PKB Siapkan Naskah Akademik Hak Angket, Otorita IKN Ultimatum Warga Bongkar Rumah, dan Sasaran BBM Subsidi Berubah

POLITIK

1. Selain PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sedang menyiapkan naskah akademik mengenai hak angket dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, hari ini mengatakan, naskah akademik yang disusun timnya ini tidak setebal punya PDIP yang mencapai sekitar 100 halaman. Dalam naskah akademik tersebut, kata Luluk, akan diuraikan dugaan penyalahgunaan aparat penegak hukum dan negara antara lain, TNI Polri, ASN, birokrasi dan BUMN.

Dalam naskah akademiknya, PDIP menyebut Presiden Jokowi diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pihak yang didukungnya. Selain Presiden, PDIP secara jelas menunjuk 15 Kementerian/Lembaga (K/L) di luar Presiden RI, yang turut serta dalam tindak kecurangan Pemilu 2024. Kementerian/lembaga itu adalah Mahkamah Konstitusi, TNI/Polri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Penyelenggara Pemilu 2024 yakni KPU dan Bawaslu.

2. Istri Ketum PSI Kaesang Pangarep, Erina Gudono, masuk bursa Partai Gerindra untuk diajukan sebagai calon bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam pilkada serentak tahun ini. Menurut Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra DIY, Widi Handoko, nama Erina masih sebatas wacana dari masyarakat yang diserap DPC. Widi mengaku, partainya juga belum melakukan pendekatan personal kepada Erina, dan Erina pun belum menyatakan niatnya. Erina berdomisili di Sleman, sebelum menikah dengan Kaesang. Sementara menantu Jokowi lainnya, Bobby Nasution, hingga saat ini, menjabat sebagai Walikota Medan.

3. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menyiapkan gugatan ke MK dengan fokus dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilu 2024, bukan pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Wakil Deputi Hukum TPN, Henry Yosodiningrat menyatakan, salah satu bentuk kecurangan TSM yang terjadi adalah dugaan mobilisasi massa yang melibatkan aparat.

Henry meyakini, perolehan suara Ganjar-Mahfud tidak akan tertinggal jauh apabila tidak ada mobilisasi dari kekuasaan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin oleh Ganjar selama 10 tahun. Untuk membuktikan dugaan itu, kata Henry, TPN sudah menyiapkan saksi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

4. Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku, belum ada pembicaraan detail terkait usulan supaya Presiden Jokowi menjadi ketua Koalisi Indonesia Maju (KIM) permanen. Ia mengaku, ada pembicaraan di antara para pimpinan KIM agar koalisi ini dipermanenkan untuk menghadapi agenda kedepan dan menjaga stabilitas politik di parlemen. Pernyataan Doli itu, merespons Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, yang menyebut Jokowi seharusnya menjadi sosok yang berada di atas semua parpol. Grace mengaku, ada usul dari Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, agar Jokowi memimpin KIM yang memiliki kesamaan visi menuju Indonesia emas.

5. Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 26-28 Februari 2024, menunjukkan sebanyak 66,1% responden tidak setuju gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden, dengan alasan antara lain kemunduran demokrasi dan rawan konflik kepentingan. Sebanyak 31,3% responden setuju, dengan alasan antara lain, mempermudah pembangunan Jakarta karena didukung pemerintah pusat, mencegah masyarakat tidak terbelah karena pilkada dan hemat biaya pilkada. Survei ini dilakukan untuk menyikapi salah satu pasal dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) yang mengatur penunjukan gubernur oleh Presiden, setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota setelah berlakunya UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

HUKUM

1. Deputi Bidang Pengendalian Badan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN), mengundang 200 warga Pamaluan dan Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat pekan lalu. Dalam pertemuan, Badan OIKN mengultimatum 200 warga untuk segera membongkar rumah dan bangunannya dalam tempo 7×24 jam. Sebab, rumah mereka tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) IKN yang baru terbit pada 2023.

Menanggapi hal itu, pengurus Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Maretasari menduga, tindakan OIKN tersebut disebabkan ambisi Presiden yang menargetkan berkantor di sana mulai Juli 2024. Karena waktu semakin terbatas, OIKN mempercepat pengusiran dan penggusuran warga. Ia juga menilai, penyampaian undangan sehari sebelum pertemuan telah meneror dan mengintimidasi warga, penghinaan atas masyarakat adat dan hak asasi manusia di ruang hidup Pamaluan dan Sepaku.

2. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut, hampir 90% persidangan kasus korupsi menyangkut pengadaan barang dan jasa. Menurut dia, kasus-kasus yang ditangani KPK kerap terkait gratifikasi dan suap, namun ketika diperiksa lebih lanjut hal itu terkait pengadaan barang dan jasa. Alex menyebut, perlunya memfasilitasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan membekali agar bisa mendapatkan akses sistem digital yang khusus dibentuk untuk mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di e-katalog.

EKONOMI

1. Pemerintah tengah merevisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga BBM. Nantinya, BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan pengangkut bahan pokok dan angkutan umum. Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, jika revisi Perpres ini rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, terutama pengangkut bahan pokok dan angkutan umum. Arifin mengatakan, pembatasan itu dilakukan agar alokasi subsidi BBM menjadi tepat sasaran. Jika tidak, negara bakal rugi. Ditargetkan revisi Perpres No. 191/2014 rampung tahun ini juga.

Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno menilai, kebijakan ini akan memukul daya beli konsumen karena pemakai Pertalite dan Solar harus bermigrasi ke BBM nonsubsidi. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kerancuan di tataran operasional. Sebab, ada satu barang yang serupa dengan kualitas sama, tetapi dibatasi hanya untuk kendaraan tertentu. Selain kerancuan, Agus khawatir pelaksanaan di lapangan, bakal menimbulkan kekacauan antara petugas SPBU dengan konsumen, dan menyulitkan pengawasan dalam implementasinya.

2. Pemerintah merelaksasi HET beras premium mulai 10-23 Maret 2024. Kebijakan ini, membuat HET beras premium naik Rp 1.000, dari Rp 13.900 menjadi Rp 14.900 per kg. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid menilai, kebijakan ini untuk menjaga harga dan stok beras stabil di pasar. Dengan penerapan HET, pabrik besar tidak ugal-ugalan membeli gabah petani. Ia melihat, ada beberapa pabrik yang membeli gabah di bawah harga pasaran. Menurutnya, tugas pemerintah adalah menjaga agar petani untung, tapi jangan sampai harga beras naik memberatkan konsumen.

Sementara Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan menyebut, pedagang pasar tradisional masih sulit menjual beras di pasar setelah adanya relaksasi HET beras premium. Saat ini saja, harga beras di penggilingan sudah mencapai Rp 15.500 per kg. Itu yang membuat pedagang enggan membeli beras, karena sulit menjual kalau relaksasi diberlakukan. Menurut dia, kebijakan relaksasi akan membantu jika dibarengi dengan produksi beras yang melimpah. Sebab menurut Reynaldi, masalah harga beras tinggi ada di produksi. Ia berharap di masa panen Maret ini, pemerintah bisa optimal menyerap sehingga distribusinya juga bisa ikut optimal.

3. Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah menyiapkan instrumen baru bagi penempatan dana Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang bertujuan memberikan insentif bagi eksportir. Meski begitu, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik, Chandra Wahjudi mengatakan, ada yang memberatkan soal DHE ini, salah satunya mengelola arus kas (cash flow) kegiatan usaha. Karena itu, selain insentif akan sangat membantu jika disediakan instrumen yang membantu eksportir mengelola cash flow. Chandra berharap, beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian yakni masa penyimpanan DHE bisa dibuat lebih singkat, memberikan relaksasi syarat penggunaan DHE untuk mendukung kegiatan usaha dan menurunkan persentase devisa yang harus disimpan.

Senada, Ketua Apindo, Shinta W Kamdani, berharap pemerintah terus mengevaluasi kebijakan penempatan DHE, agar tak mengganggu jalannya bisnis pengusaha. Shinta mengatakan, banyak pengusaha keberatan terkait dana DHE ditahan (lock in) selama 3 bulan, karena angka 30% dari DHE sangat signifikan untuk pergerakan cash flow usaha. Beberapa pelaku usaha sektor perikanan, sudah menyampaikan keberatan karena ketentuan ini menyebabkan penurunan ekspor.

TRENDING MEDSOS

1. Kata puasa, 2024 M, sahur dan bangunin trending di X. Hari ini merupakan hari pertama puasa Ramadan 1445 H/2024 M bagi umat muslim Indonesia.

HIGHLIGHTS

1. Wacana yang disuarakan Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie, yang disampaikan Grace Natalie, agar Jokowi memimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memiliki kesamaan visi menuju Indonesia emas, merupakan gagasan baru, yang belum jelas cara mengimplementasikannya.

2. Rencana pemerintah membatasi konsumen BBM bersubsidi (solar dan pertalite) hanya untuk kendaraan pengangkut bahan pokok dan angkutan umum besar, kemungkinan akan menimbulkan kehebohan di masyarakat. Di sisi lain, pembatasan itu berpotensi menyebabkan kebocoran atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.

3. Pendekatan Pemerintah melalui tangan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang menempuh jalan berbenturan dengan warga dan masyarakat adat, sebaiknya dihindari. Langkah-langkah tersebut, hanya akan melukai perasaan warga yang merasa dikorbankan oleh ambisi proyek mercusuar nan ambisius yang mengabaikan amanat penderitaan rakyat.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 12 Maret 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 136

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *