POLITIK
Dua lembaga survei merilis jajak pendapat tentang kinerja Presiden Prabowo, dengan hasil yang berbeda jauh. Poltracking Indonesia pada 4 Juni lalu mengungkap, sebanyak 72,2% responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah yang dipimpin Prabowo-Gibran. Survei dilakukan pada 11-17 Mei 2026, dengan sampel 1.220 responden. Sebanyak 72,2% responden yang mengaku puas terbagi atas 6,2% yang mengaku sangat puas, dan 66% cukup puas.
Sedangkan Indopol Survei & Consulting yang merilis hasil surveinya pada 9 Juni 2026 menyampaikan, sebanyak 59,75% responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Prabowo, dan 40,25% menyatakan tidak puas. Survei dilakukan pada 26 Mei–1 Juni 2026. Menurut Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting, Ratno Sulistiyanto, tingkat kepuasan 59,75% untuk seorang kepala negara yang baru 17 bulan menjabat, mencerminkan fase political vulnerability yang nyata. Political vulnerability adalah kerentanan suatu negara atau wilayah terhadap krisis akibat kelemahan dalam sistem politik dan tata kelola pemerintah. Hal ini mencakup korupsi, demokrasi yang lemah, konflik sosial, dan ketidakstabilan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.
HUKUM
1. Pengacara tersangka korupsi Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen (purn) Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengaku kliennya sudah membeberkan kepada penyidik Kejagung 26 nama dari kalangan eksekutif dan legislatif yang turut menikmati duit program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sony yang mantan Wakil Kepala BGN sudah mengajukan diri sebagai kolaborator untuk mengungkap korupsi di BGN. Krisna tidak mau mengungkap 26 nama yang disebut oleh Sony.
Di media sosial beredar 26 nama yang dimaksud, yang tidak disertai klarifikasi dari Kejagung maupun Sony. Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman ada dalam daftar nama itu. Namun, Dudung membantah ikut menikmati duit MBG, demikian pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.
2. Sementara itu sejumlah investor atau pemodal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan protes di kantor BGN kemarin. Mereka menuntut pembayaran atas modal yang mereka keluarkan untuk membangun dapur MBG. Selain itu dikabarkan sejumlah SPPG di berbagai daerah terpaksa menutup operasi karena tidak mendapat kucuran dana dari BGN. Menurut Kepala KSP Dudung Abdurachman, ada moratorium pembangunan SPPG karena tengah dilakukan penataan ulang program MBG.
3. Empat terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus, hari ini divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Jakarta. Sersan Dua Edi Sudarko dihukum penjara selama 3 tahun, dan Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dihukum 2 tahun 6 bulan penjara. Mereka juga dipecat dari TNI. Terdakwa Kapten Nandala Dwi Prasetia divonis 2 tahun penjara, dan Letnan Satu Sami Lakka dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Keduanya tidak dipecat dari dinas militer.
Andrie Yunus diserang oleh mereka pada 12 Maret 2026, dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif atas luka-luka yang dideritanya. Selama persidangan, Andrie sebagai korban tidak bisa dihadirkan oleh oditur (jaksa). Alasan Andrie tidak mau menghadiri sidang, selain karena sedang menjalani perawatan, juga menolak kasusnya ditangani oleh militer.
EKONOMI
1. Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green. Pertamax menjadi Rp 16.250/liter dari sebelumnya Rp 12.300/liter, sementara Pertamax Green dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, harga BBM nonsubsidi lain tetap. Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp 20.750, Dexlite (CN 51) Rp 23.000, dan Pertamax Dex (CN 53) tetap Rp 24.800. Begitu pula BBM bersubsidi Pertalite dan Biosolar tetap Rp 10.000 dan Rp 6.800.
Menkeu Purbaya yakin, kenaikan Pertamax hanya sedikit memengaruhi inflasi karena pengguna BBM tersebut kebanyakan masyarakat, bukan angkutan barang atau umum. Mengenai kemungkinan jebolnya kuota Pertalite akibat migrasi dari Pertamax, ia mengatakan, kebijakannya di tangan Menteri ESDM. Sementara Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun beranggapan, kenaikan harga itu pasti memicu migrasi ke Pertalite. DPR dan pemerintah, kata dia, sedang mendiskusikan pemberian stimulus baru kepada masyarakat.
Pakar energi dari UGM Fahmy Radhi memprediksi kuota BBM bersubsidi Pertalite yang ditetapkan sebesar 29,26 juta kiloliter (kl) bakal jebol karena migrasi konsumsi dari Pertamax. Selisih harga yang mencapai Rp 6.250 membuat masyarakat lebih memilih Pertalite. Kuota BBM bersubsidi juga akan perlu ditambah untuk memitigasi kelangkaan Pertalite dan antrean panjang. Artinya, beban anggaran subsidi pun akan membengkak.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyu Askar mengatakan, konsumen Pertamax juga berasal dari kalangan pengemudi ojol, guru, dan kelas menengah. Kenaikan 32% ini menyebabkan daya beli kelas menengah dan menuju kelas menengah (aspiring middle class) semakin merosot, meningkatkan jumlah penduduk rentan miskin, dan meningkatkan harga pangan. Juga membuat transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, dan mendorong PHK pada kuartal III.
2. Bank Indonesia (BI) melaporkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2026 berada di level 120,9, anjlok dari bulan sebelumnya di 123,0. Direktur Eksekutif Dept Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, IKK ini ditopang oleh persepsi kondisi saat ini (IKE) dan ekspektasi ke depan (IEK). IKE Mei tercatat 112,2, lebih rendah dibanding April yang 116,5. Sementara IEK naik tipis menjadi 129,7.
Komponen pembentuk IKE Mei kompak turun. Komponen Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) turun menjadi 105,0. Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (IPDG) menjadi 108,3, dan Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) melemah menjadi 123,2. Sementara 2 komponen IEK tercatat meningkat, dan 1 melemah. Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha menjadi 124,5 naik dari 124,1 pada April, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja naik menjadi 128,1 dari sebelumnya 127,7. Dan, Indeks Ekspektasi Penghasilan turun menjadi 136,5.
3. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos yang akan lebih banyak berupa bantuan tunai langsung. Nilai yang diterima masyarakat rata-rata Rp 5,4 juta per orang. Skema penyalurannya akan ditopang oleh sistem Digital Single ID yang tengah dikembangkan sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis akal imitasi (AI). Menurut dia, sistem ini akan bisa berjalan mulai awal tahun depan, termasuk untuk penyaluran kredit UMKM.
4. Rupiah tampil perkasa menghadapi dolar AS pada perdagangan hari ini. Merujuk data Refinitiv, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,55% ke level Rp 17.950/USD. Posisi ini membuat rupiah berhasil keluar dari level psikologis Rp 18.000/USD. Rupiah dibuka di level Rp17.875/US$ atau menguat 0,97%. Namun, sempat berkurang hingga kembali menyentuh Rp 18.000/USD, sebelum akhirnya ditutup menguat. Indeks dolar AS (DXY), per pukul 15.00 WIB berada di zona merah dengan pelemahan tipis 0,03% ke level 99,882.
Penguatan rupiah masih sejalan dengan respons pasar terhadap keputusan BI menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 5,50%. Ekonom Senior DBS Bank, Radhika Rao menilai, ruang kenaikan BI Rate masih terbuka lebar hingga akhir kuartal III-2026 karena potensi tertekannya rupiah masih cukup besar. Ia memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 2 kali dan membawa BI Rate menjadi 6% pada akhir tahun.
Mengenai potensi kenaikan lagi BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 17-18 Juni, Direktur Eksekutif Dept Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, BI akan terus melakukan evaluasi terkait hal itu. Sehari sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo masih enggan membeberkan mengenai potensi kenaikan BI Rate pada RDG mendatang.
TRENDING MEDSOS
1. Pertamax dan Pertalite trending di X hari ini, menyusul keputusan Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax menjadi Rp 16.250/liter setelah sebelumnya ditahan di Rp 12.300/liter. Sementara sebagian warganet membahas sampai berapa lama pemerintah mampu menahan harga Pertalite tanpa mau mengorbankan MBG dan Kopdes Merah Putih.
2. Harga Pertamax hari ini juga memuncaki topik pencarian di Google dengan lebih 200 ribu pencarian. Selain itu, nama Chatib Basri juga banyak dicari di Google. Usai dipanggil Presiden di Istana, Mantan Menkeu zaman SBY itu membantah akan ditugaskan mengisi kursi menteri keuangan.
HIGHLIGHTS
1. Digitalisasi dalam skema penyaluran Bansos harus dipastikan untuk mempermudah, bukan malah nantinya mempersulit atau bahkan menghilangkan hak-hak sosial kelompok paling rentan. AI selama ini bekerja berdasarkan algoritma atau historis data yang diumpankan kepadanya. Jika data dasar yang digunakan masih bias, usang, atau tidak merekam realitas masyarakat sektor informal (yang pendapatannya tidak menentu dan tidak tercatat di institusi keuangan formal), AI akan melanggengkan eksklusi tersebut. Masyarakat rentan yang tidak melek digital, berisiko terlempar dari sistem. Hal lainnya adalah perlunya perlindungan data pribadi diterapkan secara rigid agar data sosiodemografis masyarakat miskin tidak dieksploitasi pihak ketiga.
2. Kenaikan tajam harga Pertamax hingga mencapai Rp 16.250 per liter, menjadi pengingat bahwa tekanan ekonomi yang selama ini ditahan pemerintah mulai mencari jalannya sendiri. Dalam jangka pendek, kebijakan mempertahankan harga Pertalite memang dapat meredam gejolak sosial. Namun, selisih harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan nonsubsidi, berisiko mendorong migrasi konsumsi, memperbesar beban subsidi, dan pada akhirnya menambah tekanan terhadap APBN yang sudah menghadapi berbagai kewajiban fiskal. Pada saat yang sama, Indeks Keyakinan Konsumen kembali melemah, terutama pada persepsi ketersediaan lapangan kerja dan kondisi ekonomi saat ini. Ini menunjukkan bahwa bagi banyak rumah tangga, tekanan biaya hidup mulai terasa lebih nyata dibanding optimisme terhadap masa depan. Di tengah situasi tersebut, penguatan rupiah yang kembali berada di bawah Rp 18.000 per dolar AS setelah kenaikan BI Rate, patut diapresiasi sebagai sinyal bahwa instrumen stabilisasi masih bekerja. Namun, seperti terlihat dalam beberapa pekan terakhir, persoalan yang dihadapi tidak lagi semata-mata nilai tukar atau inflasi, melainkan kepercayaan terhadap arah kebijakan dan kualitas tata kelola. Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga stabilitas harga dan pasar keuangan, tetapi juga memastikan bahwa program-program prioritas memiliki tata kelola yang kredibel, pembiayaan yang berkelanjutan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hanya dengan cara itu kepercayaan publik dan pasar dapat dipulihkan secara lebih permanen.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 10 Juni 2026
