Golkar Incar Posisi Ketua DPR, Terdakwa TPPU Kasus BTS 4G Divonis 3 Tahun Penjara, dan Akal-akalan PIK 2 – BSD City Masuk PSN

POLITIK

1. Dari hasil Pemilu 2024 PDIP menjadi juara, dan Golkar berada di posisi kedua. Dalam UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), diatur bahwa kursi ketua DPR menjadi jatah partai pemilik kursi terbanyak. Namun belakangan santer kabar, bahwa Golkar mengincar kursi tersebut mengingat koalisi parpol pemenang pilpres Prabowo-Gibran juga perlu mengamankan posisi ketua DPR. Kabar itu menyulut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kemarin memberi peringatan keras kepada Golkar supaya tidak bermanuver mengubah UU MD3 supaya mendapatkan kursi ketua DPR.

Manuver yang dimaksud Hasto, seperti yang terjadi setelah Pemilu 2014. Dari hasil pileg tersebut, PDIP yang mengusung Jokowi-Jusuf Kalla jadi juara. Tapi, koalisi pendukung Prabowo-Hatta Rajasa yang kalah dalam pilpres, mendominasi kursi di DPR, sehingga mereka mampu mengubah UU MD3 dan menempatkan Ketum Golkar, Setya Novanto, sebagai ketua DPR. Hasto memastikan akan ada perlawanan keras dari seluruh kader dan simpatisan, jika peristiwa itu kembali terjadi atas hasil Pileg 2024. Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, hari ini mengatakan, tidak ada manuver Golkar seperti yang disampaikan Hasto. Ia memastikan semua berjalan sesuai aturan yang berlaku.

2. Prabowo Subianto mengklaim dirinya dan calon wakil presiden pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, merupakan simbol cita-cita rakyat Indonesia sehingga menang pada Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara buka puasa bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Kuningan, Jaksel, kemarin. Selain itu, Prabowo juga menyatakan koalisi pemerintahannya tidak malu mengaku diri sebagai penerus ayah Gibran, yaitu Presiden Jokowi.

3. Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, hari ini membantah kabar bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Namun ia memastikan, Jokowi menjadi salah seorang yang paling banyak dimintai pendapat Prabowo soal penyusunan menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan ke depan. Sebab, dalam banyak kesempatan acara internal, Prabowo berulang-ulang menyampaikan bahwa Jokowi adalah mentornya.

4. Mahkamah Konstitusi (MK), mulai menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, besok, Rabu, 27 Maret 2024. Wakil Ketua MK Saldi Isra, kemarin menjelaskan, sidang sesi pertama dari pagi hingga siang akan mendengarkan permohonan dari paslon nomor satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan setelah istirahat siang dilanjutkan dengan mendengarkan permohonan paslon nomor tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

5. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersyukur, PDIP tetap menduduki peringkat pertama dalam perolehan suara Pileg 2024, meskipun mendapat tekanan berat dari penguasa mulai dari hulu hingga hilir. Prestasi ini hattrick alias menang 3 kali berturut-turut sejak Pemilu 2014. Menurut Hasto, tekanan masif yang dilakukan penguasa itu menjadi sisi-sisi gelap demokrasi di Indonesia, yang oleh para pakar, termasuk Jusuf Kalla, dikatakan sebagai pemilu yang paling brutal dan buruk di dalam sejarah pemilu di Indonesia. Hasto memaparkan, meskipun perolehan kursi DPR turun dibandingkan 2019, tapi perolehan kursi di tingkat kota/kabupaten meningkat dari 2.806 pada tahun 2019, menjadi 2.823 atau naik 17 kursi.

6. Merespon pengesahan resolusi gencatan senjata antara Israel-Hamas, Menlu Retno Marsudi menyatakan, pemerintah Indonesia berharap agar gencatan senjata di Gaza, Palestina, dapat segera dimulai. Retno menuturkan, pemerintah menyambut baik resolusi ini karena merupakan pertama kalinya DK PBB sepakat untuk mengesahkan resolusi yang berisi seruan untuk melakukan gencatan senjata. Selain itu, Retno juga menggarisbawahi adanya kata-kata terkait masalah bantuan kemanusiaan yang tercantum dalam resolusi tersebut.

DK PBB akhirnya menyetujui dan mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, Senin waktu setempat. Sebanyak 14 negara anggota DK PBB memberikan dukungan untuk resolusi yang diajukan oleh 10 anggota terpilih badan tersebut. Sementara, AS yang merupakan sekutu Israel dan salah satu negara anggota tetap yang memiliki hak veto, memutuskan abstain.

HUKUM

1. Terdakwa perkara pencucian uang (TPPU) penyediaan infrastruktur BTS 4G, Windi Purnama, divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Atas vonis tersebut, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera tersebut, menyatakan pikir-pikir. Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh, menyebut Windi terbukti menikmati hasil TPPU sebesar USD 3.000 (Setara Rp 50 juta) dan Rp 700 juta. Namun, ia telah mengembalikan uang Rp 750 juta yang diperolehnya sebelum pengucapan putusan.

Sebelumnya, Windi dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh JPU dalam perkara korupsi yang juga menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate. Jaksa mengatakan, Windi menerima total uang Rp 240,5 miliar. Total uang tersebut sudah lebih dulu dipotong Rp 9,4 miliar untuk kepentingan dua perusahaan, PT JIG Nusantara Persada sebesar Rp 5 miliar dan PT Sarana Global Indonesia Rp 4,4 miliar sebagai biaya komitmen.

2. Setelah dua kali mangkir, CEO PT Mulia Knitting Factory, Hanan Supangkat, memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam perkara pencucian uang (TPPU), Syahrul Yasin Limpo (SYL). Juru bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, Hanan diperiksa terkait uang Rp 15 miliar yang ditemukan penyidik dalam penggeledahan rumahnya, Rabu (6/3/2024). Penyidik juga mendalami, Hanan bisa terlibat dalam proyek pengadaan di Kementan melalui akses yang diberikan SYL. Bos pakaian dalam pria merek Rider itu sudah 2 kali mangkir dari pemeriksaan KPK yakni pada 13 Maret dan 20 Maret lalu.

3. Anggota Komisi VII DPR, M Nasir, meminta BPK mengaudit program rice cooker gratis Kementerian ESDM. Dalam RDP Komisi VII dengan Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, kemarin, politisi Demokrat itu bahkan meminta KPK ikut memeriksa laporan proyek yang disebutnya abal-abal itu. Menurut dia, tidak ada komunikasi antara Dirjen Ketenagalistrikan dengan Komisi VII. Bahkan ia tak tahu siapa pimpinan proyek, dan siapa yang ditugaskan Kementerian ESDM untuk mengawal hingga barang hibah tersebut tersalurkan.

Program rice cooker gratis merupakan program hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Permen ESDM No. 11/2023. Program ini menyasar rumah tangga pelanggan listrik PLN, yang tidak memiliki alat masak listrik. Anggaran program ini senilai Rp 322,5 miliar tetapi hanya terealisasi Rp 176,06 miliar. Musababnya, rice cooker gratis ini baru tersalurkan 342.621 unit dari target sebanyak 500 ribu unit. Sisa anggaran Rp 146,44 miliar menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

EKONOMI

1. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mempertanyakan keputusan Presiden Jokowi menetapkan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan BSD City, ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut dia, BSD dan PIK 2 sudah berkembang baik dengan swasta yang mengelola. Keputusan itu patut diduga akal-akalan, karena investor kedua proyek itu menjadi pendukung investasi di IKN Nusantara. Pada 18 Maret lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengumumkan 14 PSN baru baru dengan skema pembiayaan dari swasta, termasuk BSD dan PIK.

Setelah ditetapkan Presiden sebagai PSN, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) mengincar investasi Rp 40 triliun untuk kawasan PIK 2. Dalam keterangan resmi hari ini, perusahaan di bawah PT Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma (Aguan) itu, mengatakan proyek dibangun mulai 2024 dan ditargetkan selesai 2060. Proyek meliputi taman ecopark; safari wisata alam beserta penunjangnya, termasuk hotel, restoran; ecopark pesisir; hingga sirkuit internasional.

2. Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo), mengapresiasi pemerintah yang akhirnya sepakat membayar utang rafaksi minyak goreng. Kepastian pembayaran utang rafaksi migor disampaikan Menko Marves Luhut B Pandjaitan lewat akun Instagramnya, kemarin. Namun Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan kepastian nilai utang rafaksi dari Kemendag. Sebab, selama 2 tahun utang itu belum dibayarkan, ada perbedaan nilai utang antara perhitungan versi Aprindo dan versi Kemendag melalui hasil verifikasi Sucofindo. Kemendag mengatakan, total utang kepada Aprindo beserta produsen migor sebesar Rp 812 miliar, namun berdasarkan data Sucofindo hanya Rp 474 miliar.

3. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad H Wibowo, menyebut pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyerahkan keputusan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% kepada pemerintahan baru sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. Drajad mengatakan, yang akan menyusun RAPBN 2025 adalah Kemenkeu di bawah Sri Mulyani. Dalam RAPBN, pemerintah sudah harus mencantumkan rencana penerimaan PPN tahun depan. Dengan melempar keputusan kepada Prabowo, kata Drajad, itu sama saja melempar lubang belanja negara dan pembiayaan defisit ke Prabowo.

Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP, yang telah disahkan Presiden Jokowi pada Oktober 2021. Aturan ini memerintahkan PPN naik menjadi 11% pada April 2022, dan dilanjutkan dengan kenaikan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Rencana kenaikan PPN ini mendapatkan penolakan dari kalangan ekonom maupun pengusaha.

TRENDING MEDSOS

PPh 21 dan Pajak trending di X. Publik ramai mencuitkan pengalaman pelaporan pajaknya dengan potongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21), yang sangat besar. Mereka merasa kesal karena pajak sebesar itu, berpotensi dikorupsi maupun digunakan seenaknya oleh para pejabat negara, yang hampir seluruh penghasilannya diperoleh dari pajak negara. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Orang Pribadi, akan berakhir pada 31 Maret 2024.

HIGHLIGHTS

1. Peringatan Hasto terhadap Golkar, tentu saja selain berdasarkan pengalaman hasil Pemilu 2014, juga berdasarkan kecenderungan pemerintahan Prabowo kelak akan menggunakan pendekatan yang sama dengan pemerintahan Jokowi sekarang, yakni menguasai semua lembaga negara demi kestabilan pemerintahan. Karena itu, sanggahan dari Dave Laksono terhadap Hasto tersebut masih perlu ditunggu pembuktiannya.

2. Keputusan pemerintah menetapkan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan BSD City ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2024, memang mengundang tanya. Dua proyek tersebut sepenuhnya komersial milik swasta. Maka, amatan Agus Pambagio bahwa keputusan itu patut diduga akal-akalan karena investor kedua proyek itu menjadi pendukung investasi di IKN Nusantara, bisa jadi demikian. Semacam barter.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 26 Maret 2024

adminweb
adminweb
Articles: 8

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *