HUKUM
1. Tentara dari Kodam Jaya telah diterjunkan bersama personel Polda Metro Jaya untuk memburu penjahat jalanan alias begal di wilayah Jabodetabek. Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan, pihaknya menurunkan personel dari Koramil, Kodim, hingga batalion tempur untuk patroli bersama kepolisian.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas hari ini mengatakan, meskipun tidak ada instruksi langsung dari Mabes TNI, tapi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendukung tentara membantu polisi. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan, keterlibatan tentara dalam kegiatan tersebut termasuk dalam tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
2. Beredar di media sosial rekaman video yang menampilkan pertengkaran sejumlah orang dengan narasi pembubaran ibadah, sedangkan 2 polisi yang hadir di lokasi itu terlihat hanya menonton pertengkaran tersebut. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kombes Pol Ihsan hari ini menjelaskan, saat umat Kristen Gereja Misi Sejahtera (GMS) melaksanakan ibadah, datanglah rombongan dari Front Jihad Islam (FJI).
Massa FJI itu membubarkan peribadatan tersebut dengan alasan GMS menggunakan tempat yang tidak punya izin sebagai gereja. Lokasi kejadian di Dusun Glugo, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, DIY. Merespons kejadian tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, perbedaan merupakan keniscayaan dari Allah, karena itu tidak ada pihak yang paling benar sendiri dalam menyikapi keberagaman di masyarakat.
3. Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang melakukan penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan sawit yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor atau transfer pricing. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi hari ini mengungkapkan, sejumlah perusahaan yang diselidiki itu termasuk 10 nama perusahaan yang disebut Menkeu Purbaya kemarin. Purbaya menyebut telah mengambil sampel secara acak dari daftar perusahaan eksportir sawit sebanyak 10, dengan temuan dugaan manipulasi harga sebanyak sekitar US$ 84 juta.
POLITIK
1. Presiden Prabowo tidak menjalankan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Indonesia, tapi di Prancis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro hari ini mengabarkan, Presiden sudah berangkat ke Prancis kemarin malam untuk kunjungan kerja. Ini kunjungan ke Prancis yang ke-4 sejak Prabowo menjabat sebagai presiden; yang pertama pada Juli 2025, ke-2 pada Januari 2026, dan ke-3 pada April 2026. Juri mengungkapkan, untuk Idul Adha 1447 H Presiden menyalurkan 1.098 sapi kurban kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
2. Komisi III DPR tengah menggodok revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Salah satu poin dalam revisi itu, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hari ini, adalah mengubah batas usia pensiun, disetarakan dengan batas usia pensiun bagi aparat Kejaksaan Agung dan TNI yang sudah lebih dulu ditambah. Berdasarkan UU tersebut, usia pensiun polisi adalah 58 tahun, sedangkan di TNI dan Kejagung 60 tahun. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membantah anggapan bahwa rencana revisi UU Polri itu demi kepentingan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kini berusia 57 tahun.
EKONOMI
1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah kembali menggelontorkan stimulus ekonomi untuk semester II-2026, termasuk periode libur sekolah, dengan total anggaran Rp 7,85 triliun. Insentif berupa lanjutan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat domestik, diskon transportasi darat dan laut, program magang, hingga insentif pajak bagi penulis berupa PPh final 1,5%.
Untuk periode libur sekolah, diskon transportasi darat dan penyeberangan senilai Rp 190 miliar, diskon tiket pesawat Rp 447,2 miliar. Untuk periode natal-tahun baru, PPN DTP senilai Rp 772 miliar, insentif transportasi darat dan penyeberangan Rp 161,4 miliar. Program magang nasional batch ke-4 untuk 150.000 orang Rp 4,14 triliun, dan program vokasi Rp 2,12 triliun.
2. Wamentan Sudaryono menjamin, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) hanya bertindak sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor, bukan mengambil keuntungan dari transaksi ekspor sawit. Itu dikatakan merespons keluhan petani sawit terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu. Sudaryono mengidentifikasi saat ini ada 139 pabrik kelapa sawit yang menurunkan harga TBS. Ia meminta setelah penjelasannya ini, mereka segera menyesuaikan harga pembelian kembali.
Usai pertemuan dengan Wamentan, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, harga TBS petani swadaya sempat anjlok dari Rp 3.600/kg menjadi Rp 1.800/kg setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu. Sementara harga pokok produksi Rp 2.000/kg. Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, pelaku usaha mengalami kebingungan terkait implementasi kebijakan baru itu.
3. Sejumlah pedagang hewan kurban mengeluh jualannya turun dibanding tahun lalu. Dede, pedagang hewan kurban di Penggilingan, Jakarta Timur, mengaku hingga H-1 baru bisa menjual 16 ekor, turun sekitar 60% dibandingkan 40 ekor tahun lalu. Sementara, Kirtam, pedagang di Cipinang Melayu mengaku baru laku 50 ekor, turun dibanding 70 ekor tahun lalu.
Dede menyadari kondisi ekonomi sedang lesu sehingga hanya membawa kambing dengan bobot yang lebih ringan, seharga Rp 3-3,8 juta. Ia berharap di hari terakhir bisa laku lebih banyak sehingga meringankan biaya kirim balik hewan ke kampung.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “Ritel Raksasa” trending di X. Sejumlah akun ramai-ramai mengunggah video seseorang yang membela pernyataan Mendes/PDT Yandri Susanto yang menyebut Indomaret dan Alfamart harus setop jika Kopdes Merah Putih sudah berjalan.
2. Hari ini X juga dibanjiri video Budiman Sudjatmiko dengan tagar #AgendaBesarPrabowo, yang menjelaskan Prabowo punya agenda besar untuk rakyat tidak boleh lapar. Ia menyebut, dalam 18 bulan 108 masalah telah diselesaikan Prabowo.
3. Nama Joko Widodo banyak dicari di Google hari ini. Partai yang dipimpin anak ketiganya, PSI, mengungkapkan mantan presiden itu akan segera mengunjungi Lampung, NTT, dan Jawa Barat. Jokowi juga akan diumumkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
HIGHLIGHTS
1. Keterlibatan TNI memburu begal di wilayah Jabodetabek memicu diskusi, terutama jika ditinjau dari sudut pandang hukum, efektivitas, dan keamanan publik. Ada yang mengapresiasi sebagai langkah responsif terhadap keresahan warga, di sisi lain ada yang mengkhawatirkan terkait batasan wewenang antara aparat pertahanan dan aparat keamanan. Keterlibatan ini harus tetap berada di bawah kendali taktis kepolisian, serta mematuhi koridor hukum sipil agar tidak mencederai semangat reformasi yang memisahkan fungsi pertahanan yang ditangani TNI, dan kamtibmas yang ditangani Polri. Tanpa ini, tindakan sepihak seperti itu bisa jadi preseden, keputusan bertindak dengan dalih Operasi Militer Selain Perang bisa dijadikan alasan bertindak dalam kondisi subjektif.
2. PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang baru dibentuk, dimaksud oleh pemerintah sebagai “pintu tunggal” ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara. Tujuannya demi mencegah manipulasi harga ekspor atau transfer pricing yang biasa dilakukan para perusahaan sawit yang merugikan penerimaan negara. Pro-kontra di masyarakat pun merebak, apalagi perusahaan baru itu belum jelas benar bagaimana sistem kerjanya. Namun, Wamentan Sudaryono sudah memberi jaminan bahwa PT DSI hanya bertindak sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor, bukan mengambil keuntungan dari transaksi ekspor sawit. Penjelasan Sudaryono ini justru membikin tambah bingung, sebab hakikat PT (perusahaan terbatas) adalah mencari untung alias laba untuk mengkompensasi investasi dan biaya operasional yang sudah dikeluarkan. Jika tidak mengambil keuntungan, bukan PT namanya.
3. Di tengah pelemahan daya beli masyarakat dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi, pemerintah justru semakin agresif melakukan intervensi besar ke pasar dan tata niaga komoditas. Gagasan “ekspor satu pintu” lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia, memang lahir dari niat memperbaiki kebocoran devisa dan praktik transfer pricing yang selama ini menggerus penerimaan negara. Namun cara kebijakan ini diperkenalkan justru memunculkan problem klasik Indonesia: minimnya kejelasan desain kelembagaan, lemahnya komunikasi publik, dan tingginya ketidakpastian implementasi. Reaksi pasar sawit yang langsung membuat harga TBS petani anjlok hingga di bawah biaya produksi memperlihatkan bahwa dalam ekonomi, persepsi sering bergerak lebih cepat daripada regulasi itu sendiri. Di saat yang sama, keluhan pedagang hewan kurban yang penjualannya turun tajam menjadi sinyal sederhana tetapi penting bahwa tekanan ekonomi kini benar-benar terasa di tingkat rumah tangga. Stimulus Rp 7,85 triliun yang digelontorkan pemerintah memang dapat membantu menjaga konsumsi jangka pendek dan membuka ruang bagi program magang maupun vokasi, tetapi problem utamanya tetap sama: ekonomi masih terlalu bergantung pada belanja negara dan intervensi administratif, sementara kepastian usaha dan rasa aman pasar belum pulih sepenuhnya. Bahkan dalam isu keamanan dan sosial, kecenderungan penggunaan pendekatan koersif, seperti patroli gabungan TNI-Polri hingga pembubaran ibadah, ikut memperkuat kesan bahwa negara sedang makin mengandalkan kontrol dibanding membangun kepercayaan. Meski begitu, upaya membenahi tata kelola ekspor dan perhatian terhadap vokasi menunjukkan bahwa kesadaran untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik sebenarnya mulai muncul. Tantangannya kini adalah memastikan pembenahan dilakukan dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil, bukan cuma lewat jargon dan kelembagaan baru yang belum jelas arah akuntabilitasnya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 26 Mei 2026
Pengumuman: sehubungan dengan libur nasional Idul Adha 1447 Hijriah, pada Rabu, 27 Mei 2026, Brief Update tidak terbit.
