Ridwan Mansyur Dilantik Sebagai Hakim MK Baru, Gibran Persiapkan Debat, dan Sanksi DKPP Terhadap Bawaslu

POLITIK

1. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, tidak menghadiri pelantikan Ridwan Mansyur sebagai hakim MK yang baru di Istana Negara, Jakarta, hari ini. Ridwan yang dipilih melalui Mahkamah Agung menggantikan Manahan Sitompul yang memasuki masa pensiun. Semua hakim MK hadir dalam acara itu, kecuali Anwar Usman.

Adik ipar Presiden Jokowi tersebut dicopot dari posisi ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK), karena dinilai melakukan pelanggaran etik berat dalam membuat putusan MK No. 90/2023, yang membuka peluang Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Anwar tidak terima dengan putusan MKMK dan melakukan upaya hukum untuk melawan keputusan MKMK tersebut.

2. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor (Ferry), mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti debat perdana capres-cawapres Selasa, 12 Desember 2023. Ferry mengatakan, Gibran akan mengambil cuti untuk mengikuti debat perdana tersebut. Sedangkan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, hari ini mengaku tidak ada persiapan khusus dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk debat perdana tersebut.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan debat capres-cawapres merupakan sarana untuk memberikan edukasi politik kepada pemilih, bukan sekadar gimik politik. Debat, kata Titi, bukan hanya arena untuk menyampaikan gagasan, tapi juga ajang menguji kelayakan dan relevansi program para capres-cawapres. Oleh karena itu, dia tak setuju jika mekanisme saling sanggah dalam debat dihilangkan.

3. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, kemarin mengaku sudah menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Kedatangannya untuk meminta maaf ihwal pernyataan kader PSI, Ade Armando, mengenai politik dinasti. Menurut dia, Sri Sultan menganggap masalah itu sudah selesai dan jangan diperbesar.

Sementara itu Ade Armando, yang menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sudah mendapat teguran keras dari DPP PSI, menyayangkan pelaporan kepada polisi yang dilakukan oleh kalangan yang kontra dengan pernyataannya. Ade menyebut, upaya pelaporan ke polisi itu sama saja menghalangi praktik demokrasi di Indonesia.

Pelaporan itu dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa ke Polda DIY pada Rabu (6/12/2023). Mereka menuduh Ade Armando menyebarkan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Mereka menyoal pernyataan Ade yang menyebut Gubernur DIY menerapkan politik dinasti karena tidak dipilih rakyat. Padahal sistem pemerintahan DIY yang khas sudah diakui konstitusi. Ade diketahui meminta maaf atas pernyataannya tersebut, setelah mendapat protes keras.

4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kemarin menunjuk Brigjen Pol Sentot Prasetyo menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Marthinus Hukom yang hari ini dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Istana Negara Jakarta. Sebelumnya, Brigjen Pol Sentot menjabat Wakil Kepala Densus 88 Polri.

5. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) kini dijabat oleh Mayjen Muhammad Saleh Mustafa, menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak yang sudah mendapat promosi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Serah terima jabatan dilakukan kemarin di Mabes Angkatan Darat, Jakarta. Sebelumnya, Mayjen Muhammad Saleh Mustafa yang lulusan Akmil 1991 dari kecabangan infanteri, menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad sejak 15 Agustus 2023.

6. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini menjatuhkan sanksi peringatan terhadap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menurut Ketua Majelis Hakim DKPP, Heddy Lugito, Bagja melakukan pelanggaran dalam bentuk mengubah jadwal seleksi Bawaslu/Panwas Kabupaten/Kota sebanyak empat kali dan jadwal penerimaan. Tindakannya tersebut melanggar Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 11 huruf c, Pasal 15 huruf f dan Pasal 17 huruf a.

7. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, hari ini mengatakan pihaknya sedang mengkaji potensi dugaan pelanggaran atas aksi sejumlah kader PAN yang melakukan joget di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakpus. Kantor pemerintahan, kata Bagja, tidak boleh digunakan sebagai arena politik, termasuk berkampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Kegiatan joget itu viral di media sosial beberapa hari lalu.

Salah seorang yang berjoget di gedung Kemendag itu adalah Ketua DPP PAN sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani, yang merupakan anak dari Ketum DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan kedatangan kadernya ke kantor Kemendag bukan untuk berkampanye namun bersilaturahmi dan berharap Mendag Zulhas mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

8. Timnas Anies-Muhaimin (Amin), menyatakan dugaan Polri mengintimidasi seniman Butet Kartaredjasa telah melawan demokrasi. Tindakan itu belum pernah ada sejak reformasi. Juru bicara Timas Amin, Marco Kusumawijaya, kemarin menyebut tindakan Polri itu merupakan pelanggaran, khususnya terkait pelanggaran hak berekspresi bidang kesenian. Intimidasi itu berupa kewajiban Butet menandatangani pernyataan untuk tidak menyinggung masalah politik dalam pentas di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 1 Desember lalu. Marco menduga tindakan oknum Polri itu, sebagai kekhawatiran adanya kritik keras terhadap Presiden Jokowi dalam pertunjukan seni Butet.

9. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memberi tugas baru kepada sejumlah personel Polri yang pernah mendapat sanksi karena tersangkut kasus pembunuhan berencana oleh eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Mereka antara lain eks Kapolres Metro Jaksel, Kombes Budhi Herdi, yang kini menjabat Kepala Bagian Pelayanan Hak (Kabagyanhak) Biro Perawatan Personel (Rowatpers) SSDM Polri; dan eks Kabag Renmin Divpropam, Kombes Murbani Pitono, kini menjabat Irbidjemensdm II Itwil III Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Sebelumnya, sejumlah personil tersebut ‘dibuang’ ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

HUKUM

1. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebut eks Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), telah menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp 8 miliar yang disamarkan melalui rekening asisten pribadinya, Yogi Arie Rukmana dan advokat Yosi Andika Mulyadi. Uang tersebut berasal dari Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan. KPK telah menetapkan Helmut, Yosi dan Yogi sebagai tersangka.

Eddy diduga menerima uang dari Helmut untuk mengurus sengketa status kepemilikan PT CLM, penghentian perkara di Bareskrim Polri, dan keperluan pribadi untuk pencalonan ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis seluruh Indonesia (PP Pelti). Alex menyebut total uang yang diterima Eddy tersebut belum final dan akan terus didalami. Selain itu, Alex menyebut kemungkinan adanya kasus lain yang akan didalami penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Eddy, salah satunya mengulik intervensi Eddy dalam sejumlah kebijakan di Kemenkumham.

EKONOMI

1. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, memprediksi harga pangan akan naik hingga 75% saat natal dan tahun baru. Hingga Kamis (7/12/2023), komoditas yang melonjak tinggi antara lain cabai merah besar Rp 120.000 per kg, cabai rawit merah Rp 100.000-120.000, daging ayam ras Rp 40.000 per kg, gula Rp 18.000 per kg, bawang putih Rp 37.000 per kg dan bawang merah Rp 35.000 per kg. Sementara daging sapi dan telur ayam tak kunjung turun. Ikappi mendorong pemerintah mempercepat dan mendata ulang produksi sebelum permintaan tinggi yang biasanya terjadi 1 minggu hingga 3 hari menjelang Natal dan berakhir pasca tahun baru.

2. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2023 sebesar 123,6 atau menurun dari 124,3 pada bulan sebelumnya. Penurunan IKK didorong oleh penurunan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) Saat Ini sebesar 113,0, turun dari 114,4 pada Oktober. Sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) stabil di 134,2, tak berubah dari Oktober. Meski turun, IKK masih berada di zona optimistis, di atas 100.

Penurunan IKE saat Ini didorong oleh penurunan keyakinan masyarakat terhadap kondisi penghasilan, juga ketersediaan lapangan pekerjaan. Indeks Penghasilan saat ini berada di 115,6, turun dari 116,4 bulan Oktober. Penurunan keyakinan terhadap pendapatan terutama terlihat pada masyarakat dengan pengeluaran Rp 1-2 juta per bulan. Kemudian, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada November sebesar 113,2, turun dari 117,5 bulan Oktober.

Sementara ekspektasi terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan tetap stabil. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 134,2. Menilik komponen pembentuknya, dua komponen IEK terpantau meningkat pada November 2023, yaitu ekspektasi penghasilan dan ekspektasi kegiatan usaha. Indeks Ekspektasi Penghasilan pada November tercatat 138,0, naik dari 135,7 bulan sebelumnya. Selanjutnya, Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha tercatat 133,2, naik dari 132,8 pada Oktober.

TRENDING MEDSOS

1. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja trending di X (Twitter), setelah dijatuhi sanksi peringatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu.

HIGHLIGHTS

1. Putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan terhadap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu patut diapresiasi. Sebagai ‘pengadilan’ terhadap para penyelenggara pemilu, DKPP sangat diharapkan perannya untuk benar-benar independen dalam menangani perkara etik, mengingat penyelenggara pemilu; Bawaslu dan KPU, juga menjadi incaran peserta pemilu untuk dipengaruhi sesuai kepentingan mereka.

2. Sudah seharusnya KPK menelisik sampai tuntas praktik dugaan komersialisasi jabatan eks Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy). Perilaku Eddy tersebut semakin merusak citra kabinet Presiden Jokowi, yang dalam dua periode pemerintahannya sudah enam menteri menjadi pesakitan KPK karena korupsi. Mereka adalah Mensos Idrus Marham, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mensos Juliari Peter Batubara, Menkominfo Johnny Gerard Plate dan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

3. Dugaan bahwa Polri mengintimidasi seniman Butet Kartaredjasa sungguh amat memprihatinkan di era demokrasi Indonesia sejak reformasi Mei 1998. Semoga ini menjadi yang pertama dan terakhir kali bila kita tidak ingin demokrasi semakin merosot menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.

Sumber

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 8 Desember 2023

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187