POLITIK
1. Lima orang kader PDIP, kemarin meminta maaf secara terbuka kepada Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan kader partai se-Indonesia karena melayangkan gugatan tentang keabsahan SK Kepengurusan DPP PDIP tahun 2024-2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan berjanji akan mencabut gugatan tersebut. Lima kader PDIP itu: Djupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari, tinggal di Jakarta Barat. Mereka mengaku dijebak dan ditipu untuk memberikan tanda tangan di atas meterai di lembar kertas kosong, yang kemudian dimanfaatkan oknum pengacara untuk menggugat ke PTUN.
Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, hari ini mengungkapkan, oknum-oknum yang jadi perpanjangan kekuasaan mencoba memanipulasi wong cilik, yang tidak mengerti hukum. Mengenai siapa kekuasaan yang dimaksud, Ronny bilang, tanya Mulyono. Ronny menyebut, salah seorang pengacara yang memanipulasi orang-orang itu bernama Anggiat. PDIP berencana menempuh jalur hukum terhadap para pelaku manipulasi itu. Gugatan terhadap SK Kepengurusan DPP PDIP itu sudah tercatat di PTUN Jakarta, kemarin.
2. Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, hari ini terbang ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim, dengan menggunakan pesawat terbang berbeda. Jokowi akan mulai bekerja di IKN sampai 19 Oktober 2024, atau sehari sebelum masa tugasnya berakhir. Menurut Jubir Wapres, Masduki Baidlowi, Ma’ruf Amin berangkat ke IKN untuk mengikuti rapat kabinet paripurna terakhir, besok, dan selanjutnya kembali ke Jakarta. Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengungkap, kemungkinan sidang kabinet itu akan menjadi rapat paripurna yang terakhir di masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Semua menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 serta kepala lembaga negara diagendakan hadir.
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah melengkapi susunan personel kepengurusan periode 2024-2029. Ketua Umum Dewan Tanfidz atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tetap dipegang Muhaimin Iskandar, dengan lima wakil ketua umum; Sekretaris Jenderal M Hasanuddin Wahid, dengan 4 wakil sekjen, dan Bendahara Umum Bambang Susanto, dengan 4 wakil bendahara. Daftar pengurus yang dirilis hari ini juga mencakup semua ketua bidang dan sekretarisnya. Bendahara Umum PKB, Bambang Susanto menjelaskan, masih ada penambahan pengurus yang akan diumumkan beberapa hari mendatang yakni ketua harian, deputi, dan sekretaris eksekutif.
4. Masa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 ditutup pada Selasa (10/9/2024), tercatat ada sebanyak 3.877.844 orang yang mendaftar. Dari jumlah tersebut, yang teridentifikasi ‘Memenuhi Syarat’ sebanyak 1.727.771 orang, dan sebanyak 319.904 pendaftar dinyatakan ‘Tidak Memenuhi Persyaratan’. Ada 2 kementerian masih menerima pendaftaran, yakni Kemendikbudristek sampai 13 September 2024, dan Kementerian Agama (Kemenag) sampai 14 September 2024.
HUKUM
1. Daftar 20 nama calon pimpinan (capim) KPK yang diumumkan Pansel KPK, didominasi aparat penegak hukum. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Diky Anandya mengatakan, dominasi aparat penegak hukum ini berpotensi mengundang persepsi publik tentang dugaan intervensi ke Pansel. Setidaknya ada 9 Capim KPK yang berasal dari klaster penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan, baik yang masih aktif maupun purnatugas. Selain itu, dominasi aparat penegak hukum ini membuka ruang terjadinya konflik kepentingan. Jika komisioner KPK diisi oleh aparat penegak hukum bakal menciptakan loyalitas ganda, terlebih ketika ada pengusutan kasus korupsi di instansi kepolisian ataupun kejaksaan.
2. Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango menegaskan, KPK akan mengejar dugaan gratifikasi jet pribadi yang diterima anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Selain Kaesang Pangarep, dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi juga diarahkan ke menantu Jokowi, Wali Kota Medan Bobby Nasution. Nawawi memastikan proses pemeriksaan keduanya akan berlanjut dipanggil untuk dimintai keterangan. Saat ini proses penanganan dua perkara dugaan gratifikasi itu, berada di Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Nawawi memastikan kasus kedua anggota keluarga Presiden itu tak berhenti, hanya dipindahkan dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat PLPM.
EKONOMI
1. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam diskusi virtual, hari ini menyoroti sejumlah rencana kebijakan pemerintah. Antara lain, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tahun depan, dan pembatasan BBM bersubsidi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, memaparkan dampak mengerikan kenaikan PPN 12% terhadap perekonomian. Ia memahami, kenaikan PPN 12% merupakan upaya menaikkan penerimaan pajak. Namun, itu kontraproduktif dengan upaya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Ekonomi bisa terkontraksi. Mengenai pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024, Esther menyampaikan, kebijakan itu kurang tepat dilakukan saat ini, mengingat daya beli masyarakat sedang melemah. Dengan adanya pembatasan ini, dikhawatirkan jumlah kelas menengah akan semakin turun.
2. Ekonom senior AS peraih nobel ekonomi, Paul Romer, menyarankan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mulai mandiri dalam menentukan suku bunga kebijakannya, tidak bisa terus menerus tergantung pada kebijakan moneter The Fed. The Fed sendiri, kata dia, sebetulnya salah dalam membaca data perekonomian AS. Indeks harga konsumen AS melambat menjadi 2,5% pada Agustus dibandingkan setahun silam, turun dari 2,9% pada Juli. Dengan data itu, The Fed malah mempertahankan suku bunga acuan. Maka, ia mengatakan, mau tidak mau The Fed harus menurunkan suku bunganya September ini. Romer mengatakan, bagi Indonesia yang mengalami inflasi rendah, bahkan deflasi 4 bulan beruntun, ruang pemangkasan suku bunga acuan sudah lama terbuka.
TRENDING MEDSOS
1. Netizen di X menduga gugatan terhadap SK Kepengurusan DPP PDIP di PTUN adalah upaya ‘mengganggu’ PDIP. Terlebih lagi, terdapat temuan bahwa pengacara yang menjadi kuasa hukum penggugat pernah menjadi caleg DPR RI dari Partai Golkar. Kemudian, netizen juga mengaitkan polemik SK kepengurusan DPP PDIP sebagai manuver lanjut, setelah Menkumham Yasonna Laoly dicopot dari kabinet.
2. Fufufafa masih trending di X. Kali ini, netizen ramai menanggapi cuitan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengundang publik untuk hadir dalam kegiatan “Marah-marah kepada Private Jet dan Fufufafa” di GuYoNan Cafe, Jakarta Selatan, Kamis sore ini (12/9/2024). ICW menantang Gibran, Kaesang Pangarep, dan Komisioner KPK Alexander Marwata untuk hadir dalam forum tersebut. Undangan kepada KPK dan Kaesang bahkan telah dikirimkan secara resmi, meskipun ICW dan pengguna X lainnya meragukan keberanian keduanya untuk hadir.
HIGHLIGHTS
1. Berdasarkan pengakuan 5 kader PDIP bahwa mereka ditipu pengacara yang menggunakan nama mereka untuk pengajuan gugatan SK Kepengurusan DPP PDIP di PTUN, maka memang sulit untuk mengabaikan dugaan bahwa gugatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya untuk mendelegitimasi PDIP. Rentetan upaya itu sangat kentara jelang dan saat pemilu yang menyebabkan PDIP kehilangan banyak kader potensialnya di DPR, dilanjut dengan pengucilan PDIP oleh parpol KIM dalam Pilkada 2024, yang terselamatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/2024. Gugatan di PTUN, nampaknya mengarah pada upaya untuk membatalkan para calon kepala daerah yang diusung PDIP dalam laga Pilkada Serentak 27 November mendatang. Dari rangkaian upaya tersebut, penguasa terkesan begitu sangat takut dengan moncong putih.
2. Dengan mempertimbangkan pengalaman atau sejumlah kejadian yang pernah terjadi di periode-periode sebelumnya, ada baiknya dilakukan desakan atau semacam petisi publik agar pimpinan KPK mendatang tidak berasal dari unsur penegak hukum. Independensi dan upaya kembali menegakkan marwah KPK, jauh lebih penting untuk diperjuangkan dibanding agenda-agenda terselubung sekelompok kecil institusi untuk mengerdilkan peran dan wibawa lembaga anti-rasuah tersebut. KPK pernah menjadi kebanggaan bersama seluruh rakyat Indonesia, ketika masih berdiri tegak sebagai benteng pertahanan terakhir pemberantasan korupsi. Namun belakangan, konflik kepentingan dan tekanan-tekanan politik kekuasaan, memperburuk citra KPK sehingga ‘patah hati massal’ terjadi karena harapan publik tak lagi terpenuhi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 12 September 2024