Megawati Sindir Orang Hanyut Kenikmatan di Istana, 8 Hakim MK Ajukan Banding PTUN, dan Harvey Moeis Didakwa Rugikan Negara 303 T

POLITIK

1. Hasil rapat pleno pimpinan Partai Golkar, kemarin malam, memutuskan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai pelaksana tugas (Plt) ketum Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto yang mendadak mengundurkan diri Sabtu lalu. Rapat juga memutuskan akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada 20 Agustus 2024, untuk memilih ketum definitif periode 5 tahun ke depan. AGK mengaku, ada 3 calon ketum yang belakangan beredar, yakni dirinya, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo. Tapi AGK memastikan tidak akan mencalonkan diri. Sementara itu, dukungan untuk Bahlil dari kalangan pengurus pusat maupun daerah semakin menguat.

2. Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadir mengungkapkan, kemungkinan akan ada pembahasan mengenai perubahan AD/ART dalam Munaslub Golkar 2024. Beredar kabar, bahwa perubahan AD/ART itu untuk mengakomodasi atau membuka pintu bagi Presiden Jokowi dan atau putranya, wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, masuk ke dalam susunan pengurus partai beringin tersebut. Sebab berdasarkan AD/ART yang berlaku sekarang ini, kedua orang tersebut tidak bisa menjadi pengurus inti Golkar, karena bukan anggota Golkar.

3. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menyindir ada orang hanyut dalam kenikmatan berada di Istana, yang saking nikmatnya ingin meneruskan kekuasaannya. Sindiran itu disampaikan dalam pidato sambutan acara pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor Kantor DPP PDIP, Jakpus, hari ini. Presiden Kelima RI ini mengingatkan, bahwa kekuasaan ada batas waktunya. Megawati juga mengungkapkan, bahwa semula ia ingin pensiun sebagai ketum partai, tapi terpaksa harus membatalkan niatnya karena ada orang yang hendak mengambil PDIP.

4. DPP PDIP, hari ini mengumumkan daftar 13 bakal calon gubernur (cagub) dan cawagub yang diusung di Pilkada 2024, serta 293 bakal calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Dengan demikian, surat rekomendasi yang diberikan PDIP sebanyak 305 daerah. Berikut sebagian dari 13 bakal cagub dan cawagub yang diusung PDIP: Provinsi Aceh, Muzakir Manaf; Sumatera Utara, Letjen (Purn) Edy Rahmayadi; Riau, Abdul Wahid dan SF Herianto; Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi; Sulawesi Selatan, Danny Pomanto dan Azhar Arsyad; Maluku, Letjen TNI (Purn) Jeffry A Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas. Dengan demikian, PDIP menjadi parpol pertama yang mengumumkan calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada 2024.

5. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hari ini mengatakan, akan mengumumkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono yang diusung di Pilkada Jakarta, pada 19 Agustus mendatang. Semula pasangan RK cuma disebut inisial “S” oleh Airlangga Hartarto. Suswono adalah mantan Menteri Pertanian di era SBY, yang sekarang menduduki posisi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS. Pernyataan Dasco tersebut, mengonfirmasi PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pilkada Jakarta, dan dengan demikian melepas Anies Baswedan sebagai bakal cagub dari PKS.

6. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, hari ini memastikan bahwa Presiden Jokowi belum berencana melakukan reshuffle kabinet pada 14 atau 15 Agustus 2024, seperti yang dikabarkan beberapa hari terakhir ini. Kabar yang beredar menyebut, Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar yang berasal dari Nasdem akan diganti oleh Raja Juli Antoni, politisi dari PSI yang kini menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dari PDIP akan diganti oleh Supratman Andi Agtas, politisi Partai Gerindra; dan Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia, yang kini menjabat Menteri Investasi.

7. Usman Kansong, hari ini, mengumumkan pengunduran diri dari jabatan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ia tidak menjelaskan alasannya. Usman dilantik sebagai Dirjen IKP pada 10 Agustus 2021. Ia merupakan salah satu anggota Timses Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 dari unsur Partai Nasdem.

HUKUM

1. Delapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sepakat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang menyatakan kepemimpinan Hakim Konstitusi Suhartoyo tidak sah. Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, kesepakatan itu diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) hari ini, yang dihadiri 8 hakim MK, tanpa Anwar Usman. Putusan PTUN Jakarta itu atas permohonan Hakim Konstitusi Anwar Usman, pamannya Gibran Rakabuming Raka, yang mengajukan gugatan atas pencopotan jabatan dia sebagai ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).

PTUN juga mengabulkan permohonan Anwar untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi seperti semula. Namun, PTUN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar untuk dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK. Anwar Usman dicopot sebagai ketua MK oleh MKMK, karena dinilai melakukan pelanggaran etik berat dalam membuat putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Menurut penilaian pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, putusan PTUN tersebut kontradiktif karena mengabulkan permohonan Anwar untuk dipulihkan martabatnya sebagai hakim MK, tapi menolak permohonan Anwar untuk dipulihkan jabatannya sebagai ketua MK.

2. Harvey Moeis yang mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT), didakwa merugikan keuangan negara sejumlah Rp 303 triliun terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Dakwaan jaksa tersebut disampaikan dalam sidang perdana kasus mega korupsi itu di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini, dengan terdakwa Harvey Moeis. Tindakan terdakwa tersebut dilakukan secara bersama dengan sejumlah pejabat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan beberapa orang dari swasta, yang kini sudah ditahan.

EKONOMI

1. Ekonom Institute Indef, Esther Sri Astuti menilai, tambahan anggaran pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp 2,5 triliun seharusnya dimanfaatkan untuk menggenjot industri manufaktur yang sedang lesu, misalnya dengan memberi insentif bagi industri. Pemberian subsidi seperti untuk biaya ekspor, menurutnya akan sangat membantu industri dalam negeri bergerak. Kemenkeu menambah alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dari APBN 2024 sebesar Rp 2,5 triliun, menjadi Rp 42,5 triliun dari semula Rp 40 triliun. Secara akumulasi dari 2022-2024, total anggaran yang digelontorkan untuk IKN mencapai Rp75 triliun dari semula Rp72,5 triliun. Rinciannya, realisasi anggaran 2022 Rp 5,5 triliun, realisasi 2023 Rp 27 triliun, dan pagu APBN 2024 yang tiba-tiba bertambah menjadi Rp 42,5 triliun.

TRENDING MEDSOS

Perbincangan terkait dinamika internal Golkar masih ramai di X. Kali ini, netizen ramai mengomentari cuplikan video podcast Total Politik bersama M Qodari yang berkelakar soal tumbangnya pohon beringin (Golkar) oleh tukang kayu. Netizen menyebut, bahwa sekencang apapun Istana membantah dugaan cawe-cawe Jokowi di internal Golkar, namun orang dekatnya sendiri yang memperkuat indikasi tersebut di publik.

HIGHLIGHTS

1. Sindiran Megawati tentang ada orang yang hanyut dalam kenikmatan Istana, jelas tertuju pada Presiden Jokowi. Ini untuk kesekian kalinya, Megawati mengeluarkan sindiran semacam itu. Dari sindiran yang berulang kali dia sampaikan, jelas menggambarkan keresahan Megawati terhadap sikap Jokowi yang tidak mau tahu tentang batas kekuasaan. Megawati mungkin harus menyuarakan keresahan itu, karena dia punya andil besar dalam membuka jalan bagi Jokowi untuk menikmati Istana.

2. Langkah tepat bagi MK, melakukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan sebagian permohonan Anwar Usman (AU). Sebab, putusan itu mengandung kontradiksi, sebagaimana dikatakan pakar hukum tata negara, Feri Amsari.

3. Kepastian yang disampaikan Dasco tentang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang diusung KIM, menunjukkan bahwa Anies Baswedan hanya tinggal punya peluang maju didukung oleh Nasdem dan PDIP. Sebab PKS sudah pasti masuk KIM Plus, dan PKB berpotensi besar masuk koalisi gemuk itu.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 14 Agustus 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 348