Ada satu hal yang tidak boleh diremehkan dari langkah terbaru pemerintahan Donald Trump: ini bukan sekadar diplomasi, melainkan sebuah desain geoekonomi yang ambisius.
Pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahwa “tidak ada Rencana B untuk Gaza” menandai perubahan pendekatan yang cukup radikal. Alih-alih terus berkutat pada diplomasi keamanan yang berulang, Washington tampaknya sedang menguji formula lama dengan kemasan baru: perdamaian melalui kesejahteraan.
Logikanya sederhana. Jika Gaza dibangun kembali secara masif—perumahan, infrastruktur, ekonomi—maka insentif untuk kembali berperang akan menurun. Orang yang punya pekerjaan, rumah layak, dan harapan masa depan, secara rasional tidak ingin kembali ke medan konflik. Dalam teori pembangunan konflik, asumsi ini tidak keliru.
Pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) menunjukkan bahwa Washington juga belajar dari keterbatasan pendanaan unilateral. Dengan mengajak 22 negara berkontribusi—masing-masing sekitar US$1 miliar—AS mencoba menciptakan skema burden-sharing yang relatif ringan namun berdampak besar. Modal awal puluhan miliar dolar cukup untuk memulai rekonstruksi Gaza yang diperkirakan menelan biaya US$53–70 miliar.
Di atas kertas, ini tampak sebagai langkah cerdas. Bagi Israel, Gaza yang makmur dan stabil tentu lebih aman daripada enclave miskin yang terus bergejolak. Bagi negara-negara anggota, kontribusi finansial dapat dipandang sebagai investasi stabilitas kawasan. Bagi kontraktor Barat, proyek rekonstruksi membuka peluang bisnis yang sangat besar.
Namun, di sinilah optimisme teknokratik sering bertabrakan dengan realitas politik Timur Tengah.
Sejarah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak otomatis menyelesaikan konflik identitas. Persoalan Palestina bukan semata soal kemiskinan atau infrastruktur yang hancur, melainkan soal kedaulatan, status kenegaraan, dan legitimasi politik. Jika rekonstruksi Gaza dipersepsi hanya sebagai “pemakmuran tanpa keadilan politik,” maka resistensi bisa muncul kembali—meski gedung-gedung baru berdiri megah.
Titik rawan lain adalah isu relokasi warga Gaza yang disebut mungkin diperlukan sementara waktu. Dalam konteks konflik yang sangat sensitif terhadap demografi, langkah ini—betapapun teknis alasannya—mudah ditafsirkan sebagai pemindahan paksa. Sekali persepsi negatif mengeras, proyek ekonomi sebesar apa pun bisa kehilangan legitimasi sosialnya.
Pertanyaan paling krusial sebenarnya sederhana: apakah rekonstruksi ini akan berjalan seiring dengan horizon politik yang kredibel bagi Palestina?
Jika jawabannya ya—misalnya melalui jalan yang pada akhirnya mengarah pada negara Palestina yang viable—maka inisiatif ini berpotensi menjadi kebijakan terobosan (pivotal policy) yang benar-benar mengubah lanskap konflik. Tetapi jika pembangunan hanya berhenti pada stabilisasi ekonomi tanpa penyelesaian politik yang adil, maka Dewan Perdamaian berisiko masuk ke sisi gelap kebijakan besar: mahal, ambisius, tetapi rapuh secara legitimasi.
Di titik ini, ketajaman Trump justru akan diuji. Ia memang piawai membaca insentif ekonomi dan membangun koalisi pembiayaan. Tetapi Timur Tengah bukan hanya soal kalkulasi biaya-manfaat. Ia adalah ruang di mana identitas, sejarah, dan martabat kolektif sering kali lebih menentukan daripada angka investasi.
Apakah Trump bisa menjadi “juru damai” Timur Tengah—bahkan mungkin peraih Nobel Perdamaian? Secara teoritis, pintu itu ada. Namun jalan menuju ke sana jauh lebih sempit daripada yang terlihat di atas kertas anggaran.
Dan seperti banyak eksperimen geopolitik sebelumnya, keberhasilan proyek Gaza ini pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh besarnya dana yang terkumpul, melainkan oleh satu hal yang lebih sulit dibeli: legitimasi politik di mata rakyat Palestina sendiri.
