HUKUM
Rentetan dari skandal fasilitas mewah di Lapas II A Cibinong, Jabar, yang dibongkar oleh Ombudsman RI, belum berakhir. Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto yang sebelumnya mendapat sanksi nonaktif kini dijatuhi hukuman pecat sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Rudi Setiawan hari ini mengabarkan, selain Wisnu ada 16 pegawai lain yang diperiksa; 5 orang dijatuhi hukuman disiplin berat dan 11 lainnya disiplin ringan.
Rudi juga mengungkapkan hunian mewah yang ada di Lapas itu kerap dipakai untuk menerima kunjungan keluarga narapidana atau warga binaan kasus korupsi. Beberapa nama warga binaan yang diduga menyewa hunian mewah sekaligus menerima kunjungan, antara lain Jimmy Masrin, dan Indra Kenz.
Sementara itu, Ombudsman RI berencana melaporkan temuan mereka di Lapas Cibinong ke aparat hukum, untuk mengkaji temuan mereka. Sebelumnya KPK membuka tangan terhadap Ombudsman untuk menindaklanjuti temuan mereka.
POLITIK
1. Dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, hari ini Presiden Prabowo mengumumkan dan meresmikan penambahan komando daerah militer (Kodam) baru. Ada 6 Kodam baru, yakni Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Syah di Provinsi Kepulauan Riau, Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kemudian, Kodam 28 Moloku Kie Raha di Provinsi Maluku Utara, Kodam 29 Mambruk di Provinsi Papua Tengah, dan Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan demikian wilayah DIY yang semula berada dalam Kodam Diponegoro, bersama Provinsi Jawa Tengah, menjadi Kodam tersendiri.
Prabowo juga meresmikan penambahan beragam satuan dalam tiga matra, antara lain satu Batalyon Kavaleri, satu Batalyon Artileri Medan, satu Batalyon Artileri Pertahanan Udara, empat Batalyon Infanteri Marinir, tiga Batalyon Parakomando Pasgat, dua Skadron Udara TNI AU, dua Satuan Radar TNI AU, serta satu Skadron Pendidikan TNI AU.
2. Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa hari ini mengaku sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil kepala staf angkatan darat (Wakasad) setelah dilantik sebagai wakil menteri pertanian (Wamentan). Ia menyebut, statusnya akan menjadi purnawirawan setelah proses pengunduran diri dari Wakasad selesai.
3. DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu beranggotakan 23 orang yang semuanya anggota Komisi II DPR. Rapat perdana Panja hari ini menentukan agenda untuk merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Formasi pimpinan Panja sama dengan pimpinan Komisi II, dengan ketua Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan 4 wakil ketua yakni Aria Bima, Agun Gunanjar Sudarsa, Bahtra Banong dan Dede Yusuf Macan Effendi. Namun, dari 23 anggota Panja, tak ada satupun perempuan.
EKONOMI
1. Menkeu Suahasil Nazara bilang, dividen dari perusahaan BUMN yang dikelola BPI Danantara tidak masuk dalam APBN 2026 maupun 2027. Pemerintah tengah merampungkan pelaksanaan APBN 2026 dan menyesuaikannya dengan APBN 2027. Dalam konteks itu, dividen Danantara belum diperhitungkan dalam penerimaan negara.
Isu setoran dividen BUMN yang dikelola Danantara sempat menjadi sorotan. Menkeu (waktu itu) Purbaya menyebut setoran sekitar Rp 120 triliun dari Danantara akan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya. Menurut Purbaya, itu permintaan Presiden. Namun, CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan, belum ada pembahasan apapun mengenai hal itu.
2. Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026 akan mulai disalurkan untuk 13,3 juta pekerja, Oktober ini. BSU senilai Rp 300 ribu/bulan diberikan selama 3 bulan, Oktober, November, dan Desember, yang disalurkan sekaligus senilai Rp 900.000. Namun, sebagian pekerja merespons kritis kebijakan tersebut.
Mereka menilai, BSU hanya solusi instan dan tidak menyelesaikan masalah ekonomi pekerja dalam jangka panjang. Seorang pekerja, Rania, mengatakan, pemerintah seharusnya menyusun kebijakan yang menyasar persoalan mendasar pekerja. Yakni, upah rendah, lapangan pekerjaan yang sempit, dan perlindungan pekerja yang belum memadai.
Pekerja lain, Ervina (29), juga sepakat agar anggaran BSU digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan, atau pelatihan agar calon pekerja memiliki kompetensi memadai. Sementata pekerja lain, Aufarika (27), setuju anggaran BSU dialokasikan untuk meningkatkan gaji pekerja yang masih di bawah UMR.
Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan, BSU ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Meski demikian, BSU merupakan solusi jangka pendek. Menurut dia, ada pilihan lain untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, salah satunya melalui penciptaan lapangan pekerjaan.
Tauhid menyarankan anggaran BSU bisa dipecah ke sejumlah program. Pertama, dialokasikan ke sektor yang mengalami krisis dan berpotensi PHK. Kedua, dialokasikan ke padat karya, UMKM, atau KUR. Dan ketiga, dialokasikan untuk menjaga stabilitas harga pangan, karena daya beli tergerus oleh inflasi, terutama pangan.
TRENDING MEDSOS
1. Momen Presiden Prabowo bersama dua pendahulunya, SBY dan Jokowi, pada upacara HUT ke-81 TNI trending di hampir semua media sosial. Dalam video yang dibagikan warganet, tampak Prabowo bersikap hangat terhadap SBY tapi tak menyalami Jokowi. Warganet menilai itu pertanda hubungan Prabowo dan Jokowi semakin dingin.
HIGHLIGHT
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah memberi sanksi terhadap pegawainya yang dinilai bersalah dalam skandal fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Sanksi atau hukuman terberat jatuh pada Kalapas Wisnu Hani Putranto, yang langsung dicoret sebagai ASN.
Kasus fasilitas mewah di lapas itu jelas bukan semata pelanggaran administratif, tapi sudah masuk kategori kriminal. Ada unsur korupsi dan penyalahgunaan wewenang di situ.
Jika Kemenimipas tidak melakukan tindakan hukum lebih lanjut, memang sudah tepat rencana Ombudsman untuk melaporkan temuan mereka ke aparat hukum, khususnya KPK yang sudah secara terbuka menyatakan siap menindaklanjuti temuan Ombudsman. ()
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan B&S Alliance
Senin, 5 Oktober 2026
