Program Literasi Kebijakan Publik ASEAN: Menggagas Transformasi Kebijakan untuk Masyarakat yang Lebih Kuat

Pada tahun 2023 ini, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) mengadakan Program Literasi Kebijakan Publik ASEAN setelah kesuksesan Program Literasi Kebijakan Publik Nasional tahun sebelumnya. Program tersebut melibatkan berbagai kegiatan, termasuk Kuliah Perdana yang bertema “Managing Effective Public Policy” dengan judul “Public Policy Literacy: From Indonesia for ASEAN Community”. Acara tersebut diadakan secara daring pada Jumat, 7 Juli 2023.

Dr. Riant Nugroho MSi, Ketua Umum Makpi, dalam sambutannya menyatakan bahwa program ini diselenggarakan bersama The ASEAN Foundation untuk mendukung peran Pemerintah Republik Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN 2023. Ia juga menegaskan bahwa program ini terbuka bagi seluruh warga ASEAN+Timor Leste dan tidak memerlukan biaya pendaftaran.

Peserta program ini semula direncanakan hanya 110 orang dari seluruh negara ASEAN plus Timor Leste, namun jumlah pendaftar mencapai 576 orang. Oleh karena itu, 250 peserta diberi kesempatan untuk mengikuti program tersebut. Dari peserta yang terpilih, 42 orang memiliki gelar pendidikan S3 (Doktor/PhD), sementara sisanya memiliki gelar pendidikan Master.

Peserta berasal dari berbagai negara ASEAN, termasuk Myanmar yang menjadi salah satu pengirim peserta terbanyak bersama dengan Kamboja. Program ini juga menarik perhatian akademisi dari kampus terkemuka di Asia Tenggara, termasuk National University of Singapore dan University of Malaya Kuala Lumpur.

Carolin Tinangon, Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, menyampaikan pidato pembukaan yang mengungkapkan bahwa Indonesia, sebagai tuan rumah ASEAN 2023, memiliki tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang sejalan dengan keberhasilan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

Dalam transformasi kebijakan publiknya, ASEAN berfokus pada pendekatan yang berorientasi pada masyarakat (people centric) daripada negara (state centric). Oleh karena itu, kehadiran aktor non-negara yang andal sangat diperlukan. Tinangon juga menekankan bahwa ASEAN merupakan pusat pertumbuhan (epicentrum of growth) di kawasan Asia Pasifik.

Program Literasi Kebijakan Publik ASEAN ini akan berlangsung selama tiga bulan dengan melibatkan mentor para pengajar dan praktisi senior kebijakan publik Indonesia dari berbagai bidang. Beberapa pengajar yang terlibat antara lain Dr. Tanri Abeng (TAU), Dr. Tri Widodo (LAN), Dr. Donny Yoesgiantoro (KIP/Unhan), Dr. Mego Pinandhito (BRIN), Dr. Wignyo Adiyoso (Bappenas), Dr. Sumedi Andono Mulyo (Bappenas), Prof. Dr. Eko Prasojo (UI), Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat (UGM), dan Prof. Dr. Andy Fefta Wijaya (UB).

Makpi adalah sebuah organisasi kemasyarakatan nirlaba yang terdiri dari pakar, praktisi, dan pengamat kebijakan publik dari berbagai sektor dan daerah di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 2007 dan direvitalisasi pada tahun 2022. Setelah sukses mengadakan Program Literasi Kebijakan Publik Nasional, Makpi melanjutkan dengan Program Literasi Kebijakan Publik ASEAN pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Makpi berencana menjalin kerja sama dengan mitra donor untuk mengadakan Program Literasi Kebijakan Publik ASIA untuk kawasan Berkembang.

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187