POLITIK
1. Satu lagi prajurit TNI meninggal dunia dalam tugas sebagai anggota Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). Berdasarkan penelusuran PBB, Praka Rico Pramudia tewas akibat terkena serpihan proyektil yang ditembakkan dari tank Israel di wilayah Adchit Al-Qusayr, Lebanon Selatan, pada 29 Maret 2026. Ia meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit St George, Beirut. Pemerintah Indonesia dan PBB mengutuk serangan tersebut.
Dengan demikian sudah 4 personel TNI tewas di Lebanon. Tiga prajurit lainnya adalah Praka Farizal Rhomadhon akibat serangan artileri pada 29 Maret, dan sehari kemudian Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan tewas akibat kendaraan mereka terkena peledak.
UNIFIL dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada 1978 sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon akibat dari konflik Israel Vs Hizbullah. Mereka menjaga garis perbatasan di wilayah Lebanon. Pasukan PBB tersebut menghimpun militer dari banyak negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menyumbangkan personelnya. Perang Israel vs Hizbullah meletus kembali sejak Hamas, yang didukung Hizbullah, menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023 dari Jalur Gaza.
2. Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu (PW) Indonesia berkirim surat lagi kepada Presiden Prabowo untuk audiensi. Surat pertama dikirim pada 8 April lalu, kata Sekjen DPP Aliansi P3KPW Rini Antika, tapi karena belum ada jawaban maka dikirim lagi surat dengan isi yang sama pada 20 April lalu. Mereka ingin menemui Presiden untuk menyampaikan sejumlah tuntutan perbaikan kebijakan tentang P3K.
Salah satu yang paling meresahkan mereka adalah pengupahan yang tak ada kepastian karena beban penggajian berada di tangan pemerintah daerah. Setelah pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran untuk pemda, gaji yang mereka terima pun terpangkas signifikan, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup keluarga.
Sebagai contoh nasib P3KPW di lingkup Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejak diangkat pada akhir 2025 sampai dengan pertengahan April ini, sebagian besar dari mereka belum menerima gaji sepeser pun. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Tengah Taufikurrahman menyampaikan, dari total 4.542 orang P3KPW, baru 1.223 orang yang sudah menerima gaji. Sisanya belum digaji karena menunggu pengesahan APBD 2026. Gaji P3KPW direncanakan Rp 200.000 per bulan ditambah dengan jaminan kesehatan termasuk untuk keluarga.
Kebijakan pembentukan P3KPW diambil pemerintah untuk mengakomodasi pegawai honorer di pemda, yang sebagian besar sudah bekerja puluhan tahun. Seleksi masuk dilakukan pada 2024. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 31 Desember 2025, jumlah P3KPW di Indonesia sekitar 947.000 dari total keseluruhan ASN sekitar 6,5 juta orang.
EKONOMI
1. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juli Budi Winantya mengatakan, pelemahan rupiah dipicu perang di Timur Tengah. Perang mendorong AS menggelontorkan belanja lebih besar dan membuat defisit fiskal membesar, sehingga mendorong imbal hasil US Treasury meningkat. Itulah yang kemudian mendorong arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia sehingga menekan nilai tukar rupiah. BI, kata dia, terus meningkatkan intervensinya.
Sementara Menkeu Purbaya menegaskan, pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.300/USD bukan cerminan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia. Fondasi ekonomi nasional, kata dia, masih relatif lebih kuat dibanding beberapa negara kawasan, termasuk Malaysia dan Thailand. Ia juga menyebut perkembangan nilai tukar rupiah masih masuk dalam skenario yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia juga memastikan defisit APBN masih akan di bawah ambang batas 3%.
Pada perdagangan akhir pekan kemarin, rupiah ditutup menguat 0,52% ke Rp 17.205/USD. Sepanjang pekan ini, rupiah telah melemah 0,9%, melanjutkan tren pelemahannya selama sebulan mencapai 1,28%. Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama kembali menguat di level 98, seiring naiknya harga minyak di atas USD 100/barel. Hal ini membebani mata uang kawasan. Namun bagi rupiah, beban eksternal diperparah oleh kondisi domestik, terutama sentimen terkait fiskal.
2. Lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings menilai Indonesia masih punya ruang untuk melampaui batas defisit fiskal 3% dari PDB tanpa memicu penurunan rating utang. Pelonggaran defisit masih bisa ditoleransi selama bersifat sementara akibat tekanan eksternal, seperti perang di Timur Tengah. Menurut Direktur Sovereign Ratings Fitch, George Xu, pelonggaran defisit bisa ditoleransi jika pemerintah mampu menjaga komunikasi yang jelas kepada pasar, serta memiliki rencana konsolidasi fiskal ke depan.
Bulan lalu, Fitch menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Keputusan itu didasarkan pada meningkatnya ketidakpastian serta menurunnya kredibilitas kebijakan, di tengah berbagai tantangan ekonomi sepanjang 2026. Namun penilaian itu belum memasukkan dampak konflik Timur Tengah yang dinilai memperbesar risiko fiskal. Pemerintah sendiri tengah membahas kemungkinan pelebaran defisit anggaran akibat perang, bahkan bisa sampai 4% dari PDB.
3. Menkeu Purbaya menyatakan akan memperketat proses screening atau penyaringan anggaran program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu dikatakan merespons temuan KPK yang menyebut ada potensi korupsi dalam program MBG. Ia mengakui ada kelemahan, tapi wajar karena MBG merupakan program baru. Purbaya mengaku mendukung MBG. Namun dalam pelaksanaannya, ia meminta agar penggunaan anggarannya lebih efisien. Menurut dia, BGN sudah melakukan efisiensi dengan memperpendek operasional hanya 5 hari seminggu.
Sementara Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pengadaan layanan video conference senilai Rp 5,7 miliar untuk periode April-Desember 2026, disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang butuh koordinasi luas. Pengadaan video conference itu menjadi sorotan karena nilainya yang besar. Menurut Dadan, layanan video conference itu merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola Pusdatin, dengan kapasitas 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan.
TRENDING MEDSOS
1. BPJS trending di X. Warganet mempertanyakan kepentingan pengangkatan aktor Raffi Ahmad sebagai Duta Kehormatan BPJS. Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, Raffi dipilih karena punya pengaruh luas dan kepedulian sosial yang selaras dengan nilai-nilai budaya BPJS Kesehatan.
2. Justice for Poppy trending di X. Warganet menyerukan dukungan bagi Poppy Sudhanta, senior legal manager di Binus University yang dipecat dan menghadapi tuntutan hukum.
3. Ambang Batas Parlemen masuk daftar Google Trends hari ini. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi diskursus di tengah rencana revisi UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Parpol-parpol menyampaikan usulan, mulai dari 0%, 3%, 4%, hingga 7% untuk ambang batas parlemen.
HIGHLIGHTS
1. Janji Menkeu Purbaya untuk lebih ketat menyaring anggaran program MBG, semoga bukan basa-basi. Belanja Badan Gizi Nasional (BGN) untuk MBG tahun lalu banyak dipertanyakan, selain dinilai tak terlalu berkait dengan program pokoknya (makanan bergizi), juga diduga ada praktik mark up. KPK sendiri juga menilai ada potensi korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Purbaya pernah mengaku menolak pembelian motor listrik senilai Rp 1,2 triliun. Tapi pengadaan motor listrik tersebut tetap dilakukan, dengan realisasi 21.800 unit. Semoga kali ini ia konsisten, dan berani menolak belanja yang dinilai tak terlalu penting untuk program pokoknya, yakni makan bergizi.
2. Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sungguh memprihatinkan. Bukan saja karena mereka mendapatkan upahnya di bawah UMK setempat, tetapi juga ternyata belum dibayarkan sampai beberapa bulan. Padahal pemerintah sendiri mewajibkan pengusaha menjalankan keputusan pembayaran upah sesuai yang ditetapkan Pemerintah Daerah masing-masing. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan keputusannya sendiri. Pemerintah harus segera memberikan penjelasan logis dan transparan terhadap pegawai honorer. Keputusan mengikat mereka sebagai pegawai dengan perjanjian-perjanjian khusus, harus dibarengi dengan konsekuensi memberikan hak-hak mereka.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 25 April 2026
