EKONOMI
1. Menanggapi sorotan tentang desil, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penentuan indikator kategori desil mengacu pada sensus ekonomi dan Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSEN). Saat ini, kata dia, kebijakan bantuan sosial menggunakan satu data dari DTSEN.
Pemerintah menggunakan pengelompok kesejahteraan keluarga dalam desil 1 sampai 10. Desil 1: Kelompok sangat miskin atau miskin ekstrem (10% kelompok terbawah). Desil 2: Kelompok miskin. Desil 3: Kelompok hampir miskin. Desil 4: Kelompok rentan miskin. Desil 5: Kelompok pas-pasan/ menengah bawah yang relatif stabil. Desil 6 – 10: Kelompok menengah hingga sangat kaya.
Isu desil ramai sejak pemerintah berencana membatasi pembelian BBM berdasarkan desil. Kata-kata “cek bansos” dan “desil” banyak dicari di Google. Banyak warga mengeluh kategori desil tak sesuai fakta. Bahkan, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengirim surat protes ke BPS karena banyak warga miskin yang sebelumnya berada di desil 1-5 tiba-tiba naik jadi desil 6-10 di DTSEN.
Peneliti ketenagakerjaan BRIN, Nawawi, mengatakan penggunaan desil sebagai dasar penyaluran bansos, termasuk BBM, berisiko salah sasaran. Sebab, kata dia, tata kelola kependudukan di Indonesia masih bermasalah. Terutama dalam pemutakhiran, pencatatan, dan metode pendataan.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut klasifikasi desil berdasarkan pengeluaran, relevan sebagai alat pemetaan awal. Tapi tak cukup akurat sebagai penentu kondisi ekonomi.
Pengeluaran, kata dia, lebih menggambarkan kemampuan konsumsi daripada pendapatan yang berubah-ubah. Selain itu, besarnya pengeluaran yang sama belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan yang sama.
2. Menkeu Purbaya mengungkapkan, pembatasan penyaluran subsidi BBM untuk masyarakat mampu atau desil 9 -10 berpotensi menghemat 10% dari total anggaran subsidi BBM. Pembatasan dilakukan bertahap, mulai dari desil 10 dulu.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mematok anggaran subsidi energi sebesar Rp 272,9 triliun, termasuk BBM. Angka itu naik 20,1% dibanding outlook APBN 2026 yang dipagu Rp 227,3 triliun. Pemerintah juga akan memangkas kuota BBM subsidi pada 2027. Kuota BBM subsidi ditetapkan 20,09 juta kiloliter (KL), berkurang 28,34 juta KL (58,5%) dari kuota 2026 sebesar 48,43 juta KL.
3. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dolfie Othniel Frederic, menagih laporan profil utang pemerintah yang belum diberikan hingga kini. Hal itu disampaikan saat rapat kerja dengan Menkeu hari ini. Seharusnya, kata dia, laporan itu sudah diserahkan karena laporan Panja telah dibuat sejak 20 Juli lalu.
Ketua Banggar Said Abdullah mengaku memberi tenggat hingga November kepada Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti. Namun, Dolfie menilai itu terlalu lama. Menkeu Purbaya pun menyanggupi selesai dan diserahkan dalam waktu satu minggu.
HUKUM
KPK sudah menyita aset senilai Rp 150 miliar dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim dan 7 pejabat Ditjen Imigrasi lainnya. Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein hari ini mengungkapkan, penyitaan aset itu juga dimaksudkan untuk penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Silmy Karim dan para anak buahnya itu ditahan KPK pada 4 Juni lalu atas dugaan pemerasan terhadap warga negara asing yang meminta izin tinggal di Indonesia. Silmy sudah meminta jatah dari pemerasan itu sejak ia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, dan berlanjut sampai ia menjabat Wamen Imipas.
POLITIK
Presiden Prabowo sudah mengirim surat kepada DPR untuk mendapat persetujuan penjualan kapal latih TNI AL Ki Hajar Dewantara, yang dibacakan dalam rapat paripurna DPR Selasa lalu. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait hari ini menjelaskan, alasan penjualan karena kapal tersebut sudah tergolong tua, buatan tahun 1980-an, sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Kapal itu sudah diusulkan dihapus sejak tahun 2017.
BENCANA
Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sejumlah provinsi di Kalimantan dengan tingkat kepekatan yang bervariasi. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per hari ini, ada ribuan titik panas di seluruh Indonesia, terbanyak di Kalimantan, sebanyak 1.106 titik. Titik panas di Papua sebanyak 179, di Sumatera 34 titik.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “KRL” masuk dalam daftar 25 pencarian terbanyak di Google Trends. KRL lintas Bogor-Jakarta hari ini mengalami gangguan perjalanan, akibat kecelakaan seorang lansia 80 tahun tewas terserempet kereta di wilayah Kebon Baru, Tebet.
2. “Kebakaran Kalimantan” trending di Google Trends. Kata “Kalsel” juga masih trending di X hari ini. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) semakin meluas di Kalimantan. Mulai dari Kaltara, Kaltim, Kalteng, hingga Kalsel. Titik api paling padat di peta terjadi di Kalsel.
HIGHLIGHTS
1. Rencana pemerintah untuk membatasi penjualan BBM subsidi berdasarkan desil, sudah menjadi perhatian publik. Maklum saja, ini menyangkut bahan bakar yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar rakyat.
Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil kebijakan tersebut mengingat banyak kasus pengelompokan desil ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada. Data desil masih harus dilakukan verifikasi yang terus-menerus, mengingat kesejahteraan orang dapat berubah.
2. Terjadi perembetan krusial kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia, yang merupakan ekspansi metode pembukaan lahan dengan membakar, ke wilayah Papua. Di samping itu, fakta menunjukkan bahwa Sumatera dan terutama Kalimantan, masih menjadi episentrum krisis kebakaran. Bagi pelaku, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai cepat dan ekonomis. Munculnya 179 titik panas di Papua menandakan adanya transfer praktik buruk dari Sumatera dan Kalimantan. Jika tidak dimitigasi segera, ekosistem gambut dan hutan hujan tropis Papua yang merupakan salah satu “paru-paru dunia” yang tersisa, akan mengalami degradasi masif, serupa dengan yang terjadi di Kalimantan.
Papua memiliki karakteristik keanekaragaman hayati yang endemik dan tanah gambut yang dalam. Jika metode pembakaran lahan menjadi kebiasaan di Papua, pemulihan ekosistemnya akan jauh lebih sulit dan memakan biaya ekologis yang jauh lebih mahal dibandingkan wilayah lain.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 20 Agustus 2026
