pengenalan program kerja capres masih rendah, pungli oleh pegawai rutan kpk, hingga harga beras masih tinggi

POLITIK

1. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pengenalan publik terhadap program kerja para capres Pilpres 2024 masih rendah. Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, hari ini memaparkan, sebagai contoh program pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud, yakni Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, berada di urutan pertama dengan persentase pengenalan sebesar 48%. Namun persentase masyarakat yang mengetahui bahwa program itu digagas oleh Ganjar-Mahfud, hanya 17%. Masyarakat yang mengetahui program Tunjangan Ibu Hamil oleh Anies-Muhaimin, hanya 17% dari total responden. Lalu hanya 25% dari total responden yang mengetahui paslon Prabowo-Gibran, yang membawa program makan siang dan susu gratis untuk siswa.

2. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jumat, 12 Januari 2024. Gugatan itu dilayangkan atas tuduhan melakukan nepotisme dalam jabatannya sebagai pimpinan negara. Penggugatnya adalah perhimpunan lawyer yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat atau Perekat Nusantara. Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara, Petrus Selestinus mengatakan, alasannya melayangkan gugatan itu, karena dinasti politik dan nepotisme yang dimainkan Presiden Jokowi sudah sangat terang-terangan, bahkan melibatkan lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi.

Menurut Petrus, tindakan yang dilakukan Jokowi sudah sangat mengkhawatirkan dan dapat mengancam keberlangsungan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945. Ada 12 pihak yang digugat yakni Jokowi, Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Mohammad Bobby Afif Nasution, Prabowo Subianto dan KPU RI. Sementara Iriana, Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, Arief Hidayat, Kaesang Pangarep dan Podcast Bocor Alus Politik sebagai pihak turut tergugat. Tuntutan yang diajukan, kata Petrus, adalah meminta agar PTUN Jakarta menyatakan dinasti politik dan nepotisme, sebagai perbuatan melawan hukum atau sebagai suatu perbuatan yang dilarang, sehingga harus dihentikan.

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, menduga cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka melanggar aturan dalam kunjungannya di Kota Ambon. Pasalnya, Gibran bertemu dengan sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah saat di Ambon, pada Senin (8/1/2024). Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Samsun Ninilouw, kemarin, menyebut dugaan pelanggaran itu berupa keberadaan perangkat desa pada acara kampanye putra Presiden Jokowi itu. Bawaslu Maluku, kata dia, mencatat ada sekitar 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang hadir dalam kegiatan safari politik Gibran di Swiss-Belhotel Ambon. Pihak Bawaslu Maluku masih menyelidiki kasus tersebut.

Berdasarkan Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada ayat (2), disebutkan bahwa perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu. Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) juga dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu. Pelanggaran atas ketentuan itu diancam hukuman maksimal 2 tahun penjara.

4. Ganjar Pranowo menjelaskan, mengapa dirinya tetap mempertahankan pembangunan tambang batu andesit di Wadas dan pabrik semen Rembang di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, hari ini, keputusan dia tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seorang pemimpin, yakni Gubernur Jawa Tengah yang juga menjadi tim sukses Jokowi dalam Pilpres 2019. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dan tim sukses, kata Ganjar, dia wajib mengamankan Program Strategis Nasional (PSN) dan program BUMN. Ganjar menyadari, apa yang dilakukan membuat dirinya mendapatkan catatan negatif dari masyarakat, tetapi ia memaknai langkahnya tersebut sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pemimpin.

5. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata kemarin mengatakan, capres sekaligus Menhan Prabowo Subianto yang mengaku memiliki lahan 500 ribu hektare, tidak mencantumkan kepemilikan lahan itu dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Menurut Alex, lahan tersebut tentulah atas nama PT, bukan pribadi. Dalam LHKPN, Prabowo wajib melaporkan kepemilikan saham di PT tersebut dalam LHKPN-nya. LHKPN terakhir Prabowo dibuat pada 20 Oktober 2023 untuk pencalonan Pilpres 2024. Dalam LHKPN itu, Prabowo mengaku memiliki surat berharga. senilai Rp 1.701.879.000.000 atau Rp 1,7 triliun. Namun, tidak ada perincian dari surat berharga yang dilaporkan tersebut.

6. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kemarin, di Kantor Wapres. Para tokoh itu antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Quraish Shihab, Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Makarim Wibisono, Kardinal Ign. Suharyo, Pendeta Gomar Gultom dan Alissa Wahid. Gerakan Nurani Bangsa menyuarakan nurani bangsa, agar setiap pihak selalu ingat dengan cita-cita, tujuan luhur, serta tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Dalam sikapnya, Gerakan Nurani Bangsa, antara lain, berpandangan bahwa Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin pada cabang kekuasan eksekutif, diamanatkan dan diwajibkan berlaku adil, serta menjadikan kemaslahatan publik sebagai kebajikan tertinggi.

HUKUM

1. KPK menyatakan, hanya bisa mengusut calon legislatif yang berstatus penyelenggara negara. Hal itu disampaikan KPK, menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menyangkut transaksi hasil korupsi sekitar Rp 3,51 triliun. Angka tersebut merupakan nilai transaksi 14 kasus sepanjang 2023, menyangkut para caleg yang masuk Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata hari ini mengatakan, para caleg tersebut bisa saja merupakan orang swasta dan bukan incumbent atau tengah menjabat sebagai anggota legislatif.

2. Pegawai Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap tahanan kasus korupsi, mendapat bagian mulai jutaan hingga ratusan juta rupiah. Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris hari ini mengatakan, perbedaan jatah uang pungli yang didapatkan merujuk pada posisi masing-masing pegawai. Kasus pungli tersebut terungkap tahun lalu, dan Dewas akan menyidangkan etik sebanyak 93 pegawai yang diduga terlibat dalam pungli itu pada bulan ini. Praktik pungli itu, diduga sudah dilakukan sejak tahun 2020-2023.

EKONOMI

1. Meskipun pemerintah sudah mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton pada tahun lalu, tapi harga beras masih juga tinggi. Menurut Dirut Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi kemarin, ada 3 faktor penyebab harga beras masih tinggi. Faktor pertama, karena produksi gabah dalam negeri masih belum pulih. Berdasarkan BPS, pada Januari-Februari 2024 ini, masih terjadi defisit yang besar produksi gabah.

Faktor kedua adalah biaya input produksi yang masih mahal seperti biaya pupuk. Faktor ketiga, karena negara-negara penghasil beras terbesar memiliki berbagai kebijakan yang membuat pasar global ikut terimbas untuk menaikkan harga. Berdasarkan Panel Harga Pangan milik Badan Pangan Nasional, harga rata-rata beras medium nasional adalah Rp 13.310 per kg. Harga tersebut, cenderung naik sejak awal tahun ini yang berkisar Rp 13.200 per kg.

TRENDING MEDSOS

1. Partai Salah Input trending di X, setelah pernyataan Kaesang terkait kesalahan input laporan pengeluaran dana kampanye PSI yang hanya sebesar Rp 180.000.

2. Lebih dari 2.000 pencarian di Google Trends mengenai NDX, setelah grup band dangdut hip hop asal Yogyakarta itu, terpaksa menghentikan konsernya yang tengah berlangsung di Denpasar, Bali. Penghentian konser terjadi karena situasi konser yang tidak kondusif, ketika terdapat penonton yang meneriakkan nama capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sembari mengacungkan simbol dua jari.

HIGHLIGHTS

1. Hasil survei SMRC yang menunjukkan pengenalan publik, ternyata rendah terhadap program unggulan para kontestan Pilpres 2024, perlu menjadi perhatian bagi ketiga paslon dan tim suksesnya. Bisa jadi pengenalan yang rendah itu, akibat dari kurang masifnya komunikasi mereka kepada publik, atau justru para kontestan itu lebih mengedepankan gimik.

2. Sudah seharusnya pesan etik dan moral dari Gerakan Nurani Bangsa, dan gerakan-gerakan serupa, dikumandangkan terus-menerus di tengah masyarakat, mengingat makin kuat kecenderungan pengabaian nilai etik dan moral dalam penggunaan kekuasaan di berbagai lini atau sektor kehidupan.

3. KPK memberikan konfirmasi, bahwa capres Prabowo Subianto tidak mencantumkan kepemilikan lahan 500 ribu hektare dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). LHKPN terakhir Prabowo dibuat untuk pencalonan Pilpres 2024, juga tidak merinci keberadaan aset lahan tersebut. Seharusnya sebagai pejabat negara Prabowo wajib melaporkan kepemilikan saham di PT tersebut dalam LHKPN-nya.

sumber

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 12 Januari 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187