Jokowi: Para Menteri Masih Kerja Seperti Biasa, Konflik Agraria Era Jokowi Naik 2x Lipat, dan Ojol Tolak Pajak Kendaraan Naik

POLITIK

1. Menanggapi kabar tentang sejumlah menteri akan mengundurkan diri dari kabinet, Presiden Jokowi, hari ini mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat tahun politik akan berkaitan dengan segala bentuk yang berbau politik. Namun, ia bilang, para menteri masih bekerja seperti biasa, dan setiap hari ia rapat dengan semua atau sebagian menteri. Wapres Ma’ruf Amin, kemarin, juga membantah kabar ada menteri yang akan mengundurkan diri.

Kabar sejumlah menteri akan mengundurkan diri, disuarakan oleh ekonom senior dari Indef, Faisal Basri. Ia menyebut, ada 15 menteri yang mungkin mundur, yang merupakan teknokrat (bukan dari partai) atau yang berasal dari partai oposisi. Menurut Faisal, menteri yang paling siap mundur adalah Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

2. Presiden Jokowi dikabarkan sedang menjajaki pertemuan dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurut info yang didapat Tempo, upaya tersebut tengah dilakukan oleh teman Jokowi dan orang internal DPP PDIP. Namun, permintaan Jokowi itu disebut baru akan disampai setelah Pemilu 14 Februari 2024. Pengurus DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira tidak membantah dan membenarkan informasi tersebut.

3. Grup musik kenamaan Slank, hari ini mengumumkan dukungan kepada paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Slank yang sudah berkiprah di dunia musik Indonesia sejak 40 tahun lalu itu, pada Pemilu 2019 menjadi pendukung Jokowi. Ganjar dan Mahfud MD, hadir dalam acara deklarasi yang digelar di markas Slank di Kalibata, Jaksel.

4. Polda Sulawesi Selatan membubarkan diskusi yang diadakan oleh Forum Anomali dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Parepare di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kemarin. Diskusi itu membahas tentang masa depan dan anomali demokrasi hari ini. Para narasumber dalam diskusi itu adalah Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, Ketua BEM KM UGM Gielbran M. Noor, Ketua BEM Unpad Muhammad Haikal, dan Sekjen Sema Paramadina Afiq Naufal. Mereka juga merupakan para pendiri Forum Anomali yang menginisiasi diskusi itu. Pembubaran dilakukan oleh polisi, saat diskusi berlangsung. Melki Sedek Huang, mengaku tak mengetahui alasan diskusi dibubarkan.

5. Satu dari 7 relawan Ganjar-Mahfud yang menjadi korban penganiayaan oknum TNI di Boyolali, yakni Slamet Andono, telah memaafkan para pelaku. Pernyataan tersebut disampaikan Slamet saat menerima kedatangan Komandan Yonif 408, Letkol Inf Slamet Hardiyanto dan Dandim 0724/Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo, di rumahnya di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali, kemarin. Slamet menjelaskan kondisinya saat ini, masih dalam tahap pemulihan kesehatan. Pengeroyokan itu terjadi pada Sabtu (30/12/2023). Slamet Hardiyanto menjelaskan, para pengeroyok sudah ditahan dan akan diadili.

6. Penangkapan Polri terhadap pegiat media sosial Palti Hutabarat, yang mengunggah rekaman pembicaraan Forkopimda Kabupaten Batubara, soal pemenangan Prabowo-Gibran, menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menunjukkan sikap arogan dan sewenang-wenang aparat. Alih-alih menyelidiki substansi masalah pelanggaran aturan pemilu tentang netralitas aparat, Polri malah menangkap anggota masyarakat yang menyampaikan informasi terkait indikasi pelanggaran pemilu. Pembungkaman upaya partisipasi masyarakat dengan UU ITE, kata dia, mencederai semangat demokrasi.

Guru besar komunikasi politik Unair yang juga eks Staf Ahli Menkominfo, Henri Subiakto, menilai polisi keliru memahami UU ITE yang dipakai menangkap pegiat media sosial Palti Hutabarat. Palti dijerat melanggar Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE, yang berbunyi “Orang dapat dipidana apabila menyebarkan berita bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat.” Kerusuhan yang dimaksud, menurut Henri adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital (medsos). Selain itu, apakah polisi mempunyai alat bukti bahwa percakapan yang terekam dari aparat di Kabupaten Batu Bara benar berita bohong atau memang terjadi.

HUKUM

1. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan, konflik agraria era pemerintahan Jokowi 2 kali lipat (100%) zaman SBY. Konflik agraria yang terjadi pada 2015-2023 sebanyak 2.939, sementara dalam 10 tahun pemerintahan SBY ada 1.502 konflik. Ia melihat faktor yang membuat laju eskalasi konflik, antara lain pembangunan dan investasi yang sangat propasar dan modal, sekaligus tak menghormati hak-hak masyarakat atas tanah.

Saat ini, menurut dia, posisi masyarakat makin lemah karena pemerintah semakin mengukuhkan berbagai kemudahan proses pembebasan lahan, demi investasi dan percepatan proyek-proyek strategis nasional. Sebut saja UU Cipta Kerja dengan berbagai regulasi turunannya seperti PP No. 42/2021 tentang Kemudahan PSN, PP No. 64/2021 tentang Bank Tanah, PP No. 19/2021 tentang Pengadaan Tanah, dan PP No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan.

2. Dewas KPK menyebut, belum ada kevalidan bukti percakapan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dengan mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono, yang mengarah ke dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, mengatakan dugaan percakapan antara Alex dan Kasdi soal permintaan pengadaan pupuk di Klaten, masih perlu bukti. Anggota Dewas KPK Albertina Ho, juga menyebut Dewas masih terus mengumpulkan informasi soal percakapan Alex dengan Kasdi. Perihal latar belakang Alex meminta pengadaan pupuk, termasuk kemungkinan menyalurkan permintaan para petani di Klaten, Albertina belum bisa bicara lebih jauh.

EKONOMI

1. Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, menolak keras rencana pemerintah yang akan menaikkan pajak semua kendaraan berbahan bakar fosil, termasuk sepeda motor. Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, rencana itu memberi beban lebih berat kepada pengemudi ojek. Saat ini saja harga BBM kerap naik. Menurut Igun, rencana itu akan berdampak pada jutaan pengemudi ojek online. Ia justru berharap pemerintah memberikan insentif khusus kepada setiap pengemudi ojek online lewat pemotongan pajak kendaraan roda dua.

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, meluruskan pernyataan Menko Marves Luhut Pandjaitan, soal rencana menaikkan pajak motor berbasis BBM. Menurut dia, kenaikan pajak kendaraan bermotor tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pernyataan Luhut, kata Jodi, baru wacana yang muncul dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga beberapa waktu lalu. Rakor tersebut, membahas solusi mengatasi polusi udara. Jodi menambahkan, rapat juga membahas insentif-insentif yang akan diberikan seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

TRENDING MEDSOS

1. Slank M3nangkan Ganjar-Mahfud juga trending di X, terkait deklarasi Slank mendukung paslon nomor 03, di markas Slank, Potlot Studio Kalibata, hari ini.

2. Tagar #KitaMudaMakin02 yang didengungkan pendukung dan buzzer paslon nomor 02 trending di X. Isinya mengglorifikasi visi-misi paslon Prabowo-Gibran. Selain itu juga, #TolakKoalisiAniesB4asyir yang mendukung seruan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, yang menyarankan tidak memilih pasangan yang didukung Abu Bakar Ba’asyir.

3. Jadwal Debat Capres Cawapres menjadi topik pencarian di Google, dengan lebih dari 5.000 pencarian. Besok malam, debat keempat yang kembali menampilkan cawapres akan digelar di JCC.

HIGHLIGHTS

1. Dukungan Slank kepada paslon Ganjar-Mahfud, tentu akan menambah elektabilitas pasangan tersebut, mengingat grup musik ini konsisten menyuarakan sikap antikorupsi, mempunyai penggemar yang sangat besar.

2. Presiden Jokowi dikabarkan ingin bertemu dengan Megawati. Niat Jokowi ini, dikabarkan muncul setelah sejumlah hasil survei, elektabilitas pasangan jagoannya, Prabowo-Gibran mandek di kisaran 40-an persen. Dengan angka segitu, peluang menang 1 putaran menjadi kecil, sehingga harus bersiap untuk 2 putaran.

3. Pembubaran diskusi mahasiswa, oleh Polda Sulawesi Selatan, jelas merupakan tindakan sewenang-wenang, yang mengabaikan konstitusi, khususnya kebebasan menyampaikan pendapat. Tindakan semacam ini, menjadi bukti penguat atas tudingan kepada pemerintahan sekarang ini yang semakin mengarah ke gaya Orde Baru.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 20 Juni 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187