POLITIK
1. Hasil survei dari lembaga LSI Denny JA mengungkapkan, bahwa mayoritas masyarakat merasa lebih sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Peneliti Senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, hari ini menjelaskan, sebanyak 58,3% responden merasa harga bahan pokok selama 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran lebih mahal.
Sementara responden yang merasa bahwa kondisi saat ini sama saja dengan pemerintahan sebelumnya sebesar 31%, dan 10,3% responden merasa pemenuhan bahan pokok maupun harga sembako semakin ringan. Survei untuk memotret 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dilakukan pada 16-31 Mei 2025, dengan melibatkan 1.200 responden.
2. Pembatalan pemberian diskon listrik 50% kepada pelanggan di bawah 1.300 VA, menurut anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menunjukkan komunikasi pemerintah sangat buruk. Seharusnya, jika kebijakan belum matang jangan dilempar ke publik. Diskon tarif listrik 50% tersebut semula diberlakukan untuk bulan Juni-Juli, yang menjangkau sekitar 79,3 juta rumah tangga.
Namun, paket insentif dari pemerintah itu dibatalkan, yang diumumkan oleh Menkeu Sri Mulyani, Senin lalu. Alasan pembatalan karena proses penganggarannya yang lebih lambat. Sebagai gantinya, pemerintah akan menaikkan jumlah bantuan subsidi upah (BSU) dari Rp 150.000 menjadi Rp 300.000, yang akan dinikmati 17,3 juta pekerja.
3. Al Muzzammil Yusuf telah ditunjuk menjadi Presiden PKS periode 2025-2030, menggantikan Ahmad Syaikhu. Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), hari ini mengungkapkan, pemilihan presiden PKS digelar oleh Majelis Syuro PKS kemarin. Sedangkan Ketua Majelis Syura PKS kini dijabat oleh Sohibul Iman, menggantikan Salim Segaf Al-Jufri.
EKONOMI
1. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi kembali aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Ia akan memanggil pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Ramai diberitakan, terdapat aktivitas tambang nikel yang merambah Pulau Kawe, Pulau Gag, hingga Pulau Manuran di kawasan Raja Ampat. Padahal, menurut UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, ketiga pulau tersebut tak boleh ditambang. Greenpeace mencatat bahwa lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami dibabat di tiga pulau tersebut.
Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik mengatakan, penambangan nikel mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati dan ekowisata Raja Ampat. Kawasan itu memiliki kekayaan 75% untuk spesies terumbu karang, 1.400 jenis ikan karang, dan 700 invertebrata jenis moluska. Belum lagi satwa khas bumi Papua seperti cendrawasih botak yang hanya bisa ditemukan di Raja Ampat. Ekowisata, kata Kiki, menyumbang 15% dari total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Raja Ampat, sekitar Rp 7,005 miliar pada 2020.
2. Defisit neraca perdagangan antara Indonesia-China periode Januari-April makin melebar, minus USD 6,28 miliar, jauh lebih dalam ketimbang Januari-April 2024 yang sebesar USD 3,02 miliar. Hal itu dipicu naiknya pertumbuhan impor barang-barang dari China yang menjadi USD 25,77 miliar, naik 22,44%. Sedangkan ekspor USD 18,87 miliar, hanya naik 7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Khusus di April 2025, impor barang dari China sebesar USD 7,07 miliar, naik 12,18% dibanding Maret 2025. Sementara, untuk ekspor per April 2025 hanya USD 4,83 miliar, turun 7,03% dibanding Maret 2025.
Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengingatkan, banjir barang impor China dapat menggempur pasar domestik, menekan industri lokal, dan mempercepat deindustrialisasi. Imbasnya, gelombang PHK kembali terjadi. Ia juga mengingatkan, terus melonjaknya impor ini, juga berpotensi membuat neraca transaksi berjalan kembali defisit, memicu tekanan terhadap rupiah dan menambah beban fiskal serta moneter.
Syafruddin menganggap, impor dari China yang makin deras itu semakin membuat buruk struktur ekonomi RI, karena selain didominasi barang konsumsi, juga barang modal, yang menandakan industri lokal tak kunjung mampu berproduksi secara mandiri.
3. Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, dalam Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 mengatakan, harga beras di tingkat konsumen sudah lebih mahal 11,44% dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, beras medium sudah mencapai Rp 13.930 per kg, sementara HET untuk nasional ditetapkan Rp 12.500 per kg.
Karena itu, Bapanas meminta pemerintah segera melakukan intervensi ke pasar, terutama yang mengalami deflasi dan kenaikan harga tinggi. BPS mencatat, pada pekan kelima bulan Mei 2025, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga beras bertambah menjadi 97 kabupaten/kota. Pada pekan kedua masih 62 wilayah, bertambah menjadi 69 pada pekan ketiga, dan pekan keempat jadi 92 kabupaten/kota.
TRENDING MEDSOS
BPJS trending di X, setelah seorang warga Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, bernama Desi Erianti, meninggal dunia karena tidak mendapat penanganan medis di instalasi gawat darurat (IGD) RSUD dr Rasidin Padang pada Sabtu (31/05/2025). Desi yang tercatat sebagai pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) ditolak oleh petugas medis di IGD RSUD dr Rasidin Padang dengan alasan kondisinya tidak darurat. Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang. Kasus Desi ini mendapat banyak tanggapan negatif dari warganet yang juga pernah merasakan penolakan dari rumah sakit saat akan berobat menggunakan BPJS.
HIGHLIGHTS
1. Menurut Plt Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, harga beras di tingkat konsumen sudah lebih mahal 11,44% dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sementara berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, menemukan sebanyak 58,3% responden merasa harga bahan pokok selama 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran lebih mahal. Dari data yang disampaikan Sarwo tersebut dan hasil survei, terkesan ada ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dalam urusan beras. Sebab, berdasarkan data dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, stok beras per Mei 2025 mencapai 3,51 juta ton, yang tertinggi selama 57 tahun terakhir. Bahkan ia menyebut, Indonesia kini sudah mencapai swasembada beras. Dalam rumus ilmu ekonomi dasar, stok barang melimpah seharusnya membuat harga turun. Namun, rumus itu ternyata tak berlaku untuk harga beras. Pemerintah wajib menjelaskan anomali ini.
2. Janji Bahlil melakukan evaluasi penambangan nikel di tiga pulau terlarang kawasan Raja Ampat, layak ditagih dan dikawal dengan semangat ‘lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali’. Namun, Bahlil dan pihak-pihak terkait juga harus menindaklanjutinya dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tambang kawasan terlarang tersebut sesuai undang-undang yang berlaku. Janji evaluasi itu juga harus diartikan sebagai penghentian total aktivitas tambang untuk selamanya, bukan hanya ‘lip service’ pemangku kewenangan untuk meredam protes warga, lalu nantinya diam-diam dibiarkan beroperasi lagi setelah tidak menjadi perhatian publik.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 4 Juni 2025
