POLITIK
1. Presiden Prabowo berencana menunjuk utusan-utusan khusus di setiap perusahaan milik negara (BUMN). Itu disampaikan dalam tasyakuran HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia berdalih langkah itu merupakan bagian dari pengawasan terhadap BUMN untuk mencegah kebocoran. Saat ini sudah ada beberapa utusan khusus presiden, antara lain Raffi Ahmad dan M Mardiono.
Prabowo tidak menjelaskan kriteria sosok yang akan ditunjuk sebagai utusan khusus di BUMN. Namun selama ini, pemerintah melalui Badan Pengelola BUMN sudah menempatkan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih sebagai komisaris di BUMN. Selain itu, sejumlah purnawirawan TNI juga ditunjuk menjadi komisaris.
2. Seluruh 8 fraksi di DPR, hari ini menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai usul inisiatif DPR. Dalam RUU tersebut diatur tentang sejumlah perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT), antara lain pemberian hak jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat aturan tentang tata laksana perekrutan dan penempatan PRT, di antaranya kewajiban perjanjian tertulis bagi PRT yang direkrut secara tidak langsung melalui perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT).
EKONOMI
1. DPR menetapkan 5 tokoh sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031. Salah satunya, Friderica Widyasari, ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK menggantikan Mahendra Siregar yang mengundurkan diri 31 Januari lalu. Penetapan Friderica diputuskan setelah Komisi XI DPR melakukan tahap fit and proper test calon ADK OJK.
Empat ADK lain adalah Hermawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner; Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon; Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen; serta Adi Budiarso, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
Seperti proses pemilihan Deputi Gubernur BI beberapa waktu lalu, proses pemilihan ADK OJK ini dipercepat, hanya beberapa hari. Padahal, Panitia Seleksi telah menetapkan jadwal seleksi hingga akhir bulan. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun beralasan, percepatan dilakukan untuk memberi kepastian kepada pasar. Seperti diketahui, sejumlah pimpinan OJK mundur pasca jatuhnya bursa saham menyusul penundaan evaluasi indeks oleh MSCI.
2. Organisasi inisiatif jurnalisme nirlaba Project Multatuli ( Project M), menurunkan laporan kritis tentang klaim sukses program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden mengeklaim MBG telah menciptakan 1 juta lapangan kerja. Menurut BPS, pada Agustus 2025 ada 146,54 juta orang bekerja, naik 1,9 juta dari Agustus 2024. Jika penambahan 1,9 juta orang itu 1 jutanya klaim dari program MBG, maka aktivitas ekonomi negara dengan pertumbuhan 5% hanya menambahkan 900 ribu lapangan kerja sisanya.
Dibandingkan data Agustus 2023 dengan 139,8 juta orang bekerja, berarti selama setahun (Agustus 2023-Agustus 2024) sebelum MBG berjalan, ada penambahan 4,8 juta orang bekerja. Artinya, tanpa MBG pun ekonomi Indonesia sempat menciptakan lapangan kerja lebih banyak dibanding setelah MBG berjalan. Itu sekaligus menunjukkan lemahnya peran pemerintah menciptakan lapangan kerja.
Klaim Kepala BGN Dadan Hindayana bahwa MBG mendongkrak penjualan sepeda motor, sulit diverifikasi. Yang bisa diverifikasi adalah pembelian sepeda motor listrik merek Emmo Mobility senilai Rp 1,2 triliun pada 2025. Sepeda motor dibeli dari PT Yasa Artha Trimanunggal, perusahaan yang baru berdiri tahun 2025 yang menggunakan alamat perusahaan sepeda motor lain, yakni PT Kaisar Motorindo Industri.
Project M juga menyoroti belanja ponsel tipe Samsung Galaxy Tab Active 5 (bundling) seharga Rp 17.927.000/unit. Padahal di marketplace harganya hanya Rp 8 jutaan. Pemborosan lain adalah belanja pakaian meliputi seragam, PDH, PDL, sepatu dinas, sepatu olahraga, topi, baret, kaos, kaos kaki, dan aksesoris senilai Rp 622,3 miliar; sebanyak Rp 6,9 miliar di antaranya untuk kaos kaki yang harga satuannya Rp 100.000.
SOSIAL
Penyebab terbesar perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama (PA) Surabaya, Jawa Timur, adalah judi online dan pinjaman online. Menurut Humas PA Surabaya, mayoritas perceraian berlatar belakang problem ekonomi baik terkait judol maupun pinjol. Berdasarkan data, bulan Januari 2026 sebanyak 462 kasus dan Februari 429 kasus. Pada 2025 terdapat 6.080 kasus perceraian yang diajukan di PA Surabaya, yang terdiri dari 4.468 cerai gugat dan 1.612 cerai talak.
TRENDING MEDSOS
1. “Pastikan Semuanya Aman” dan “Menjaga Harga Stabil” trending di X dengan narasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo yang menjamin harga bahan pokok tetap stabil dan infrastruktur siap menjelang Idulfitri.
2. Kata “BPJS” trending di X, terpicu diskusi yang dipantik oleh salah satu akun yang membandingkan BPJS zaman SBY, jalan tol zaman Jokowi, dan MBG andalan Prabowo. Akun @KangManto123 menanyakan di antara program ketiga presiden tersebut mana yang lebih dirasakan publik.
HIGHLIGHTS
1. Satu lagi ide baru Presiden yang perlu dikritisi. Rencana menunjuk utusan-utusan presiden untuk ditempatkan di BUMN-BUMN patut dipertanyakan manfaatnya. Apalagi dikaitkan dengan kebijakan efisiensi yang dicanangkan sendiri oleh Presiden. Sejak terbentuknya, Kabinet Merah Putih sudah menjadi sorotan publik karena strukturnya yang gemuk. Apalagi kemudian ditambah pembentukan badan-badan baru. Mengenai alasan perlu utusan khusus untuk pengawasan BUMN, bukankah pemerintah sudah menempatkan sejumlah wakil menteri dan petinggi militer sebagai komisaris BUMN. Alih-alih mengangkat utusan khusus untuk mengawasi BUMN, sebaiknya peran komisaris dan lembaga-lembaga pemeriksa keuangan lebih diefektifkan.
2. Kerja jurnalistik Project M yang melakukan telaah kritis atas klaim kesuksesan program MBG patut mendapat apresiasi. Para jurnalis tersebut membuat laporan berdasarkan data resmi yang diperdalam melakukan kroscek dengan fakta yang terjadi. Dari laporan mereka tersaji perbandingan antara klaim dengan fakta yang terjadi, sehingga publik mendapat informasi yang seimbang.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 12 Maret 2026
