POLITIK
1. Aktivis kelompok sipil Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus, mengalami penyerangan dengan menggunakan air keras. Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya hari ini menjelaskan, penyerangan dilakukan kemarin malam, usai Andrie menyelesaikan perekaman podcast di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) bertema remiliterisasi.
Dari hasil pemeriksaan dokter, tubuh Andrie mengalami luka bakar sekitar 24%. Dimas menduga penyerangan itu merupakan upaya untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat, khususnya pembela HAM. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mendengar insiden penyiraman air keras terhadap aktivis HAM tersebut. Namun, ia akan melakukan koordinasi mengenai kasus itu.
2. Indonesia belanja peluru kendali (rudal) supersonik Brahmos dari India. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait menyebut, pengadaan rudal itu bagian dari modernisasi perangkat keras militer dan kemampuan pertahanan, khususnya di sektor maritim. Brahmos merupakan produk bersama India dan Rusia. Berdasarkan sumber lain, kontrak pembelian Brahmos antara USD 200 juta (Rp 3,6 triliun) hingga USD 350 juta (Rp 5,9 triliun). Negara Asean yang sudah lebih dulu membeli Brahmos adalah Filipina.
SOSIAL
Jumlah penduduk Indonesia per 31 Desember 2025 sebanyak 288.315.089 orang, meningkat 1.621.396 orang dibandingkan semester I tahun 2025. Data tersebut dipaparkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi kemarin. Komposisi penduduk 145.498.082 laki-laki dan 142.816.997 perempuan. Berdasarkan agama: Islam 87,15%, Kristen 7,37%, Katolik 3,07%, Hindu 1,66%, Buddha 0,69%, Konghucu 0,03%, dan penganut kepercayaan 0,034%. Sebaran penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 55,81%.
HUKUM
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan lanjutan kemarin. Penahanan dilakukan KPK setelah upaya Yaqut mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dia sebagai tersangka korupsi kuota haji oleh KPK, kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu lalu. Ratusan anggota Banser NU menggeruduk halaman depan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta saat Yaqut menjalani pemeriksaan.
EKONOMI
1. Menkeu Purbaya menyatakan siap untuk memperlebar batas maksimal defisit APBN 3% dari PDB bila diperintah Presiden. Pelebaran batas defisit, kata dia, memang harus mempertimbangkan sentimen investor. Jika lembaga rating global yang menjadi acuan investor bersikap adil, keputusan pelebaran defisit tak seharusnya mengubah penilaian terhadap rating utang Indonesia. Sebab, selama ini Indonesia mampu menjaga defisit fiskal di bawah batas UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah juga menegaskan, defisit APBN tetap akan dijaga di bawah batas 3% dari PDB. Menurut dia, komitmen tersebut penting untuk menjaga stabilitas fiskal, sekaligus memberikan sinyal positif bagi pasar dan investor.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, batas defisit di atas 3% menandakan Indonesia masuk ke jurang resesi. Wacana tersebut berbahaya. Ketimbang berkeliling meyakinkan lembaga rating global, menurut Celios, sebaiknya Purbaya meyakinkan Presiden mengenai risiko pelebaran defisit APBN, mulai downgrade rating utang hingga pelemahan rupiah. Celios menyarankan untuk menggeser belanja MBG, Kopdes Merah putih, dan perampingan kabinet.
2. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah mengantisipasi tekanan APBN akibat memanasnya konflik Timur Tengah. Pemerintah diminta memilah prioritas yang mendesak dan yang bisa ditunda. Antara lain, Kopdes Merah Putih dan pembangunan infrastruktur seperti tol yang dinilai masih dapat ditunda karena bersifat multiyears.
Selain itu, menajamkan kebijakan subsidi, terutama LPG, yang masih belum tepat sasaran. Terkait MBG, Said menyebut program tersebut masuk dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, sehingga wajib dilaksanakan. Meski begitu, tata kelolanya harus terus diperbaiki dan diawasi ketat agar pelaksanaannya efektif.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Rismon” trending di X. Salah seorang dari penulis buku Jokowi’s White Paper, Rismon Hasiholan Sianipar, meminta maaf atas tuduhannya selama ini. Ia sudah menemui Jokowi, dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Pernyataan tentang keaslian ijazah Jokowi disampaikan lagi saat ia menghadap Gibran di Istana Wapres hari ini.
2. Nama “Andrie Yunus” trending di X, setelah Wakil Koordinator Kontras tersebut disiram air keras usai podcast tentang militer di YLBHI, kemarin. Kontras menuntut agar pelakunya diusut dan ditangkap. Dukungan mengalir dari warganet.
3. Selain kedua nama itu, “Yaqut” masih trending di X, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan mantan menteri agama tersebut. Setelah putusan tersebut, KPK menahan Yaqut Cholil Qoumas yang kemudian memicu kemarahan Banser NU.
HIGHLIGHTS
1. Penyerangan dengan menggunakan air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus, jelas wajib dikecam keras. Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan di negeri yang beradab. Sulit untuk diabaikan, bahwa serangan itu tak terkait dengan aktivitas Andrie sebagai pengurus Kontras. Demi menjaga kredibilitas pemerintah, seharusnya aparat hukum segera bertindak menyelidiki motif dari serangan tersebut. Namun, harapan ini juga disertai dengan rasa pesimis, mengingat kasus-kasus teror terhadap mereka yang tergolong kritis tak pernah dapat diungkap oleh kepolisian. Contoh paling gamblang adalah teror pengiriman kepala babi di kantor redaksi Tempo pada Maret 2025. Setahun berlalu, polisi tak kunjung berkabar soal hasil penyelidikannya.
2. Wacana pelebaran batas maksimal defisit APBN, ramai diperbincangkan. Menkeu Purbaya membuka peluang opsi tersebut jika Presiden memerintahkan. Sebenarnya, kemungkinan itu sudah pernah dimunculkan lembaga pemeringkat Fitch Ratings, bahkan sebelum pecah perang Timur Tengah. Saat menurunkan outlook utang pemerintah ke negatif, Fitch mengkhawatirkan masuknya UU Keuangan Negara dalam Prolegnas 2026 akan melonggarkan kerangka fiskal selama ini, termasuk batas defisit 3% PDB. Seperti disampaikan Celios, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan rencana melonggarkan batas defisit tersebut karena risikonya jelas, yakni sentimen negatif dari pasar. Rating utang pemerintah berpotensi mengalami downgrade, capital outflow yang memicu pelemahan rupiah, suku bunga naik, yang semuanya itu akan semakin membuat APBN tertekan.
3. Peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi pengingat keras bahwa ketidakpastian politik dan keamanan sipil, pada akhirnya juga adalah risiko ekonomi. Ketika suara kritis dibungkam dengan teror dan aparat tampak lamban merespons, pesan yang sampai ke pasar bukan sekadar soal HAM, tetapi tentang kredibilitas negara hukum. Padahal itu fondasi utama kepercayaan investor. Pada saat yang sama, wacana pelebaran defisit APBN di atas 3% PDB memperlihatkan tekanan fiskal yang makin nyata di tengah gejolak global, sementara belanja besar seperti MBG dan Kopdes Merah Putih terus berjalan dengan tata kelola yang masih dipertanyakan. Jika disiplin fiskal dilonggarkan tanpa reformasi prioritas belanja, risiko downgrade rating, pelemahan rupiah, dan kenaikan biaya utang akan semakin nyata. Mungkin masih ada ruang koreksi: DPR mulai menuntut penajaman prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan pengawasan program besar. Pada akhirnya, stabilitas ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh angka defisit, tetapi oleh dua hal yang lebih mendasar: kepastian hukum dan keberanian negara melindungi ruang sipil. Karena dari situlah kepercayaan publik dan pasar bertumbuh.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 13 Maret 2026
