HUKUM
1. Mantan Mendibudristek Nadiem Makarim yang divonis hukuman 10 tahun penjara melaporkan 4 orang hakim yang mengadilinya ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tim kuasa hukum Nadiem hari ini sudah menyerahkan laporan tersebut di kantor KY.
Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menyatakan pelaporan dilakukan mengingat 4 anggota majelis hakim melakukan manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan. Selain itu, ada 2 hakim yang tidur saat persidangan. Ari juga menyebut hakim Purwanto S Abdullah ditunjuk menjadi ketua majelis hakim yang mengadili Nadiem, padahal ia telah dijatuhi sanksi non-palu oleh Komisi Yudisial dalam perkara lain.
2. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku sudah mengembalikan amplop pemberian Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, yang ditangkap KPK. Namun, langkah yang diambil Raja Juli dinilai keliru oleh KPK maupun Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo. Menurut Firman, sebagai penyelenggara negara seharusnya Raja Juli melaporkan dan mengembalikan amplop tersebut kepada KPK, bukan kepada si pemberi.
POLITIK
Sejak Januari 2026 hingga kini KPK sudah menangkap 7 kepala daerah karena diduga melakukan tindak korupsi dan gratifikasi. Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, biaya politik yang tinggi menjadi salah satu penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Biaya itu antara lain untuk membeli suara, baik kepada partai pengusung, maupun kepada rakyat pemilih melalui berbagai cara seperti serangan fajar.
EKONOMI
1. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia turun tajam menjadi 46,9 pada Juni dari sebelumnya di 50,0. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penurunan PMI manufaktur itu sangat mengkhawatirkan karena merupakan level terendah sejak Juni 2025, juga menjadi kontraksi kedua dalam 3 bulan terakhir. Artinya, kata dia, pelemahan ini mulai membentuk pola, bukan lagi sekadar fluktuasi bulanan.
Yusuf menjelaskan, industri menghadapi tekanan dari 2 sisi sekaligus. Dari sisi permintaan, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan pesanan baru turun dengan laju tercepat dalam setahun, sementara pesanan ekspor terendah sejak Agustus 2021. Dari sisi biaya, perusahaan menghadapi kenaikan harga bahan baku yang diperparah oleh pelemahan rupiah. Hal itu lalu bermuara ke pelemahan daya beli, sehingga konsumsi domestik kehilangan tenaga.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita juga melihat, hal itu menunjukkan sektor manufaktur sedang kehilangan momentum. Meski demikian, ia menilai penurunan PMI belum tentu langsung berisiko meningkatnya jumlah PHK. Biasanya ada jeda waktu (lag). Perusahaan biasanya akan menahan rekrutmen lebih dulu, kemudian mengurangi jam kerja, dan baru berlanjut ke PHK kalau tekanan berlanjut.
Senior Macro Strategist Samuel Sekuritas (SSI) Fithra F Hastiadi juga melihat sektor industri telah memasuki perlambatan siklus, bukan sekadar pelemahan sementara. Ia memperkirakan aktivitas manufaktur tetap di bawah tekanan pada kuartal III. Kombinasi permintaan yang melemah dan biaya produksi yang tetap tinggi ini mencerminkan kondisi mikroekonomi yang semakin stagflasioner, di mana perusahaan menghadapi volume penjualan yang turun sekaligus margin keuntungan tertekan.
2. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah menerima 608.168 laporan terkait penipuan (scam) selama November 2024-Juni 2026. IASC juga memblokir 557.751 rekening, dan mengamankan dana korban Rp 674,1 miliar. Dari jumlah dana yang diamankan, Rp 196,93 miliar di antaranya sudah dikembalikan kepada para korban. Artinya, masih ada sekitar Rp 477,17 miliar dana korban yang masih dalam proses.
Meski begitu, jumlah dana yang berhasil diamankan ini jauh dari total kerugian korban. Sebab, menurut Ketua Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) Rizal Ramadhani, total dana yang hilang akibat tindak penipuan telah mencapai Rp 9,3 triliun selama November 2024-Mei 2026. Jika dihitung, persentase dana yang berhasil diamankan dibandingkan total kerugian masyarakat, hanya sekitar 7,24%. Ini terjadi karena korban acap terlambat melaporkan ke IASC, OJK, maupun Satgas PASTI.
3. Direktur Eksekutif Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo, membantah PHK di perusahaan. Usai bertemu DPR, ia menjelaskan, yang terjadi adalah perusahaan melakukan penataan tenaga kerja dan mobilitas internal. Dalam penataan itu, ada karyawan yang memilih untuk meninggalkan posisinya dan mengambil paket pesangon. Ia menambahkan, perusahaan juga melakukan rekrutmen 100 posisi di Indonesia.
Sebelumnya, Tokopedia dikabarkan melakukan PHK atas 90% karyawannya sejak diakuisisi ByteDance, pemilik TikTok. Lebih dari 450 karyawan di unit teknologi masuk dalam PHK terakhir. Sekarang dari 2.500 karyawan di Tokopedia tinggal 10%. Mereka yang tersisa bekerja pada posisi bisnis, trust and safety, dan teknologi. Karyawan teknologi, dari 1.100 orang, kabarnya kini tinggal 35 orang.
TRENDING MEDSOS
1. Nama Raja Juli Antoni banyak dicari di Google hari ini. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, Menhut Raja Juli Antoni pada Jumat lalu melaporkan telah mengembalikan amplop dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang terkena OTT. Direktorat Gratifikasi dan Pelayan Publik KPK akan menganalisis laporan itu. Berdasarkan Peraturan KPK No. 1/2026, pengembalian uang tak menghapus unsur pidana.
2. Kata-kata Prabowo Lawan Budaya LGBT trending di X. Presiden Prabowo menerbitkan Perpres No. 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029. Dalam perpres tersebut, LGBTQ dimasukkan sebagai ancaman nonmiliter.
HIGHLIGHTS
1. Para ekonom melihat turunnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur ke zona kontraksi 46,9 sangat mengkhawatirkan. Seperti dilaporkan S&P Global, manufaktur Indonesia mengalami tekanan dari dua sisi sekaligus, turunnya permintaan — domestik maupun ekspor. Tekanan ini diperkirakan masih berlanjut hingga kuartal ketiga tahun ini.
Sebaliknya, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan, pemerintah melihat pelemahan itu lebih bersifat situasional daripada mencerminkan pelemahan fundamental industri.
Terlepas dari betul tidaknya penilaian Kemenko Perekonomian, seharusnya pemerintah lebih mendengar suara kalangan usaha. Apindo sudah beberapa kali menyampaikan pelaku industri sudah menahan ekspansi, mengurangi pembelian bahan baku, hingga menyesuaikan tenaga kerja. Jika ini berlanjut, gelombang PHK yang sudah terjadi saat ini akan lebih membesar.
2. Sebagai penyelenggara negara, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni seharusnya tahu bahwa sesuai aturan penerimaan hadiah dari orang lain harus dilaporkan dan diserahkan kepada KPK. Namun, hal itu tidak ia lakukan ketika menerima amplop yang diberikan oleh Bupati Kuansing Suhardiman Amby.
Pengakuan Raja Juli tersebut dilakukan setelah KPK menangkap Suhardiman atas dugaan korupsi. Publik tentu berharap KPK bekerja lebih keras untuk menemukan titik terang dari perbuatan Raja Juli dan Suhardiman tersebut.
3. Turunnya PMI manufaktur ke 46,9 seharusnya dibaca bukan sebagai angka statistik biasa, melainkan sebagai peringatan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi mulai kehilangan tenaga. Yang mengkhawatirkan, pelemahan kali ini datang dari dua arah sekaligus: permintaan domestik dan ekspor yang melemah, sementara biaya produksi tetap tinggi akibat harga bahan baku dan tekanan nilai tukar.
Ketika pelaku usaha mulai menunda ekspansi, mengurangi pembelian bahan baku, dan menahan perekrutan tenaga kerja, risiko terbesar bukan hanya perlambatan pertumbuhan, melainkan terkikisnya kesempatan kerja dan melemahnya daya beli masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Di saat yang sama, maraknya penipuan digital dengan kerugian mencapai Rp 9,3 triliun serta berulangnya kasus korupsi kepala daerah, menunjukkan bahwa biaya ekonomi Indonesia tidak hanya lahir dari pasar, tetapi juga dari lemahnya tata kelola dan rendahnya integritas institusi.
Kombinasi perlambatan ekonomi dan defisit kepercayaan seperti ini, selalu berbahaya karena saling memperkuat satu sama lain. Namun masih ada ruang untuk membalik keadaan. Kesediaan mendengar peringatan dari dunia usaha, memperkuat kepastian kebijakan, dan memperbaiki tata kelola publik, dapat menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan sebelum perlambatan yang kini tampak sektoral berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 6 Juli 2026
