POLITIK
1. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hari ini membantah kabar bahwa Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) dibuat untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024. Dia menyebut, KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Sejauh ini Anies sudah mendapat komitmen dukungan dari PKS dan Nasdem, sedangkan PKB menyatakan kurang sreg mendukung Anies jika dia berpasangan dengan kader PKS, Sohibul Iman. Beberapa hari lalu, petinggi PKB bilang bahwa sedang menjajaki bergabung dengan KIM, yang mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Petinggi Nasdem juga bilang, bahwa dukungan kepada Anies bisa berubah. PKS pun berminat bergabung dengan KIM. Dasco tidak membantah bahwa KIM Plus akan berisi KIM ditambah PKS dan Nasdem.
2. Untuk jago KIM di Pilgub Jakarta November mendatang, sudah disepakati adalah kader Golkar Ridwan Kamil (RK). Sedangkan calon wakilnya, kata Dasco, akan ditentukan beberapa hari ke depan. Semula Golkar menargetkan RK maju di Pilgub Jawa Barat, yang berdasarkan hasil survei dia menempati posisi teratas. Namun, pekan lalu Golkar dan Gerindra bersepakat Dedi Mulyadi, yang kader Gerindra, sebagai calon untuk Jabar, dan RK di Jakarta. Untuk calon wakil Dedi, akan diisi kader Golkar.
3. Jika pada akhirnya KIM Plus terbentuk, Anies Baswedan bakal kehilangan partai pengusung. Partai besar di luar KIM Plus untuk wilayah Jakarta, cuma tinggal PDIP. Meski Ketua DPP PDIP Puan Maharani pernah menyebut bahwa Anies juga menjadi alternatif untuk diusung, namun menurut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang juga pengurus DPP PDIP, secara ideologis partainya tidak cocok dengan Anies. Di sisi lain, PDIP tidak bisa mencalonkan sendirian karena kursinya di DPRD Jakarta kurang dari 20%. Jika Anies gagal maju, sedangkan PDIP tidak bisa mencalonkan, kemungkinan besar RK dan pasangannya, akan berhadapan dengan kotak kosong, atau “lawan” dari independen, yang sampai hari ini baru ada 1 pasangan yang mendaftar.
4. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, hari ini mengatakan pertemuannya dengan Rizieq Shihab, atas permintaan Prabowo Subianto. Habiburokhman dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menemui Rizieq di rumahnya di kawasan Petamburan, Jakpus, Minggu malam kemarin. Habiburokhman bilang, bahwa pertemuannya dengan pentolan Front Persatuan Islam (FPI) itu dalam rangka melakukan silaturahmi kebangsaan. Dalam pertemuan itu, kata Habiburokhman, tidak membahas politik.
Dua orang dekat Prabowo itu, Dasco dan Habiburokhman, juga menemui sejumlah aktivis dan keluarga korban kerusuhan 1998. Pertemuan itu diunggah Dasco lewat IG pribadinya pada Minggu, 4 Juli 2024. Dalam keterangannya hari ini, Dasco mengaku bicara dari hati ke hati dengan mereka, mendengarkan keluhan mereka. Pertemuan itu juga membicarakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dasco menyebut 14 nama, antara lain Yakni Fitriwani (Anak Wiji Thukul), keluarga Aan Rusdianto – Aktivis 98, dan Paiyan Siahaan (ayah Ucok Siahaan, aktivis Mei 98).
5. Sementara KIM solid untuk Pilkada Jakarta dan Jabar, untuk wilayah Provinsi Banten, koalisi itu pecah. Di wilayah ini Golkar dan PDIP sudah mendekati final untuk mengusung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, hari ini mengonfirmasi kabar tersebut. Airin adalah kader Golkar yang mantan wali kota Tangerang Selatan 2 periode, sedangkan Ade Sumardi adalah ketua DPD PDIP Banten. Dengan demikian, pasangan ini akan berlaga melawan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung oleh Koalisi Banten Maju yang berisi Partai Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PPP, PSI, Garuda, dan Prima. Andra Soni adalah ketua DPD Gerindra Banten, sedangkan Dimyati Natakusumah kader PKS yang mantan bupati Pandeglang.
6. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul (PBNU), Yahya Cholil Staquf, meminta agar anggota Banser menahan diri dan tidak bertindak sendiri. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat memberikan pidato di depan ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) di Kantor PBNU, Jakpus, hari ini. Pengerahan Banser untuk menjaga kantor PBNU merupakan buntut dari aksi demonstrasi di depan Kantor PBNU pada Jumat lalu, yang dilakukan sejumlah orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Santri Gus Dur. Mereka menentang upaya PBNU merebut PKB. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, menuding aksi demo itu sesungguhnya hendak menyerang kantor PBNU, dan didalangi oleh PKB. Namun, pengurus DPP PKB membantah tudingan tersebut.
HUKUM
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui kesulitan menuntaskan perkara dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. (PES). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, penanganan perkara yang menjerat mantan Managing Director PES sekaligus bekas Dirut Pertamina Energy Trading Limited (Petral), Bambang Irianto, itu lama karena meliputi lintas yurisdiksi. KPK sebelumnya mengumumkan status hukum Bambang Irianto pada September 2019, saat KPK masih dipimpin Agus Rahardjo. Kamis pekan lalu KPK kembali memanggil 4 saksi terkait dengan kasus tersebut. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, membenarkan bahwa kasus itu merupakan kasus yang sudah lama diusut. Dia juga mengungkap ada perkara baru juga yang tengah diusut terkait dengan BUMN Migas itu.
EKONOMI
1. Presiden Jokowi meminta RAPBN 2025 mengakomodasi semua program Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dikatakannya saat rapat terbatas membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden pagi ini. Usai rapat, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dalam RAPBN 2025 sudah tertampung program prioritas dari presiden terpilih sesuai arahan presiden Joko Widodo. Termasuk di dalamnya merupakan makan bergizi gratis.
2. Mensesneg Pratikno membantah anak dan menantu Presiden Jokowi, yakni Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution memiliki tambang di Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Informasi itu muncul dalam sidang kasus korupsi eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Nama Bobby dan Kahiyang disebut dalam kesaksian Kadis ESDM Maluku Utara Suryanto Andili, 31 Juli lalu. Ia mengatakan, AGK menggunakan kode Blok Medan untuk menyebut izin tambang milik Bobby. Namun, AGK meluruskan, Blok Medan bukan tambang milik Bobby melainkan istrinya, Kahiyang Ayu.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, PDB Indonesia pada kuartal II-2024 adalah Rp 5.536,5 triliun atas dasar harga berlaku. Jadi, kata Deputi Kepala BPS Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud, ekonomi tumbuh 5,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pada semester I-2024, ekonomi tumbuh 5,08%. Menanggapi rilis BPS, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan itu cukup baik. Di kuartal III dan IV-2024, pemerintah akan terus melihat faktor-faktor untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tingkat 5,1 – 5,2%.
TRENDING MEDSOS
Perbincangan di X ramai soal “Blok Medan” yang menyangkut nama menantu dan putri Presiden Jokowi, yaitu Walikota Medan, Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu. Dua nama tersebut muncul dalam sidang kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Dalam kesaksianya, Abdul Gani menyebut pernah diminta untuk mengurus perizinan tambang nikel milik istri Bobby Nasution, yaitu Kahiyang Ayu, di Halmahera, dengan kode “Blok Medan”.
HIGHLIGHTS
1. Dasco membantah KIM Plus dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Kabar yang beredar menyebut, penjegalan Anies ini demi memuluskan agenda Pilpres 2029. Masih jauh waktunya, tapi cukup masuk akal mengingat jika Anies berkuasa di Jakarta selama 5 tahun mendatang, dia akan menjadi lawan berat untuk Gibran Rakabuming Raka, yang besar kemungkinan akan meningkatkan pangkat dari wapres menjadi presiden. Posisi sebagai gubernur Jakarta tetap akan menjadi perhatian nasional, meskipun Jakarta kelak tidak lagi sebagai ibukota RI. Jakarta masih akan sebagai pusat ekonomi dan politik nasional sampai 5 tahun mendatang. Karena itu, hitung menghitung Pilkada Jakarta November mendatang, sudah pasti memasukkan proyeksi 2029. Kabar selanjutnya menyebut, setelah Anies Baswedan gagal masuk gelanggang, Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
2. Tim khusus Prabowo ‘menyapu jalan’ sebelum digelar karpet merah yang akan dilewati Prabowo setelah dilantik Presiden Oktober mendatang, dengan menemui Rizieq Shihab dan keluarga para korban penghilangan paksa aktivis 1998. Langkah tersebut bukan berarti menyelesaikan semuanya. Seperti diketahui Rizieq adalah Ketua FPI, organisasi terlarang di NKRI. Sedangkan terkait kasus orang hilang tahun 1998, Pemerintah RI masih harus terus mengusut dan bertanggungjawab atas kasus penghilangan paksa 1997-1998 sebagaimana rekomendasi DPR RI pada tahun 2009, dengan membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc terkait kasus tersebut.
3. Kesaksian di dalam sidang yang menyebutkan “Blok Medan” menjadi tanggung jawab pengadilan untuk membuktikan. Pernyataan di luar sidang, yang artinya “di luar sumpah”, meski diberikan oleh petinggi negara, tidak melepaskan kewajiban pembuktian di dalam sidang.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 5 Agustus 2024
