1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), hari ini mendesak Pemerintah memecat Hasyim Asy’ari dari statusnya sebagai dosen. Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, Hasyim diketahui masih tercatat sebagai PNS dan dosen di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Dia meminta pihak universitas dan Mendikbudristek Nadiem Makarim mempertimbangkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memecat Hasyim sebagai ketua dan komisioner KPU karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat, berupa tindak asusila terhadap bawahannya. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK, Khotimun Sutanti menambahkan, pemecatan dianggap perlu untuk mencegah peristiwa tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari, terulang kembali.
Sementara itu, Manajer Humas Undip, Utami Setyowati mengatakan, bahwa Hasyim Asy’ari masih berstatus dosen, namun diberhentikan sementara dari status dosen di Undip Semarang, sejak Hasyim bertugas menjadi ketua KPU tahun 2022. Hasyim Asy’ari tercatat sebagai dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Undip sejak 1998. Dia juga mengajar program magister dan doktor di kampus tersebut. Hasyim juga tercatat sebagai dosen program doktor Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian RI atau Lemdiklat Polri.
2. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperpanjang periode kepengurusan partainya dari masa bakti 2019-2024 menjadi sampai tahun 2025. Selain itu, ia melengkapi personel kepengurusan DPP PDIP dengan orang baru. Antara lain, Ganjar Pranowo menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Ketua Bidang Perekonomian, Ronny Talapessy menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Deddy Yevri Sitorus sebagai Ketua Bappilu Eksekutif, dan Adian Napitupulu sebagai Wasekjen Bidang Komunikasi.
3. Kemendikbudristek mengaku telah mengingatkan Rektor Universitas Airlangga (Unair), Prof Nasih, yang mencopot Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair, Prof Budi Santoso, untuk selalu menjunjung tinggi kebebasan mimbar civitas akademika Unair. Plt Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto mengatakan, Kemendikbudristek meminta masalah tersebut diselesaikan secara internal. Prof Budi dicopot dari jabatannya karena ia menolak rencana Menkes Budi Sadikin yang akan mendatangkan dokter dari luar negeri. Pencopotan Budi tersebut memicu protes dari civitas akademika FK Unair. Para dosen FK mengancam akan mogok mengajar jika keputusan rektor itu tidak dicabut.
HUKUM
1. Dari target Rp 110,45 triliun, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah mengantongi aset obligor BLBI Rp 38,2 triliun. Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, Hadi Tjahjanto mengatakan, satgas masih harus mengejar sisa tagihan Rp 72,25 triliun. Hadi juga menjelaskan, pemerintah berencana memperpanjang masa kerja Satgas BLBI setelah habis pada 31 Desember 2024. Pemerintah sedang menyiapkan rancangan Perpres yang akan mengatur kolaborasi kementerian/lembaga untuk menuntaskan hak negara yang belum diselesaikan obligor.
2. Menkopolhukam sekaligus ketua satgas judi online, Hadi Tjahjanto mengatakan, penyidik di Bareskrim Polri sudah menerima daftar rekening yang terindikasi judi daring. Penyidik memiliki waktu 30 hari untuk melakukan pembekuan. Hingga kemarin, satgas telah mendistribusikan nama-nama yang terlibat perjudian di kementerian/lembaga berdasarkan permintaan masing-masing. Ada beberapa pemda yang juga meminta data serupa. Sebelumnya PPATK mencatat nilai transaksi judi online pada kuartal pertama 2024 telah mencapai Rp 600 triliun, dan akan bertambah jika penanganannya tidak serius.
3. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, hari ini mengaku telah memiliki informasi tentang pembangunan green house yang dimiliki petinggi partai politik di sebuah pulau di kawasan Kepulauan Seribu. Informasi itu diungkap pengacara eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaluddin Koedoeboen, yang menyebut pembangunan green house itu menggunakan uang Kementerian Pertanian (Kementan). Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, diketahui memiliki tempat peristirahatan di sebuah pulau di kawasan Pulau Seribu, Jakarta. SYL adalah kader Nasdem sebelum dipecat karena kasus korupsi.
EKONOMI
1. BI mengumumkan, cadangan devisa Indonesia kembali meningkat pada Juni 2024 menjadi US$ 140,2 miliar, naik dari posisi Mei yang US$ 139 miliar. Peningkatan cadev berasal dari penarikan utang baru melalui penerbitan sukuk global senilai US$ 2,35 miliar, dan dari penerimaan pajak barang dan jasa, mengisyaratkan kinerja ekspor pada Juni mungkin masih positif menyumbang pasokan valas dalam negeri. Pengumuman BI tersebut sempat membuat rupiah berbalik menguat setelah dalam pembukaan menjadi satu-satunya mata uang yang melemah. Pada pukul 10.17 WIB, rupiah menguat tipis 0,03% ke Rp16.325/US$.
Meskipun terjadi kenaikan, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengingatkan, potensi dampak dari tingginya suku bunga acuan oleh The Fed dan risiko global terkait situasi politik di AS dan Uni Eropa, yang dapat menggerus cadev Indonesia. Diperkirakan The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada kuartal IV 2024. Selain itu, berkurangnya surplus perdagangan akibat normalisasi harga komoditas dan melemahnya permintaan global juga dapat menimbulkan risiko pelebaran defisit transaksi berjalan. Ia memperkirakan cadev menjadi sekitar US$ 140-142 miliar pada akhir 2024, dan rupiah di kisaran Rp 15.800.
2. Pemerintah berencana mengejar dana investor kaya dunia untuk diinvestasikan di Indonesia melalui family office. Salah satu insentif yang ditawarkan adalan pembebasan pajak bagi para investor. Menanggapi itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menilai, tidak seharusnya pemerintah terus-terusan mengandalkan insentif fiskal untuk menarik investasi. Pasalnya, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan pendapatan lewat kenaikan tax ratio. Pembebasan pajak menjadi berlawanan dengan semangat tersebut.
Sementara ekonom senior Faisal Basri, mengingatkan potensi praktik pencucian uang di family office. Faisal mengatakan, masalah family office jadi tempat pencucian uang, sudah muncul di Singapura. Karena itu, kata dia, Singapura memperketat aturannya. Ketika masalah itu ditanyakan ke Menko Marves Luhut B Panjaitan, dia meminta tidak berburuk sangka. Ia mengatakan, sudah ada investor kaya yang tertarik untuk family office di Indonesia. Ia berjanji mengungkap nama mereka dua-tiga pekan ke depan.
4. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis beberapa hari lalu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi paling miskin di Pulau Jawa, dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,83% atau sebanyak 445.550 jiwa, terpaut 0,36% dari Jawa Tengah yang berada di posisi kedua sebesar 10,47% atau sebanyak 3,79 juta jiwa. BPS menghitung persentase kemiskinan di suatu provinsi menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.
TRENDING MEDSOS
1. Perbincangan media sosial menyorot narasi mengenai dugaan sandiwara pemecatan Hasyim Asyari, selaku Ketua KPU. Terpantau @AnKiim_, dan @AirinDatangLagi adalah akun buzzer yang mendorong narasi kecurigaan, dimana mulai dari Ketua MK, KPK, dan sekarang KPU, dipecat setelah “menyelesaikan” misi rezim, dan justru menjadi exit plan mereka, setelah mereka melakukan penyalahgunaan wewenang sejak lama.
HIGHLIGHTS
1. Setelah KPK mengaku mengetahui informasi pembangunan green house milik seorang petinggi parpol yang disebut oleh pengacara SYL menggunakan uang Kementan, tentu publik berharap informasi tersebut ditindaklanjuti. Kasus korupsi SYL sudah menjadi sorotan publik, sehingga KPK diharapkan dapat benar-benar tuntas dalam mengusutnya. Besar kemungkinan informasi pengacara SYL itu didapat dari SYL, yang mungkin merasa ditinggalkan oleh bos partainya, Surya Paloh.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 5 Juli 2024
