Transformasi digital telah mengubah lanskap komunikasi publik secara radikal. Media sosial, portal berita daring, dan aplikasi pesan instan menciptakan ruang komunikasi baru yang bersifat terbuka, cepat, dan partisipatif. Dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan salah satu dari banyak aktor yang bersaing membentuk opini publik (Castells, 2009). Perubahan logika komunikasi ini membuat pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menyampaikan pesan dan membangun kepercayaan publik.
Tantangan: Pergeseran Logika dan Krisis Kepercayaan
Pada era media konvensional, pemerintah dapat mengendalikan arus informasi melalui media resmi dan saluran birokratis. Namun, dalam komunikasi digital, distribusi informasi menjadi terdesentralisasi. Setiap warga kini memiliki kemampuan untuk memproduksi, menyebarkan, dan menafsirkan pesan secara bebas (McNair, 2017).
Selain itu, logika algoritmik media sosial turut menentukan siapa yang melihat informasi pemerintah. Pesan yang tidak menarik secara emosional atau visual sering kali tenggelam di antara konten populer lainnya. Hal ini terlihat, misalnya, dalam penyebaran informasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia tahun 2021, di mana pesan resmi pemerintah kalah cepat dari hoaks yang lebih sederhana dan memancing emosi (Kementerian Kominfo RI, 2022).
Tantangan lain adalah krisis kepercayaan publik. Arus informasi yang masif dan tidak terfilter menimbulkan keraguan terhadap sumber resmi. Menurut survei Edelman Trust Barometer (2023), tingkat kepercayaan terhadap pemerintah di banyak negara menurun, terutama di kalangan masyarakat muda yang lebih percaya pada informasi dari media sosial dan influencer ketimbang institusi formal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa otoritas informasi kini tidak lagi berbasis kekuasaan, melainkan berbasis kepercayaan sosial.
Strategi Komunikasi Pemerintah di Era Digital
Untuk tetap relevan, pemerintah perlu mengadaptasi strategi komunikasinya sesuai dengan logika komunikasi digital yang partisipatif, cepat, dan visual. Beberapa strategi kunci direkomendasikan. Pertama, membangun komunikasi dua arah. Pemerintah harus berpindah dari pola monolog menjadi dialog. Penggunaan kanal media sosial untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menanggapi keluhan secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan publik. Contohnya, akun media sosial Presiden Joko Widodo dan beberapa kepala daerah seperti Ridwan Kamil aktif merespons warganet dengan gaya komunikatif dan empatik, sehingga membangun citra kepemimpinan yang dekat.
Ke dua, mengemas kebijakan dalam bentuk narasi.
Pesan kebijakan perlu disampaikan dalam bentuk cerita dan visual menarik, bukan hanya data dan jargon birokrasi. Strategi ini terlihat pada kampanye “Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)” yang menggabungkan kisah sukses pelaku UMKM dan konten kreatif untuk memperkuat dampak emosionalnya.
Ke tiga, pemanfaatan analitik data dan social listening. Pemerintah dapat menggunakan teknologi analisis media sosial untuk memahami persepsi publik terhadap isu tertentu. Misalnya, Kementerian Kominfo dan Bappenas telah menggunakan sentiment analysis untuk memantau opini publik terhadap program digitalisasi desa.
Ke empat, kolaborasi dengan influencer dan komunitas digital. Mengingat pengaruh tokoh nonpemerintah yang besar di ruang digital, pemerintah dapat bermitra dengan influencer untuk menyampaikan pesan kebijakan secara lebih organik. Contohnya, kampanye vaksinasi COVID-19 di Indonesia menggandeng sejumlah figur publik untuk memperkuat pesan kepercayaan dan solidaritas sosial.
Ke lima, menjaga transparansi dan konsistensi. Dalam ekosistem informasi yang cepat berubah, transparansi menjadi kunci. Pemerintah perlu terbuka dalam menyampaikan data, mengakui kesalahan, dan memberikan klarifikasi dengan cepat. Konsistensi komunikasi akan memperkuat kredibilitas jangka panjang.
Simpulan
Era komunikasi digital menuntut pemerintah untuk meninggalkan pola komunikasi birokratis yang kaku dan beralih pada pola yang dialogis, partisipatif, dan berbasis kepercayaan. Tantangan terbesar bukan lagi bagaimana menyebarkan informasi, tetapi bagaimana membangun hubungan sosial digital dengan masyarakat yang kritis dan otonom.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu memahami bahwa kekuatan komunikasi modern tidak terletak pada kontrol informasi, melainkan pada kemampuan untuk mendengarkan, merespons, dan beradaptasi dengan logika publik digital. Dengan strategi komunikasi yang berbasis data, narasi, dan kolaborasi, pemerintah dapat tetap menjadi aktor utama dalam pembentukan opini publik yang sehat dan konstruktif.
Kepustakaan
Castells, M. (2009). Communication power. Oxford University Press.
Edelman. (2023). Edelman Trust Barometer 2023. Edelman Global.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Laporan tahunan Kominfo 2021: Literasi digital dan penanganan disinformasi. Jakarta: Kominfo RI.
McNair, B. (2017). An introduction to political communication (6th ed.). Routledge.
