SOSIAL
1. Merespons peristiwa anak SD umur 10 tahun di NTT yang melakukan bunuh diri karena orang tuanya tak mampu membelikan pensil dan buku tulis, Presiden Prabowo disebut merasa prihatin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemarin malam mengatakan, Presiden berpesan supaya kasus semacam itu tidak terulang kembali.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena merasa marah dan malu, karena pejabat daerah tidak segera mengunjungi keluarga anak tersebut di Desa Nenowea, Kabupaten Ngada, NTT. Melki juga kesal, karena Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial seolah tidak berguna.
2. Terjadi kasus banyak peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditolak rumah sakit karena kartu mereka tidak aktif tanpa ada pemberitahuan lebih dulu dari BPJS Kesehatan maupun dari Kementerian Sosial. Padahal, banyak di antara peserta tersebut harus menjalani cuci darah rutin. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugerah mengatakan, kebijakan tersebut mengacu pada SK Menteri Sosial No. 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026.
Dalam surat tersebut dijelaskan, Kemensos melakukan validasi ulang terhadap peserta PBI untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pihak BPJS Kesehatan tidak tahu berapa jumlah penerima PBI yang dinonaktifkan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik keras penonaktifkan peserta PBI secara tiba-tiba. Ia minta, seharusnya ada pemberitahuan minimal 30 hari kepada peserta PBI tentang pelaksanaan validasi. Charles berjanji, Komisi IX DPR akan memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan untuk menjelaskan kasus tersebut.
POLITIK
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Presiden Prabowo punya sikap yang sama bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) lebih baik melalui DPRD, tidak lagi secara langsung oleh rakyat. Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza mengatakan, PKB sudah melakukan evaluasi sejak 2005 terhadap pilkada langsung, dan menyimpulkan pilkada via DPRD lebih baik.
Ketika kesimpulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo, saat pimpinan PKB melakukan audiensi dengan Presiden kemarin, kata Faisol Riza, Prabowo menyatakan sejalan. Wacana pilkada via DPRD sudah disuarakan kompak oleh parpol koalisi pemerintah, sedangkan PDIP menolak.
2. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ada 10 perusahaan sawit kelas kakap yang terindikasi melakukan manipulasi ekspor crude palm oil (CPO). Nilai manipulasinya sangat besar. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR kemarin, Purbaya menyebut manipulasi itu diketahui berdasarkan data. Modul kecurangan itu, kata Purbaya, berupa tidak melaporkan tujuan ekspor negara yang sebenarnya. Misalnya, CPO ditujukan ke Amerika Serikat tapi dilaporkan dikirim ke Singapura, sehingga harga yang dilaporkan lebih rendah.
EKONOMI
1. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39% (yoy). Lebih kuat dari kuartal IV-2024 yang tumbuh 5,02%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi 1,10%, diikuti perdagangan 0,79%, lalu informasi dan komunikasi 0,55%. Sementara, sektor pertanian memberi kontribusi 0,51%.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih sebagai kontributor terbesar dengan porsi 53,63% dan tumbuh 5,11% (yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberi kontribusi 30,02% dengan pertumbuhan 6,12%. Komponen ekspor mencatat pertumbuhan 3,25%, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 4,55%. Konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh 5,90%, dengan kontribusi 1,38%. Di sisi lain, impor masih terkontraksi 21,43%, yang turut menopang pertumbuhan PDB secara keseluruhan.
2. Sepanjang 2025, PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada 2025 sebesar Rp 23.821,1 triliun, sementara PDB atas dasar harga konstan tercatat Rp13.580,5 triliun. Sehingga, pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (yoy). Lebih tinggi dari 2024 yang tumbuh 5,03% (yoy). Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi masih ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB).
Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98% dengan kontribusi 2,62% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara PMTB tumbuh 5,09% dengan kontribusi 1,58%. Disusul ekspor memberikan kontribusi 0,74% dengan pertumbuhan 7,03%. Berdasarkan distribusinya, konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar yakni 53,88% dari total PDB. PMTB menyumbang 28,77%, dan ekspor berkontribusi 22,85% terhadap total PDB.
3. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 sebanyak 23,36 juta orang, atau 8,25% dari total penduduk. Jumlah ini turun 490 ribu dari Maret 2025. Kemiskinan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, mencapai 12,32 juta penduduk atau 52,75% dari total penduduk miskin. Tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan sebesar 6,6%, turun 0,13% dibandingkan Maret 2025. Sementara itu, di pedesaan sebanyak 10,72% atau turun 0,31% dari Maret 2025.
Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan, penduduk dikategorikan miskin apabila tingkat pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, garis kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan. Dengan asumsi rata-rata satu rumah tangga miskin memiliki 4,76 anggota, maka garis kemiskinan setara Rp 3.053.269 per rumah tangga per bulan.
4. BPS mencatat, hingga November 2025, dari 155,27 juta orang angkatan kerja, 7,35 juta orang berstatus pengangguran. Sisanya, 147,91 orang bekerja. Rinciannya, 100,49 juta pekerja penuh waktu (35 jam seminggu), 35,858 juta orang pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran 11.558 juta orang.
Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar, sepanjang Agustus-November 2025, jumlah angkatan kerja bertambah 1,26 juta orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja bertambah sebanyak 1,37 juta orang, sehingga jumlah pengangguran berkurang 109 ribu orang.
TRENDING MEDSOS
Kata “Sekolah Rakyat” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti akun media sosial Instagram resmi Partai Gerindra yang viral karena dianggap memberi balasan dengan bahasa yang tidak beretika di kolom komentar. Akun partai tersebut beropini terkait peristiwa baru-baru ini, yaitu kasus anak kelas 4 SD yang bunuh diri di Ngada, NTT, karena tidak memiliki uang untuk membeli buku dan pensil. Menurut akun tersebut, program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo merupakan solusi untuk masalah pendidikan di Indonesia. Banyak warganet lantas geram dengan cara berkomentar akun resmi tersebut yang seolah mengabaikan fakta gagalnya pemerintah hadir dalam mencerdaskan bangsa karena lebih fokus untuk menciptakan produk politik populer yang mudah diingat.
HIGHLIGHTS
1. Kasus bunuh diri siswa SD yang terjerat kemiskinan di Ngada, NTT, tak cukup diselesaikan dengan pamer simpati dukacita dan saling melempar kesalahan oleh para pemangku kewenangan. Kegagalan menjalankan program muluk-muluk tentang PKH harus dievaluasi secara mendasar agar para kepala daerah hingga menteri dan bahkan presiden tahu, bahwa program itu tak berjalan mulus sesuai laporan yang disampaikan di atas meja kerja mereka. Selain itu, pemerintah sudah saatnya menyadari bahwa ketika mencanangkan program wajib belajar, maka seluruh perangkat untuk kegiatan belajar mengajar menjadi tanggung jawab yang diwajibkan, tak cukup hanya dengan pembebasan SPP dan tiap siang diberi jatah makan.
2. Sudah tentu panik luar biasa, jika seorang pasien yang harus cuci darah rutin tiba-tiba tidak bisa mendapat layanan cuci darah di rumah sakit gara-gara kartu kepesertaan BPJS Kesehatan-nya tidak aktif tanpa ia ketahui. Ini gara-gara ia peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibayarkan Kementerian Sosial. Kartunya tidak aktif karena Kemensos sedang melakukan verifikasi atau validasi ulang terhadap penerima PBI. Artinya, Kemensos sedang melakukan proses administrasi. Proses administrasi ini tidak diberitahukan lebih dulu kepada peserta PBI. Itu adalah proses administrasi yang mengabaikan aspek kemanusiaan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 5 Februari 2026
