Tersangka Penyadapan Bertambah, Ketum Parpol Diminta Tetap di Jakarta, dan Satgas PKH Bekukan Izin PT RAPP

HUKUM

Bertambah jumlah tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan ribuan orang lainnya. Ada 2 tersangka baru yang diumumkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro hari ini yakni Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM).

Dengan demikian sudah 6 orang tersangka. Empat lainnya adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Mereka masih berstatus tersangka atas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, belum sebagai tersangka dugaan makar yang sedang dilakukan pendalaman oleh Bareskrim.

POLITIK

1. Presiden Prabowo minta para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah untuk tetap berada di Jakarta dalam satu hingga dua hari ke depan atau sampai akhir pekan ini. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengonfirmasi adanya arahan tersebut. Pengakuan senada disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Pertemuan Prabowo dengan para pimpinan parpol koalisi tersebut sejalan dengan rencana yang sudah ditetapkan pada pertemuan mereka di Istana Bogor, Jumat 13 November 2026, setelah Gibran mengundurkan diri sebagai wapres. Dalam pertemuan di Bogor tersebut Prabowo minta parpol mengusulkan nama calon wapres dalam waktu satu minggu, kemudian dilakukan pembahasan bersama Prabowo, yang waktunya diagendakan pekan ini.

2. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membela diri terhadap langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan dia dan Ketua DPR Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). ICW mengadukan kedua orang tersebut karena mereka dinilai melakukan pelanggaran etik dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Pelanggaran etik DPR yang dimaksud ICW adalah para pimpinan DPR itu tidak transparan dalam melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurut Habiburokhman, DPR telah membuka seluruh tahapan pembahasan undang-undang tersebut kepada publik, termasuk mengunggah draf RUU. Perihal ICW tidak dilibatkan dalam pembahasan, ujar Habiburokhman, karena ICW tidak mengajukan diri untuk menjadi narasumber.

EKONOMI

1. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, Satgas PKH menemukan sejumlah pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, mulai dugaan kebakaran lahan berulang, perambahan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung.

Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, ada perkebunan sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare di dalam areal perizinan RAPP. Pencabutan izin PBPH RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 19 November 2026.

Dalam pernyataan tertulis, RAPP menyatakan menghormati keputusan itu. RAPP menyebut prioritas utama kini adalah menjamin kesejahteraan 41.000 pekerja dan ratusan pemasok barang dan jasa lokal. RAPP mengklaim mendukung 170.000 lapangan kerja di Riau dan 300.000 lapangan kerja di Indonesia. RAPP juga mengaku berkontribusi lebih Rp 350 triliun terhadap PDRB Riau selama 2016-2025.

2. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat aksi jual bersih investor asing (net foreign sell) lebih dari Rp 100 triliun sepanjang 2026. Kondisi ini diikuti penurunan kapitalisasi pasar saham dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Tekanan jual asing masih terjadi Jumat kemarin mencapai Rp 947,41 miliar. Dan, sepanjang 2026, aksi jual investor asing telah mencapai Rp 100,235 triliun.

Sepanjang periode 16-20 November, IHSG ditutup melemah 3,71% ke level 5.146 dari posisi penutupan pekan sebelumnya di 5.344. Kapitalisasi pasar BEI juga mengalami penurunan 3,56% menjadi Rp 8.725 triliun dari Rp 9.047 triliun pada pekan sebelumnya.

3. Koalisi Gugat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menggugat penggunaan Dana Desa ke Mahkamah Konstitusi. Menanggapi gugatan itu, Mendes PDT Yandri Susanto mengaku sudah bertemu 10 asosiasi desa serta kepala desa. Tidak satu pun yang keberatan. Ia menegaskan, Dana Desa tidak diambil pemerintah pusat, melainkan untuk pembangunan fisik KDMP yang nantinya 100% jadi milik desa.

Gugatan ini diajukan oleh Kepala Desa Prawatan Klaten Sabiq Muhammad, Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute), dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

TRENDING MEDSOS

1. Kombes Iman Imanuddin masuk daftar pencarian terbanyak Google. Bareskrim Polri menggeledah sejumlah tempat terkait kasus penyadapan Presiden. Selain rumah di Bogor, polisi juga menggeledah gudang di Tangerang. Rumah di Bogor disebut sebagai posko bagi Kombes Iman Imanuddin, salah satu tersangka.

2. Nama Cakra Adi Negara masuk Google Trends. Pegiat media sosial itu ditangkap terkait dugaan pencemaran nama baik. Ia dilaporkan Dani Eko Wiyono, seorang aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Dalam unggahannya, Cakra menuding ada aliran dana dari Sufmi Dasco Ahmad ke AMPB melalui Dani.

Di media sosial, termasuk X dan Threads, isu penangkapan Cakra juga jadi perbincangan ramai. Rekaman video penangkapannya pukul 01.00 WIB dibagikan di medsos. Dalam video terdengar dialog yang menyebut nama Dasco.

HIGHLIGHT

Berdasarkan agenda yang sudah ditentukan akhir pekan ini Presiden Prabowo akan membahas nama-nama calon wapres yang diusulkan oleh parpol koalisi. Siapa saja nama yang diusulkan, semua parpol tidak membuka secara resmi, cuma mengaku tidak mengusung nama dari parpolnya sendiri. Mereka mengarahkan dukungan calon wapres diambil dari Partai Gerindra saja.

Ketika dulu masa pencalonan wapres jelang Pilpres 2024, para ketum parpol koalisi bersuara kompak mendukung Gibran sebagai pasangan Prabowo. Ketika itu mereka “manut” dengan kemauan Presiden Jokowi.

Setelah gonjang-ganjing “suket” Gibran, semua parpol koalisi berpaling muka dari Gibran, bahkan bersiap membuang Gibran melalui DPR/MPR. Karena sekarang presidennya Prabowo, maka mereka pun manut pada kemauan Prabowo.()

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Sabtu, 21 November 2026

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 1115

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *