POLITIK
1. Kepada Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah kemarin mengatakan, Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah menyerahkan jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kasus penyerangan dengan air keras oleh personel Bais terhadap pengurus Kontras Andrie Yunus. Kabais tersebut adalah Letjen TNI Yudi Abrimantyo. Kapuspen Aulia tidak menjelaskan apakah penyerahan jabatan itu merupakan bentuk pencopotan oleh atasannya. Aulia juga tidak menjelaskan tentang progres penyidikan 4 personel Bais yang sudah ditahan Denpom TNI.
Para pengacara Andrie Yunus yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai, penjelasan Kapuspen TNI soal progres penanganan kasus Andrie belum menyentuh substansi perkara. Mereka menekankan Kabais juga harus diproses hukum, tak sekadar melepas jabatan. Jika tidak diikuti dengan pertanggungjawaban pidana, kata TAUD, justru berpotensi menjadi mekanisme internal yang menutup ruang akuntabilitas dan memperkuat praktik impunitas.
Pendapat serupa disuarakan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Pengunduran diri Kabais Letjen Yudi Abrimantyo tidak boleh menghentikan proses penegakan hukum. Ia mendesak agar penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus, tetap harus dilanjutkan secara menyeluruh dan transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan masyarakat.
Sementara itu, pengurus Kontras Jane Rosalina mengabarkan, kemarin Andrie Yunus menjalani tindakan operasi terpadu yang melibatkan tim spesialis mata dan bedah plastik selama lebih dari 4 jam di RSCM. Setelah mengalami penyiraman air keras pada 12 Maret 2026 di kawasan Senen, Jakpus, Andrie menjalani perawatan intensif di RSCM akibat luka bakar pada 20% fisiknya.
2. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengingatkan potensi kompleksitas hukum dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, karena kasus itu melibatkan unsur sipil dan militer. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan, mengatakan perkara tersebut juga memiliki dimensi HAM yang kuat sehingga memerlukan penanganan cermat dan berlandaskan prinsip HAM.
EKONOMI
1. Menkeu Purbaya mulai mempertimbangkan pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Program dengan alokasi Rp 335 triliun tersebut diusulkan untuk dihemat melalui pengurangan hari pelaksanaan, dari sebelumnya 6 hari per minggu menjadi 5 hari. Menurut Purbaya, langkah itu berpotensi menghemat sekitar Rp 40 triliun atau lebih. Selain MBG, pemerintah juga meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mengusulkan langkah efisiensi masing-masing.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira, menilai efisiensi MBG sebaiknya tak hanya dilakukan lewat pengurangan hari operasional. Ia menyarankan pemerintah memperketat sasaran program, terutama difokuskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia juga mendorong realokasi anggaran ke sektor yang lebih mendesak. Menurutnya, penghematan dari MBG dapat dialihkan untuk menopang subsidi energi maupun mendukung transisi energi.
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mendukung kebijakan Menkeu Purbaya yang menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Jakarta. Ia menilai langkah ini efektif untuk memperkuat likuiditas perbankan serta menekan biaya bunga, khususnya dalam mengurangi pemberian special rate bagi deposan besar. OJK juga tak keberatan jika dana itu digunakan untuk membeli SBN, sebelum nantinya disalurkan kembali dalam bentuk kredit.
Purbaya menambah penempatan SAL di Himbara sebesar Rp 100 triliun, seminggu sebelum Idul Fitri. Tujuannya untuk menambah likuiditas di sistem perekonomian. Menurut dia, kurangnya likuiditas terlihat dari meningkatnya imbal hasil (yield) surat berharga. Ia berharap tambahan dana SAL bisa menahan kenaikan yield.
3. Sebelumnya, Menkeu Purbaya memastikan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Ia beralasan saat ini harga minyak mentah dunia masih di kisaran USD 74/barel atau hanya naik sekitar USD 4 dari asumsi makro APBN 2026 sebesar USD 70/barel. Kondisi itu belum cukup kuat untuk mendorong perubahan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi.
TRENDING MEDSOS
1. “Kabais TNI” menjadi topik paling dicari di mesin pencari Google. Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Letjen Yudi Abrimantyo mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aksi 4 anak buahnya menyiram air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.
2. Topik “SPT Tahunan” menjadi salah satu yang paling dicari di Google. Kementerian Keuangan memperpanjang tenggat pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga akhir April 2026 dari semula 31 Maret 2026. Hingga kini, pelaporan pajak memang belum optimal. Jumlah SPT yang masuk masih kurang sekitar 6 juta dari target sekitar 15 juta pelaporan.
3. Kalimat “Awasi Bareng MBG” trending di X, dengan narasi mendukung program makan bergizi gratis (MBG), sekaligus mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran.
HIGHLIGHTS
1. Dalam catatan sejarah militer di era Orde Baru dan setelahnya, baru kali ini terjadi pejabat militer setingkat di bawah panglima TNI melepas jabatan (dicopot?) dalam waktu relatif cepat dari kasus yang dilakukan anak buahnya. Personel intel dari Bais TNI menyerang Andrie Yunus pada 12 Maret, identitas mereka terungkap, kemudian Kabais Letjen Yudi Abrimantyo diumumkan melepas jabatan pada 25 Maret 2026. Apakah dengan melepas jabatan (atau pencopotan) Yudi sebagai Kabais, tanggung jawab atas penyerangan sadis itu berakhir? Janganlah pemerintah/TNI berpikir demikian, karena kasus ini sudah mendapat perhatian kuat dari publik nasional maupun internasional, yang jika penanganannya parsial atau tidak tuntas justru akan meruntuhkan kredibilitas pemerintah.
2. Kesediaan pemerintah mempertimbangkan efisiensi anggaran MBG cukup bagus, meski hanya lewat pemangkasan hari operasional, dari 6 hari seminggu menjadi 5 hari. Tapi seperti kata Direktur Celios Bhima Yudhistira, akan lebih bagus lagi jika penghematan dilakukan dengan memfokuskan pemberian MBG ke daerah 3T, dan mengalihkannya menjadi penopang subsidi energi. Sejumlah laporan menunjukkan banyak potensi pemborosan di proyek MBG, termasuk belanja makanan yang justru paling kecil dalam anggaran Badan Gizi Nasional, hanya Rp 242 miliar, sangat kecil dibanding belanja kendaraan yang mencapai Rp 1,39 triliun. Penyisiran belanja yang bukan program inti ini justru mungkin paling efektif untuk memperkuat fiskal.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 26 Maret 2026
