Oleh Hery Nugroho
KONFLIK militer terbuka antara Amerika Serikat–Israel melawan Iran menjadi masalah serius geopolitik regional, yang dampaknya merembet ke tataran internasional Bagi Indonesia, eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah itu selalu identik dengan ancaman nyata terhadap stabilitas makroekonomi. Bukan karena Indonesia terlibat langsung, melainkan karena Indonesia masih bergantung pada energi impor dan aliran modal global yang sensitif terhadap risiko semacam ini. Terlebih lagi Indonesia kini berada dalam sorotan dunia akibat kedekatan politis dengan AS dalam berbagai forum, yang sangat berpotensi memunculkan sentimen negatif.
Sejarah menunjukkan, setiap ketegangan di kawasan Timur Tengah hampir pasti selalu memicu lonjakan harga minyak dunia. Selat Hormuz adalah jalur vital sekitar seperlima perdagangan minyak global. Ketika risiko meningkat akibat ketegangan militer, pasar pun merespons dengan premi ketidakpastian. Harga minyak terdongkrak naik, biaya logistik melonjak tajam, dan inflasi global pun juga terdorong ke atas. Indonesia, sebagai nett importir minyak, pasti akan langsung terkena imbasnya.
Masalahnya tidak berhenti pada harga energi semata-mata. Konflik geopolitik besar selalu memicu perilaku risk-off di kalangan investor global. Modal berhamburan keluar dari emerging markets, dolar AS akan menguat, dan nilai tukar negara berkembang jatuh dan tertekan. Rupiah menjadi sangat rentan mengalami depresiasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan imported inflation—harga barang impor, termasuk pangan dan energi ikut terdorong naik.
Dalam situasi seperti saat ini, seberapa siap pemerintah Indonesia dapat meredamnya? Tentusaja, instrumen APBN harus menjadi shock absorber utama. Namun, fungsi itu hanya efektif jika disiplin fiskal terjaga tetap kredibel. Pemerintah perlu menyiapkan skenario harga minyak konservatif dan skenario paparan stres. Jika harga minyak melonjak tajam, maka belanja subsidi energi berpotensi membengkak. Tanpa pengelolaan yang cermat, ruang fiskal pasti akan menyempit dengan drastis.
Pilihan kebijakan yang paling rasional bukannya memperluas subsidi secara menyeluruh, melainkan memperkuat perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Bantuan sosial langsung kepada kelompok rentan jauh lebih efisien jika dibandingkan subsidi energi universal yang sebagian besar malahan dinikmati kelompok mampu. Dalam konteks tekanan fiskal, setiap rupiah harus menghasilkan dampak optimal terhadap daya beli masyarakat bawah.
Di sisi lain, koordinasi dengan Bank Indonesia menjadi krusial. Ketika rupiah tertekan, stabilisasi pasar valas perlu dilakukan secara terukur. Intervensi tidak boleh menguras cadangan devisa dengan berlebihan, tetapi juga tidak boleh membiarkan volatilitas menjadi liar dan tak terkendali hingga merusak kepercayaan pasar. Instrumen bauran kebijakan—intervensi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pengelolaan likuiditas—harus diterapkan secara presisi.
Jika tekanan nilai tukar memicu imported inflation yang signifikan, maka penyesuaian suku bunga mungkin menjadi opsi. Namun langkah ini harus dihitung cermat, karena kenaikan suku bunga juga berpotensi menekan kredit dan pertumbuhan domestik. Di sinilah pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Ketika fiskal memperkuat bantalan sosial, moneter menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektasi inflasi.
Koordinasi juga penting dalam pengelolaan pembiayaan utang. Kementerian Keuangan perlu cermat mengatur timing dan tenor penerbitan surat utang negara. Ketergantungan pada investor asing harus dikurangi dengan memperluas basis investor domestik. Stabilitas pasar obligasi menjadi fondasi penting untuk menjaga persepsi risiko Indonesia tetap terkendali.
Namun, di balik respons jangka pendek, konflik ini seharusnya juga menjadi tengara pengingat struktural. Ketergantungan Indonesia pada impor energi membuat setiap gejolak Timur Tengah langsung terasa di APBN dan inflasi. Diversifikasi energi, percepatan bauran energi terbarukan, serta penguatan ketahanan pangan bukan lagi agenda idealis, melainkan telah menjadi tuntutan kebutuhan strategis.
Sejak dulu, setiap krisis geopolitik harusnya selalu menjadi ujian bagi kedewasaan kebijakan ekonomi. Kita sadar bahwa pemerintah tidak bisa mengendalikan konflik global, tetapi seharusnya mampu mengendalikan respons domestik. Stabilitas harus ditempatkan di atas ambisi pertumbuhan jangka pendek. Inflasi yang terkendali, rupiah yang relatif stabil, dan APBN yang tetap kredibel jauh lebih penting dibandingkan mengejar target pertumbuhan yang terlalu agresif di tengah badai.
Apakah selama ini kita sudah khatam belajar dari setiap gejolak global sebelumnya, atau setiap kali harus kembali terkejut saat harga minyak melonjak dan rupiah tertekan? Jika koordinasi fiskal–moneter solid dan kebijakan ditempuh secara disiplin, konflik di Timur Tengah tidak selamanya akan berubah menjadi krisis di dalam negeri. Tetapi tanpa kesiapan, APBN benar-benar bisa tergelincir ke ujung tanduk. ***
Hery Nugroho, ekonom pada Swasaba Research Initiative (SRI) Yogyakarta.
