah mangkrak. Berdasarkan hasil survei tahunan Transparency International, skor IPK Indonesia sebesar 34 sama seperti tahun 2022, tapi peringkatnya melorot dari urutan 110 dari 180 tahun 2022, menjadi 115 tahun 2023. Rentang skor 100-0. Semakin besar angka skor, makin rendah risiko korupsi di negara tersebut. Dengan skor 34, yang tak berubah dari 10 tahun lalu, Indonesia masuk kategori risiko korupsi tinggi.
4. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, hari ini mengungkapkan, kajian soal perubahan rumah dinas menjadi tunjangan bulanan untuk anggota DPR 2024-2029 sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Tentang besaran tunjangan masih akan dibahas kemudian bersama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR 2024-2029. Ia membandingkan, tunjangan perumahan untuk DPRD provinsi, kota, kabupaten di kisaran Rp 40 juta-Rp 50 juta per bulan. Salah satu pertimbangan anggota DPR periode ini tidak mendapat rumah dinas, kata Indra, karena kondisi perumahan DPR sudah banyak yang rusak sehingga memakan biaya besar untuk perbaikannya.
5. Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, hari ini mengatakan, Prabowo Subianto yang akan meneken keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, Kalimantan Timur, setelah menjabat presiden. Meskipun UU No. 3/2022 tentang IKN sudah disahkan, tapi kepastian pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN ditetapkan melalui Keppres. Kemarin, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa Keppres itu yang akan mengeluarkan presiden baru, Prabowo. Ia mengatakan, pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan buru-buru.
HUKUM
1. KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan, Minggu kemarin. Mereka terdiri atas 4 orang penyelenggara negara dan 2 swasta. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, patut diduga Gubernur Sahbirin Noor terlibat tindak pidana suap. Uang suap, kata dia, baru diterima orang kepercayaan gubernur. Dalam banyak kasus, suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan penyelenggara negara. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengonfirmasi OTT di Kalsel terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalsel.
EKONOMI
1. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, total klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah dibayarkan kepada pekerja yang ter-PHK selama Januari-Agustus 2024, naik 13% dibanding Januari-Agustus 2023 (yoy). Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, tahun ini pihaknya telah membayarkan manfaat JKP sebesar Rp 263,95 miliar kepada lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK sampai dengan 31 Agustus. Data Kemenaker menunjukkan, jumlah pekerja yang ter-PHK selama Januari-Agustus mencapai 46.240 orang, meningkat 8.865 orang dibandingkan Januari-Agustus 2023 sebanyak 37.375 orang. Pada September 2024, jumlah pekerja ter-PHK bertambah 6.753 orang menjadi total 52.983 orang.
2. Anggota Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki rencana proyek menarik bagi dunia usaha, yakni meneruskan tanggul laut di Teluk Jakarta hingga ke Gresik dan Surabaya. Proyek tanggul pantai Jakarta yang digarap oleh Kementerian PUPR sepanjang 11 kilometer ditargetkan rampung pada tahun 2025. Proyek ini masuk ke dalam program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
TRENDING MEDSOS
Nama “Miftah” dan kata “humor” trending di X, setelah viral video yang menunjukkan Gus Miftah menoyor atau menggoyang kepala istrinya, Ning Astuti, di depan umum. Gus Miftah pun mengklarifikasi bahwa aksinya tersebut hanya sebatas humor kepada istri. Walau begitu, netizen tetap ramai menghujat Gus Miftah karena menganggap tindakannya itu tidak pantas dilakukan di depan umum.
HIGHLIGHTS
Catatan dari Transparency International Indonesia (TII) yang menyebutkan bahwa persoalan yang mengemuka dalam IPK di Indonesia selama 10 tahun terakhir adalah ketidakpastian hukum, harus menjadi perhatian bagi pemerintahan baru mendatang. Akibat ketidakpastian hukum, kata TII, menyebabkan investor enggan menanam bisnis di Indonesia. Masalah ini sudah sangat sering dikemukakan juga oleh kalangan bisnis. Ketidakpastian hukum itu, kata mereka, menyebabkan ongkos investasi menjadi semakin tinggi, yang pada ujungnya membuat produk yang dihasilkan tidak kompetitif. Ketidakpastian hukum itu juga menjadi sumber korupsi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 7 Oktober 2024
