EKONOMI
1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, ruang fiskal masih cukup longgar meski harga minyak bergejolak, bahkan andai harga minyak USD 100/barel sepanjang tahun. Dengan skenario itu, defisit masih terkendali di 2,9% PDB. Bahkan, tanpa kebijakan tambahan seperti kerja fleksibel (WFH) pun defisit APBN sudah dapat ditekan di level tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga masih punya bantalan fiskal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini Rp 420 triliun yang bisa digunakan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai, pemerintah seharusnya memperbaiki keseimbangan penerimaan dan belanja secara fundamental. Penggunaan SAL secara agresif berisiko kehilangan buffer fiskal untuk menghadapi tekanan selanjutnya. Selain itu, berpotensi mengganggu likuiditas perbankan dan menekan pasar keuangan. Bahkan bisa dibaca sebagai menyempitnya ruang fiskal yang pada akhirnya meningkatkan persepsi risiko dan pembiayaan utang ke depan.
2. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) M. Ishak Razak menilai, kebijakan menahan harga BBM seharusnya diterapkan pada BBM bersubsidi. BBM nonsubsidi tetap mengacu harga pasar dan keekonomian. Apalagi selisih harga jual dan keekonomian akan ditanggung Pertamina. Untuk Pertamax saja, dengan konsumsi nasional 21,6 juta liter per hari, Pertamina bakal menanggung selisih harga keekonomian dan jual sekitar Rp 120 miliar/hari atau Rp 3,6 triliun/bulan. Belum lagi Pertamax Green, Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dexlite.
Praktisi industri migas Hadi Ismoyo mengkalkulasi jika harga minyak sekitar USD 90/barel dan kurs 17.000/USD, kenaikan harga BBM bisa mencapai 28%. Sehingga, harga Pertamax yang kini Rp 12.300/liter seharusnya menjadi sekitar Rp 15.744/liter. Jika 40% dari total kebutuhan BBM adalah nonsubsidi, spread harga yang ditanggung adalah Rp 340 miliar/hari.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, dalam jangka pendek selisih harga akan ditutup dari hasil keuntungan bisnis hulu migas Pertamina. Dalam jangka panjang arus kas Pertamina akan tertekan, dan akhirnya kebutuhan pembiayaan meningkat untuk kompensasi harga BBM nonsubsidi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kebutuhan utang, yang berdampak pada rasio leverage dan persepsi risiko kredit perusahaan. Juga mengancam ketahanan energi nasional yang sangat bergantung pada kapasitas investasi dan operasional Pertamina.
Sementara Menkeu Purbaya mengeklaim, Pertamina memiliki keuangan sehat dan cukup mampu untuk menanggung selisih harga jual BBM nonsubsidi dengan harga keekonomiannya. Ia beralasan saat ini pemerintah lancar membayar kompensasi ke Pertamina. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Roberth MV Dumatubun mengatakan, perseroan akan mengikuti arahan pemerintah, apakah selisih harga jual itu bakal dikompensasi negara ataupun perseroan.
3. Hingga kini kapal tanker Pertamina Pride yang mengangkut minyak mentah untuk kebutuhan domestik, belum bisa melewati Selat Hormuz. Namun, VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, perusahaan sudah mendapatkan pasokan pengganti muatan Pertamina Pride yang seharusnya tiba di Indonesia hari ini. Pertamina Pride memuat 249.821 metrik ton (setara dengan sekitar 1,86-1,90 juta barel) minyak mentah/kondensat dengan status laden alias sedang membawa muatan penuh.
POLITIK
1. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) hari ini melakukan pemanggilan kedua kepada 2 raksasa platform digital dunia, Google dan Meta, karena tidak mematuhi peraturan pemerintah mengenai pembatasan usia minimal 16 tahun bagi pengguna platform. PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) diberlakukan sejak 28 Maret 2026. Platform X dan Bigo Live sudah mematuhi PP itu.
Produk Google yang dituju pemerintah adalah Youtube, sedangkan produk Meta adalah Facebook, Instagram dan Threads. Sebelum tanggal pemberlakuan PP tersebut, Google sudah mengeluarkan sikap resmi menolak peraturan tersebut. Alasan Google, anak-anak seharusnya tetap memiliki akses ke ruang digital yang aman untuk belajar, tumbuh, dan bereksplorasi, bukan sepenuhnya dibatasi.
Menurut Google, kebijakan pemblokiran akun bagi anak di bawah 16 tahun justru dapat menghilangkan akses ke fitur keamanan, yang sudah dipunyai Youtube, seperti akun dengan pengawasan orang tua (supervised accounts), pengaturan waktu layar, hingga perlindungan kesejahteraan digital.
2. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai hari ini menyatakan, pemerintah berkomitmen penuh untuk pemulihan kesehatan aktivis Kontras Andrie Yunus, yang disiram air keras oleh aparat dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Andrie diserang pada malam 12 Maret 2025, sehingga mengalami luka bakar parah, dan harus menjalani perawatan di ruang intensif Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Pigai mengatakan, Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna memastikan keberlanjutan terapi jangka panjang. Semua biaya pemulihan Andrie ditanggung negara.
HUKUM
Majelis hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Sekretaris Mahkamah Agung periode 2011–2016, Nurhadi. Hakim meyakini Nurhadi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 137,16 miliar dari berbagai pihak serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sejumlah Rp 308,04 miliar. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar gratifikasi yang diterima Rp 137,16 miliar.
Ini hukuman kedua untuk Nurhadi. Pada Maret 2021, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Nurhadi dengan 6 tahun karena terbukti suap sejumlah Rp 35,73 miliar. Saat Nurhadi menjalani masa bebas bersyarat dari Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, KPK menangkap dan menjerat lagi dia pada 29 Juni 2025 untuk kasus gratifikasi dan TPPU ini.
TRENDING MEDSOS
1. Kata “Gempa” dan “Bitung” trending di X. Selain di X, gempa juga menjadi topik paling dicari di Google. Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah laut di tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara, pagi tadi. BMKG memantau terjadinya tsunami kecil di 5 wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Selain dua provinsi itu, gempa juga berdampak di Gorontalo.
2. Investasi Rp380 triliun serta tagar #OlehOlehPrabowo dan #DiplomasiEkonomiPrabowo trending di X. Hari ini Presiden Prabowo kembali dari lawatannya ke Jepang dan Korea Selatan. Dalam lawatannya ke Jepang, Prabowo menyaksikan penandatanganan komitmen investasi sebesar Rp380 triliun.
HIGHLIGHTS
1. Komitmen pemerintah untuk memulihkan kesehatan aktivis Kontras Andrie Yunus patut mendapat apresiasi. Kita tentu berharap Menteri HAM Natalius Pigai dapat berbuat lebih jauh, dengan membuat pengakuan bahwa tindakan penyerangan terhadap Andrie merupakan pelanggaran HAM. Sebab berdasarkan berbagai kategori pelanggaran HAM, perlakuan terhadap Andrie tersebut sudah jelas memenuhi syarat. Tanpa harus menunggu keputusan pengadilan atas kasus tersebut, perlakuan terhadap Andrie jelas bisa dinyatakan sebagai pelanggaran HAM.
2. Narasi “ruang fiskal masih longgar” tampak lebih sebagai pernyataan optimisme kebijakan ketimbang refleksi atas tekanan struktural yang nyata. Ketergantungan pada SAL sebagai bantalan fiskal, jika digunakan agresif, berisiko menggerus buffer yang justru dibutuhkan saat ketidakpastian global, terutama lonjakan harga minyak dan gangguan pasokan seperti di Selat Hormuz semakin intens. Di sisi lain, kebijakan menahan harga BBM nonsubsidi menciptakan distorsi baru: beban fiskal dipindahkan secara implisit ke Pertamina, melemahkan arus kas, meningkatkan risiko leverage, dan dalam jangka panjang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional. Ketegangan antara stabilitas harga jangka pendek dan kesehatan fiskal-korporasi jangka panjang semakin nyata. Pada saat yang sama, konteks politik dan hukum, mulai dari penegakan regulasi digital hingga kasus korupsi berulang, membentuk lanskap kepercayaan yang tidak selalu kondusif bagi keputusan ekonomi yang kredibel. Namun mungkin masih ada ruang berharap: pentingnya disiplin fiskal yang mulai disadari, kemampuan BI dan pemerintah menjaga stabilitas makro, serta komitmen investasi besar dari luar negeri menunjukkan bahwa fondasi ekonomi belum runtuh. Tantangannya kini adalah keberanian untuk melakukan koreksi kebijakan secara lebih jujur. Yakni dengan mengembalikan harga pada logika keekonomian, memperkuat tata kelola, dan menjaga kredibilitas sebagai prasyarat utama keberlanjutan ekonomi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 2 April 2026
Pengumuman: Sehubungan dengan hari libur nasional peringatan Wafat Yesus Kristus Jumat, 3 April 2026, Brief Update tidak terbit.
