POLITIK
1. Gagal total pelaksanaan kegiatan yang akan digelar oleh kalangan aktivis dalam memperingati 28 tahun reformasi. Salah satu panitia acara, Ubedilah Badrun atau Kang Ubed, dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), mengabarkan hari ini, semula acara peringatan akan digelar pada Kamis malam kemarin di Hotel Naraya, Rawamangun, Jaktim. Uang sewa telah dibayar. Namun pada Kamis siang pihak hotel mengirim surat kepada panitia berisi pembatalan pemakaian ruangan, tanpa memberi alasan yang jelas. Kang Ubed mendapat penjelasan dari perwakilan hotel, bahwa pembatalan itu dikarenakan manajemen hotel mendapat telepon dari pihak lain.
Peristiwa tersebut, kata Kang Ubed yang juga merupakan salah satu aktivis reformasi 1998, merupakan tanda pembungkaman, dan semakin merusak demokrasi. Acara tersebut direncanakan akan melibatkan kalangan akademisi, mahasiswa, dan kaum pekerja. Beberapa akademisi seperti Sukidi, Otib Satibi, Anthony Budiawan direncanakan hadir.
2. Anggota Komisi I DPR dari PDIP TB Hasanuddin hari ini mengingatkan pemerintah, supaya memastikan bahwa persetujuan Indonesia kepada Amerika Serikat untuk menggunakan Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, sebagai bengkel pesawat Hercules, adalah kerja sama industri murni, tanpa ada tendensi terkait pertahanan dan militer.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di DPR Selasa lalu mengatakan, dalam kerja sama pertahanan Indonesia-AS, pihak AS meminta penggunaan Bandara Kertajati sebagai pusat maintenance-repair-overhaul (MRO) pesawat Hercules untuk kawasan Asia. Presiden Prabowo, kata Sjafrie, menyetujui permintaan AS itu.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, lahan Bandara Kertajati cukup memadai untuk mendukung rencana pengembangan MRO pesawat angkut berat C-130 Hercules di kawasan Asia. Pesawat legendaris tersebut buatan perusahaan AS Lockheed Martin. Ada puluhan negara di Asia yang menggunakan pesawat itu.
3. Panglima Koops TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga hari ini mengabarkan, tengah menyiapkan pasukan dan perlengkapan untuk mengevakuasi 8 pendulang emas yang tewas diduga dibunuh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) di wilayah Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.
Dalam rekaman video, komandan TPNPB OPM Kopitua Heluka mengaku membunuh 8 orang itu pada Selasa (19/5/2026) karena mereka anggota TNI-Polri yang menyamar sebagai pendulang emas ilegal di Korowai. Selain itu, sebagai tindakan balasan atas kematian 2 anggota OPM yang ditembak aparat keamanan pada 17 Mei 2026.
4. Sebanyak 422 aktivis Global Sumud Flotilla (GSF), termasuk 9 orang warga negara Indonesia (WNI), yang ditangkap Israel pada Senin (18/5/2026), telah dibebaskan dan tiba di Turkiye (sebelumnya bernama Turki), kemarin. Sembilan WNI tersebut direncanakan akan tiba di Indonesia Sabtu besok.
EKONOMI
1. Menkeu Purbaya mengaku bingung masyarakat merasa ekonomi sulit, sementara data menunjukkan hal sebaliknya. Menurut dia, itu karena analisa ekonom TikTok. Berdasarkan laporan BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61%. Berbicara di Jogja Financial Festival, Purbaya mengatakan, konsumsi masyarakat trennya naik kencang. Ada peningkatan penjualan otomotif, listrik, dan BBM. Itu menunjukkan daya beli masyarakat masih baik.
Purbaya juga mengatakan, pekan depan rupiah akan menguat karena global bond dalam denominasi dolar AS dan euro senilai USD 3,4 miliar laku keras. Rupiah juga akan didukung kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di bank-bank BUMN. Sebelumnya, DHE ditempatkan di berbagai bank domestik tanpa pengawasan ketat sehingga tak berdampak signifikan terhadap cadangan devisa. Ia optimistis rupiah akan kembali ke Rp 15.000-an per dolar AS.
2. Bank Indonesia melaporkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal I-2026 mengalami defisit USD 9,15 miliar, jauh lebih buruk dari kuartal IV-2025 yang surplus USD 6,07 miliar. Bahkan melampaui defisit sepanjang 2025 yang USD 7,84 miliar. Transaksi berjalan mencatat defisit USD 4 miliar. Neraca perdagangan nonmigas tetap surplus meski lebih rendah dibanding kuartal IV-2025. Neraca perdagangan migas defisit. Selain itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat dipengaruhi kenaikan pembayaran kupon/bunga. Sementara, kinerja neraca jasa membaik sejalan dengan penurunan impor jasa freight.
Transaksi modal dan finansial mengalami defisit USD 4,9 miliar, turun signifikan dibanding kuartal lalu yang surplus USD 9 miliar. BI menjelaskan, investasi langsung mencatat surplus sebagai cerminan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi domestik. Investasi portofolio juga surplus meski lebih rendah dari kuartal IV-2025. Sementara, investasi lainnya mencatat defisit dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo serta penempatan kas dan simpanan, serta aset lainnya di luar negeri.
3. Lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings menilai rencana pemerintah untuk mengendalikan ekspor terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), berpotensi menekan ekspor, mengurangi penerimaan pemerintah, serta memengaruhi neraca pembayaran negara. Dalam pernyataannya yang dirilis hari ini, S&P menilai berbagai faktor tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek peringkat kredit Indonesia dan menambah risiko penurunan (downside risk) terhadap rating Indonesia.
Seperti diberitakan, DSI akan bertugas membeli seluruh komoditas ekspor dari semua perusahaan dalam negeri, lalu menjualnya ke pembeli di luar negeri. Tahap pertama, mulai 1 Juni 2026, seluruh perusahaan masih melakukan ekspor seperti biasa, tapi DSI akan mencatatnya. Tahap kedua, DSI melakukan pembelian terhadap komoditas tersebut tapi dilakukan skema hybrid. Terakhir, mulai Januari 2027 DSI akan melakukan pembelian penuh.
TRENDING MEDSOS
1. “Kebijakan DHE Prabowo” trending di X. Sejumlah akun mengunggah keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tentang kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di bank-bank Himbara, serta pembentukan badan usaha yang akan mengendalikan ekspor komoditas. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI memperluas instrumen penempatan DHE dengan memperbolehkan penggunaan valas selain dolar AS.
2. “Binus kebakaran” masuk daftar Google Trends hari ini. Auditorium Kampus Universitas Bina Nusantara di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pagi tadi. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab kebakaran dan korban dalam peristiwa tersebut.
HIGHLIGHTS
1. Jika pembatalan sepihak peringatan 28 tahun reformasi karena ada tekanan oleh ‘pihak lain’ seperti yang disampaikan oleh pihak hotel, tindakan itu sangat disayangkan. Justru di tengah tekanan ekonomi seperti saat ini, keran demokratisasi tidak pantas untuk dimampatkan. Saluran demokrasi yang buntu atau dibuntukan, justru akan menjadi bahan bakar yang semakin memperbesar api ketidakpercayaan kepada pemerintah.
2. Sejak Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui permintaan AS untuk menggunakan Bandara Kertajati sebagai pusat bengkel pesawat Hercules untuk kawasan Asia, merebak pro-kontra di media sosial. Kalangan yang pro menyebut itu menguntungkan Indonesia karena mendapatkan pemasukan sewa, alih teknologi, dan lainnya. Sebaliknya, pihak yang kontra menilai sebagai bukti inferior Indonesia di mata AS, sebagai bagian dari tujuan jangka panjang AS menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militernya untuk menghadapi China.
3. Wacana pembentukan badan khusus pengelola ekspor sumber daya alam, memperlihatkan kegelisahan negara terhadap kebocoran devisa, transfer pricing, dan praktik rente, yang selama ini memang nyata. Namun, cara negara menjawab masalah sering kali justru memunculkan kekhawatiran baru: sentralisasi kekuasaan ekonomi yang rawan monopoli, elite capture, dan ketidakpastian hukum. Reaksi pelaku sawit dan pertambangan menunjukkan bahwa pasar tidak semata menolak penguatan tata kelola, melainkan takut pada perubahan besar yang lahir tanpa transparansi dan partisipasi memadai. Dalam situasi ketika kepercayaan investor sudah rapuh akibat tekanan fiskal, pelemahan rupiah, dan konflik global, ketidakjelasan arah kebijakan justru mudah dibaca sebagai tambahan risiko. Di sisi lain, APBN memang menunjukkan sedikit ruang bernapas: defisit menurun, keseimbangan primer kembali surplus, dan penerimaan negara tumbuh positif. Tetapi perbaikan itu juga ditopang lonjakan subsidi dan kompensasi energi yang sangat besar sebagai penyangga yang mahal, dan tidak mungkin dipertahankan terus-menerus tanpa konsekuensi fiskal jangka panjang. Ironisnya, di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan efisiensi, negara justru semakin memperluas pendekatan komando ke berbagai sektor: dari pangan, BUMN, hingga tata kelola ekonomi strategis. Ada niat membangun kedaulatan ekonomi, tetapi tanpa tata kelola yang akuntabel dan kepastian aturan, kedaulatan mudah bergeser menjadi konsentrasi kekuasaan. Harapannya, momentum pembenahan ini tidak berhenti pada simbol dan retorika, melainkan benar-benar menjadi kesempatan memperkuat institusi, memperbaiki transparansi, dan memastikan bahwa sumber daya nasional dikelola untuk kepentingan publik, bukan sekadar memperbesar ruang kendali elite.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 22 Mei 2026
