Oleh Hery Nugroho
ADA sesuatu yang terasa ganjil dalam kasak-kusuk ekonomi Indonesia hari ini. Di ruang-ruang konferensi pemerintah, ekonomi disebut “stabil dan sehat”. Namun di dapur rumah tangga (mikro), suara keluhannya justru terdengar semakin keras. Harga kebutuhan pokok naik, pekerjaan layak semakin sulit ditemukan, dan ancaman PHK terus menghantui.
Secara resmi, indikator ekonomi memang tampak aman. Data BPS pun menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen pada 2024, dengan nilai PDB mencapai sekitar Rp22.139 triliun dan PDB per kapita sekitar Rp78,6 juta per tahun. Inflasi pun relatif rendah. Pada awal 2025, inflasi tahunan bahkan hanya sekitar 1,03 persen, jauh di bawah perkiraan bank sentral yang berada di kisaran 1,5–3,5 persen.
Jika melihat angka-angka itu saja, gambaran tentang ekonomi Indonesia terlihat cukup stabil. Pertumbuhan ada, inflasi rendah, dan fiskal relatif terkendali. Semua tampak aman-aman saja. Namun, ternyata angka makro seringkali menyembunyikan kenyataan sosial yang jauh lebih rumit.
Pertama, soal sulitnya pekerjaan layak. Secara statistik, tingkat pengangguran nasional memang relatif rendah, sekitar 4,9 persen dari angkatan kerja. Namun angka ini tetap saja berarti masih ada jutaan orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Data ketenagakerjaan menunjukkan, sekitar 7,46 juta orang masih menganggur.
Lebih dari itu, masalah sebenarnya bukan hanya pengangguran terbuka, tetapi juga kualitas pekerjaan yang tersedia. Memang banyak pekerja yang terserap di sektor informal, tetapi dengan pendapatan rendah dan tanpa perlindungan sosial. Ekonomi mungkin tampak tetap tumbuh, tetapi tidak cukup untuk menciptakan pekerjaan yang layak. Dalam terminologi ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai jobless growth—pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penciptaan lapangan kerja yang memadai.
Kedua, soal kemiskinan dan daya beli. Secara statistik, angka kemiskinan Indonesia memang terus menurun. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang, level terendah dalam dua dekade terakhir.
Namun angka ini juga menyimpan ironi. Garis kemiskinan nasional hanya sekitar Rp609 ribu per kapita per bulan. Artinya, seseorang yang memiliki pengeluaran sedikit di atas angka itu, secara statistik sudah dianggap tidak miskin, meskipun dalam praktiknya kehidupan mereka masih sangat rentan.
Dengan standar serendah itu, jutaan orang sebenarnya hidup di wilayah yang disebut near poor atau hampir miskin. Sedikit saja harga pangan naik atau pendapatan turun, dengan mudah mereka tergelincir jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Ketiga, soal inflasi yang dirasakan masyarakat. Secara resmi inflasi memang rendah, tetapi komposisi pengeluaran masyarakat tidak pernah benar-benar sama dengan keranjang inflasi nasional.
Bagi kelompok menengah bawah, sebagian besar pendapatan digunakan untuk makanan dan transportasi. Ketika harga komoditas (misalnya cabai, minyak goreng, atau beras) naik tajam, dampaknya langsung terasa pada kehidupan sehari-hari. Inilah sebabnya inflasi yang dirasakan masyarakat sering kali jauh lebih tinggi daripada inflasi yang tercatat dalam statistik resmi.
Keempat, ketimpangan distribusi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kesejahteraan yang merata. Banyak sektor yang mendorong pertumbuhan (pertambangan, keuangan, dan industri padat modal) menghasilkan nilai ekonomi besar, tetapi tidak menyerap banyak tenaga kerja. Akibatnya, kue ekonomi memang membesar, tetapi kepingannya tidak dibagi secara merata.
Dalam situasi seperti ini, statistik ekonomi bisa tampak sehat karena konsumsi kelompok atas tetap tinggi dan perusahaan besar tetap mencatat keuntungan. Namun, sebagian besar masyarakat kehidupan sehari-hari tidak banyak berubah, bahkan bisa terasa semakin berat. Paradoks ini akhirnya menciptakan jurang antara narasi resmi negara dan pengalaman hidup masyarakat.
Bagi pemerintah, ekonomi diukur melalui grafik pertumbuhan, inflasi, dan stabilitas fiskal. Tetapi bagi masyarakat, ukuran ekonomi jauh lebih sederhana: apakah pekerjaan tersedia, apakah harga kebutuhan pokok masih terjangkau, dan apakah penghasilan cukup untuk hidup layak.
Jika statistik menunjukkan kemakmuran, sementara kehidupan sehari-hari terasa semakin sulit, publik akan sampai pada kesimpulan yang pahit: ekonomi mungkin memang tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak benar-benar milik semua orang.
Kita semua tentu ingat dengan krisis ekonomi 1997-1998, meskipun saat itu ekonomi riil sudah di ambang keruntuhan, angka-angka “resmi” masih menunjukkan kondisi yang (pura-pura) stabil. Dan para pejabat maupun para ekonom partisan tetap menyatakan bahwa fundamental ekonomi dalam kondisi yang kuat dan kondusif.
Di situlah paradoks ekonomi itu berdiri, kokoh di atas angka statistik yang rapi, tetapi retak dalam kenyataan di lapangan. ***
Hery Nugroho, ekonom pada Swasaba Research Initiative (SRI) Yogyakarta.
